Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan atau BG menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jangan sampai tercederai isu netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Seluruh unsur negara harus menjaga kontestasi politik itu berjalan jujur dan adil (jurdil). "Jangan sampai pemerintahan baru ini tercederai. Semuanya netral sehingga pilkada serentak berjalan aman lancar jurdil dan sukses," ujar BG di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, hari ini.
BG mengatakan pemerintah juga sudah memetakan daerah yang rawan saat pelaksanaan pilkada. Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tak menyebut wilayah tersebut karena sensitif.
"Kalau saya sampaikan di sini agak sensitif ya. Tapi kita sudah siap, sudah kita petakan," ucap BG.
Dia menekankan wilayah tersebut terus mendapat pemantauan dan dilakukan instrumen khusus. Khususnya dari aparat Polri. "Belajar dari pengalaman sebelumnya beberapa wiliayah ini yang kita pantau terus. Jika ada contingency plan kita sudah siap," ujar BG.(P-2)
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SURVEI Indikator Politik Indonesia mencatatkan angka kepuasan publik mencapai 79,9% pada kinerja Presiden Prabowo Subianto. Pengamat sebut Seskab Teddy memegang peran penting.
Tito menyadari ada kemungkinan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara dalam Pilkada.
Bawaslu Provinsi Bengkulu memproses laporan sebanyak 66 Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga tidak netral menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
Empat oknum polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.
Hasan mengatakan mereka yang ikut berkampanye juga harus memperhatikan sejumlah hal. Khususnya tak boleh memanfaatkan fasilitas jabatan hingga berkampanye tanpa cuti.
Persidangan dugaan pelanggaran pilkada akan digelar secara maraton. Hal itu juga sebagaimana diatur pada Peraturan Bawaslu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved