Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan atau BG menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jangan sampai tercederai isu netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Seluruh unsur negara harus menjaga kontestasi politik itu berjalan jujur dan adil (jurdil). "Jangan sampai pemerintahan baru ini tercederai. Semuanya netral sehingga pilkada serentak berjalan aman lancar jurdil dan sukses," ujar BG di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, hari ini.
BG mengatakan pemerintah juga sudah memetakan daerah yang rawan saat pelaksanaan pilkada. Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tak menyebut wilayah tersebut karena sensitif.
"Kalau saya sampaikan di sini agak sensitif ya. Tapi kita sudah siap, sudah kita petakan," ucap BG.
Dia menekankan wilayah tersebut terus mendapat pemantauan dan dilakukan instrumen khusus. Khususnya dari aparat Polri. "Belajar dari pengalaman sebelumnya beberapa wiliayah ini yang kita pantau terus. Jika ada contingency plan kita sudah siap," ujar BG.(P-2)
Data ekonomi yang disampaikan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan realita di lapangan.
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
PRESIDEN Prabowo Subianto, dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2025 dan Sidang Bersama DPR RI & DPD RI, menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah salah satu pilar bangsa.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) rencananya akan dilakukan sebelum 17 Agustus.
Tito menyadari ada kemungkinan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara dalam Pilkada.
Bawaslu Provinsi Bengkulu memproses laporan sebanyak 66 Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga tidak netral menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
Empat oknum polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.
Hasan mengatakan mereka yang ikut berkampanye juga harus memperhatikan sejumlah hal. Khususnya tak boleh memanfaatkan fasilitas jabatan hingga berkampanye tanpa cuti.
Persidangan dugaan pelanggaran pilkada akan digelar secara maraton. Hal itu juga sebagaimana diatur pada Peraturan Bawaslu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved