Istana: Presiden dan Pejabat Negara dari Parpol Boleh Endorse Cakada

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa presiden dan pejabat negara yang berasal dari partai politik (parpol) boleh mengendorse calon kepala daerah (cakada). Netralitas hanya ditujukan bagi anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN).

"Aturan netralitas itu ditujukan bagi TNI/Polri dan para ASN. Menteri-menteri, terutama yang berasal dari partai politik juga boleh mengendorse calon, bahkan boleh berkampanye," kata Hasan melalui keterangan tertulis kepada wartawan, hari ini.

Hasan mengatakan mereka yang ikut berkampanye juga harus memperhatikan sejumlah hal. Khususnya tak boleh memanfaatkan fasilitas jabatan hingga berkampanye tanpa cuti.

Baca juga : Pemerintahan Prabowo Jangan Tercederai Isu Netralitas Pilkada

"Presiden dan para pejabat negara boleh ikut dalam kampanye, dengan ketentuan tidak menyalahgunakan fasilitas jabatan untuk berkampanye, atau berkampanye di hari kerja tanpa mengajukan cuti," ucap Hasan.

Dia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto yang boleh mengendorse cakada. Karena Prabowo juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

"Tidak ada aturan yang melarang Pak Prabowo mengendorse calon. Pak Prabowo adalah ketua umum partai," ujar Hasan.

Baca juga : Gerindra Tegaskan Dukungan Prabowo ke Lutfhi-Taj Yasin

Sebelumnya, Prabowo Subianto merekomendasikan warga Jawa Tengah untuk memilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pasangan ini dipercaya akan memperbaiki hidup masyarakat melalui pembangunan.

"Saya percaya kedua tokoh ini merupakan tepat memimpin Jawa Tengah," kata Prabowo dalam video singkatnya didampingi Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimun, Sabtu, 9 November 2024.

Prabowo yang telah dilantik sejak 20 Oktober 2024 menegaskan bila dirinya dan Gibran Rakabuming Raka tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun negeri.

Bahkan untuk mewujudkan visi Pemerintah yang bersih, mempecepat pembangunan ekonomi, rakyat menikmati kekayaan bangsa, hingga menjaga kekayaan dan mengelola kekayaan itu, dirinya membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah.

"Butuh keselarasan mencapai itu. Saya percaya bila keduanya memimpin baik sehingga kerja sama antara pusat dan daerah akan terwujud," jelasnya.(P-2)