Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, Jawa Barat, mulai memikirkan upaya antisipasi potensi risiko kecelakaan kerja bagi petugas adhoc penyelenggara Pilkada.
Saat ini sedang dijajaki pembahasan dengan BPJS Ketenagakerjaan menyangkut anggaran yang dibutuhkan sebagai jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ketua KPU Kota Sukabumi Imam Sutrisno mengaku, berkaitan dengan jaminan bagi petugas adhoc penyelenggara Pemilu, sampai saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Terutama berkaitan dengan regulasi pengalokasian anggarannya.
Baca juga : Sukses Dongkrak Angka Kepesertaan BPU, BPJS Ketenagakerjaan Beri Apresiasi Bagi Agen Perisai Se-Serang Raya
"Sampai saat ini kami belum mengambil kebijakan berkaitan dengan hal tersebut," tuturnya, Senin (14/10).
Kondisi tersebut, lanjut dia, tidak terlepas ada dua arahan berbeda mengenai alokasi anggaran untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja selama pelaksanaan Pilkada 2024. Kementerian Keuangan mengarahkan agar alokasi anggaran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan diambil dari dana hibah Pilkada.
"Sementara Kementerian Dalam Negeri menganjurkan agar KPU menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan," terangnya.
Baca juga : ILO dan BPJS Ketenagakerjaan Gelar Forum Internasional Bahas Perlindungan Pengangguran
Sementara ini, kata Imam, KPU Kota Sukabumi baru menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Diharapkan segera ada regulasi yang pasti agar KPU bisa bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
"Kerja sama dengan BPJS Kesehatan pun merupakan bentuk jaminan untuk kelancaran penyelenggaraan Pilkada," pungkasnya.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved