Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH Alat Peraga Sosialisasi (APS) untuk Pilkada serentak 2024 di
Kabupaten Bandung Barat belum ditertibkan. Padahal, masa kampanye pemilu akan mulai dilaksanakan pada 25 September 2024.
Itu artinya, hanya tersisa satu hari lagi bagi petugas berwenang untuk
mencopot APS calon bupati dan wakil bupati yang sudah terpajang di sejumlah titik.
Berdasarkan pantauan Selasa (24/9) atau sehari jelang tahapan kampanye
Pilkada 2024, masih banyak APS berbagai ukuran yang dipasang di jalan
protokol wilayah Lembang. APS ditempel di tiang listrik, dipasang
menggunakan rangka bambu maupun di billboard.
Baca juga : Dapat Nomor Urut 1, Herman-Ibang Siap Bekerja Satu Periode Lagi
Selain melanggar aturan, pemasangan spanduk, baliho ataupun alat peraga
sosialisasi lainnya terutama yang dipasang menggunakan rangka bambu rawan roboh menimpa masyarakat terutama pengguna kendaraan jika diterpa angin kencang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Bandung Barat, Riza Nasrul Falah
mengatakan, pihaknya sudah bergerak mencopot APS sejak Senin (23/9) di
beberapa titik dibantu petugas panwascam.
"Sudah mulai dikerjakan sejak kemarin dibantu rekan-rekan dari kecamatan," terang Riza saat dikonfirmasi.
Baca juga : NasDem Gencarkan Pergerakan seusai Pengundian Nomor Urut di KPU Karawang
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan
Masyarakat, Bawaslu Bandung Barat, Ridwan Raharja menjelaskan, pihaknya
sudah menyusun rencana penertiban APS bersama Satpol PP.
Penertiban tersebut dimulai dari rute 1 yang mencakup ruas wilayah
Cimareme, Batujajar, Cipatik, Cihampelas, Cililin dan Sindangkerta selama dua hari.
"Untuk rute 2 khusus di wilayah selatan seperti Kecamatan Sindangkerta,
Gununghalu, Rongga, Cipongkor dan Cipatat. Sementara untuk wilayah utara Bandung Barat seperti Kecamatan Parongpong, Lembang hingga perbatasan Tangkuban Parahu di rute 3," ungkapnya.
Baca juga : Syaikhu-Ilham Dapat Nomor Urut 3 di Pilkada Jabar, Mengulang Sukses Ahmad Heryawan
Ia mengatakan, fokus penertiban APS di antaranya yang melanggar Perda K3 seperti seperti menempel pada bangunan milik pemerintah, tiang
listrik/telpon, dipaku pada pohon, jembatan serta menempel di tempat
pendidikan dan rumah ibadah.
"Fokus penertiban APS seperti bakal calon yang tidak jadi mendaftarkan diri atau gambar calon yang belum berpasangan. Untuk gambar calon yang sudah berpasangan tidak ditertibkan, termasuk APS yang terpasang di rumah pribadi tidak ditertibkan," jelasnya.
Ia belum merincikan berapa jumlah APS yang sudah ditertibkan. Namun
demikian, seluruh APS yang sudah diturunkan akan disimpan di setiap desa.
Tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak dibantu, yang tidak di-backup oleh Pemda
Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai perguruan tinggi dan institusi, dengan partisipasi mahasiswa dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Zimbabwe, Somalia, dan Aljazair.
Tahun ini, The Papandayan kembali mengajak masyarakat Bandung menikmati kehangatan tersebut melalui Pasar Ramadan di Pago Restaurant
Imlek adalah tentang kebersamaan, tentang duduk satu meja dengan orang-orang terkasih, menikmati hidangan istimewa, dan menciptakan kenangan yang berarti.
SATUAN Lalu Lintas Polresta Cirebon melakukan pendataan dan pengecekan kondisi jalan di wilayah hukum mereka.
HARGA sejumlah komoditas pangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merangkak naik mendekati Ramadan 1447 Hijriah.
KEINDAHAN alam Jawa Barat mampu mengundang wisatawan dalam dan luar negeri untuk datang.
Nasabah tidak perlu ramai-ramai datang ke BPR Bank Cirebon. Mereka diminta untuk menyiapkan dokumen persyaratan
Ramp check kendaraan angkutan umum dan barang dipusatkan di kawasan Terminal Pasirhayam, Selasa (10/2). Tim juga melakukan tes urine serta memeriksa kondisi kesehatan para pengemudi.
TPST Utama ditargetkan bisa mengolah sampah 10-15 ton setiap harinya dengan sistem teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Farhan melarang rumah sakit menolak pasien, khususnya dalam masa transisi penataan kepesertaan jaminan kesehatan.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memperkuat perlindungan hingga meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, mengeklaim sudah mengambil alih pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan pemerintah pusat.
Peluncuran seri perangko reguler edisi khusus Imlek ini sudah yang ketiga kalinya dilakukan Pos Indonesia. Sebelumnya telah diluncurkan pada tahun 2024 Naga Kayu 2575 dan edisi Tahun Ular 2576.
Goethe-Institut memandang bahasa, budaya, dan pendidikan sebagai sarana untuk menghubungkan orang-orang lintas disiplin dan lintas batas negara.
HUJAN dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Senin (9/2) siang menyebabkan sebuah tanggul aliran Sungai Citalahab jebol dan meluapnya Sungai Ciseel.
Ratusan personel dikerahkan dalam aksi bersih-bersih di perumahan GCC Cikarang Utara dengan tujuan untuk mempercepat pemulihan kondisi lingkungan
Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu instrumen yang berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved