Berita Terbaru Pelanggaran Netralitas Asn Hari Ini

ASN di Cianjur jadi Tersangka Dugaan Pelanggaran Pemilu

Saat ini berkas perkara tahap satu sudah dilimpahkan untuk penanganan lebih lanjut ke Kejaksaan Negeri Cianjur.

Bawaslu Sukabumi Rekomendasikan Dua ASN Diduga Langgar Netralitas ke BKN

Bawaslu Sukabumi baru menangani dua perkara berkaitan dugaan pelanggaran netralitas ASN.

ASN Jalani Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Pilkada di PN Cianjur

Persidangan dugaan pelanggaran pilkada akan digelar secara maraton. Hal itu juga sebagaimana diatur pada Peraturan Bawaslu.

Kangkangi Netralitas ASN, Nasib Dua Oknum ASN di Lembata di Tangan BKN

NASIB dua oknum ASN saat ini berada di tangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) usai diduga melakukan pelanggaran netralitas di masa kampanye Pilkada 2024.

Puan Minta Bawaslu Menindak Tegas Kepala Desa Tidak Netral

Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta Bawaslu menindak tegas pelanggaran netralitas yang melibatkan kepala desa, perangkat desa dan aparatur sipil negara.  

Pemerintahan Prabowo Jangan Tercederai Isu Netralitas Pilkada

BG mengatakan pemerintah juga sudah memetakan daerah yang rawan saat pelaksanaan pilkada. Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tak menyebut wilayah tersebut karena sensitif.

Istana: Presiden dan Pejabat Negara dari Parpol Boleh Endorse Cakada

Hasan mengatakan mereka yang ikut berkampanye juga harus memperhatikan sejumlah hal. Khususnya tak boleh memanfaatkan fasilitas jabatan hingga berkampanye tanpa cuti.

Kapolri: Empat Oknum Polisi Ditindak Karena Langgar Netralitas

Empat oknum polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.

Bawaslu Bengkulu Proses Laporan Netralitas Puluhan ASN 

Bawaslu Provinsi Bengkulu memproses laporan sebanyak 66 Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga tidak netral menjelang pemilihan kepala daerah  (pilkada)  2024.

Mendagri Tekankan Kepala Daerah dan ASN Netral pada Pilkada 2024

Tito menyadari ada kemungkinan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara dalam Pilkada.

SKPD Minta Pj Bupati Tapanuli Utara Dicopot karena Sejumlah Pelanggaran

PIMPINAN Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatra Utara, menuntut Penjabat (Pj) Bupati Taput dicopot dari posisinya.

Premanisme di Mandura

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Gandeng Yayasan Benih Baik, Superindo Donasi Tabung Oksigen dan Sembako untuk Faskes

BenihBaik.com Luncurkan Program GenAktif, Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah

Bahrul Ulum dan Ayahnya Terkena Kanker Bersamaan

Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Leukemia Tipe ALL