Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
BEREDAR petisi berupa pernyataan sikap dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Cianjur. Mereka meminta Sekretaris Daerah (Sekda) mundur dari jabatannya.
Petisi itu didasari pertimbangan terjadinya disharmonisasi antara sekda
dengan bupati serta para kepala OPD.
Pernyataan sikap tertulis tertanggal 24 April 2024 tersebut disertai pula dengan tanda tangan 22 pimpinan perangkat daerah. Pada pernyataan sikap itu terdapat pula narasi yang menyebutkan apabila dalam waktu tiga hari tak mengundurkan diri dari jabatannya, maka dengan sendirinya para pimpinan perangkat daerah menganggap sekda sudah mengundurkan diri.
Baca juga : Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Cianjur Tunggu Kajian Badan Geologi
Salah seorang pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Cianjur
mengakui adanya surat pernyataan sikap dan menandatanganinya. Dia
menuturkan, yang dituangkan pada surat pernyataan sikap itu merupakan
aspirasi dari pribadi masing-masing.
"Kemudian disepakati secara pribadi dan disampaikan juga secara pribadi
serta untuk dipertimbangkan secara pribadi," tegas dia yang minta
identitasnya dirahasiakan ditemui seusai kegiatan Tindak Lanjut Hasil
Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 dan Sosialisasi SPI 2024 di salah satu hotel di kawasan Cipanas, Selasa (30/4).
Dia menyayangkan pernyataan sikap yang bersifat pribadi itu beredar luas hingga diketahui publik. Menurutnya, kondisi disharmonisasi itu tentu harus jadi bahan pertimbangan.
Baca juga : Belum Ada Desa Terbebas dari Kasus Tengkes di Kecamatan Cikalongkulon
"Bukan untuk dipublikasikan. Jadi, pernyataan sikap itu memang kita yang membuatnya berdasarkan hasil telaahan secara pribadi masing-masing melihat fenomena saat ini," tegasnya.
Dia memastikan tidak ada inisiator yang membuat pernyataan sikap tersebut. Semuanya bermuara kepada hasil telahaan dari pribadi masing-masing pimpinan perangkat daerah.
"Soal konteks disharmonisasi antara sekda dan bupati, itu bisa ditanyakan langsung ke masing-masing. Kalau saya pribadi, misalnya ada yang mesti diteken pak sekda, tapi disuruh langsung ke pak bupati. Nah, ini kan jadi tanda tanya besar, ada apa ini?," tutur dia
Baca juga : Puluhan Rumah di Cianjur Rusak Terdampak Pergerakan Tanah
Kondisi itu tak hanya dialaminya. Tapi, juga beberapa pimpinan perangkat daerah lainnya.
"Makanya, ini adalah aspirasi pribadi dan dibuat pribadi masing-masing.
Kemudian disampaikan secara pribadi supaya mempertimbangkan kondisi ini
untuk perbaikan pelayanan," pungkasnya.
Dunia terbalik
Baca juga : Partai Demokrat Resmi Usung Sekda Kota Depok Supian Suri Jadi Calon Wali Kota di Pilkada 2024
Dikonfirmasi terpisah, Sekda Kabupaten Cianjur Cecep S Alamsyah menyikapi pernyataan sikap dari para pimpinan perangkat daerah itu sebagai kondisi dunia yang terbalik. Artinya, secara administratif, pihak yan berwenang mengevaluasi kinerja dan jabatan kepala dinas adalah sekda yang nanti jadi bahan bagi kepala daerah mengambil keputusan.
"Saya tidak bertanggung jawab kepada kepala dinas dalam tugas-tugas. Secara kedinasan, kepala dinas bertanggung jawab kepada bupati melalui sekda. Jadi, dari tugas dan kewenangan, saya kira terbalik. Apalagi kalau sampai meminta sekda mundur. Kita ini mengelola negara. Dasarnya
apa atau yang mendasari saya harus mundur dari sekda?," tegas Cecep.
Berkaitan aspirasi, kata Cecep, sejatinya harus dikomunikasikan untuk
transparansi. Dia tak menafikan dirinya pasti ada kesalahan saat melaksanakan tugas, begitu pun dengan yang lainnya.
"Harusnya kalau ada yang tidak sinkron, tidak pas untuk tujuan pembangunan, itu bisa didiskusikan dalam rapat. Ada forumnya," ujar dia.
Atas dasar itu, Cecep menganggap pernyataan sikap dari 22 kepala perangkat daerah itu tidak ada. Artinya, saat desakan mundur dilakukan dengan formal, maka mekanismenya pun harus ditempuh secara normatif.
"Atas dasar pemeriksaan apa sekda harus mundur. Disebutkan pada pernyataan sikap itu tidak harmonis antara sekda dengan bupati dan kepala dinas. Ujung-ujungnya sekda yang harus mundur, tapi mereka tidak. Itu dasarnya apa?," tegas Cecep.
Tim Pengabdian Universitas Siliwangi melakukan pelatihan digilokal di SMP Muhamadiyah, Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (24/7).
Penyerahan pedoman akuntansi merupakan bentuk dukungan terhadap tata kelola kelembagaan yang profesional, sesuai standar pelaporan keuangan yang berlaku.
Peristiwa pencurian itu baru diketahui pada 21 Juli 2025, saat KPU Subang tengah mempersiapkan proses lelang logistik eks Pemilu.
Pemerintah Kota Bandung telah menjalankan berbagai kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana
Program ini merupakan bagian dari upaya jemput bola untuk memudahkan masyarakat, khususnya pelajar, dalam mendapatkan identitas resmi.
Pembelajaran di ruang musala sudah berlangsung sejak tiga tahun terakhir. Mereka merupakan siswa kelas 2 dan 3.
Edukasi sejak dini mengenai pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada anak-anak sekolah dasar sangat penting dilakukan.
Langkah ini penting untuk mencegah potensi bahaya seperti sengatan listrik, kebakaran, hingga pemadaman listrik yang dapat mengganggu kemeriahan perayaan di lingkungan sekitar.
Aturan masuk sekolah telah berjalan. Sejauh ini tidak menimbulkan hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya.
WAKIL Gubernur Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan mengunjungi dua anak disabilitas di Kampung Cijamur, Desa Puteran, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, pada Senin (28/7).
RISYAD Fahlefi dan Patra Dewa resmi terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal GMNI periode 2025-2028 dalam Kongres XXII yang digelar di Gedung Merdeka Bandung.
The Papandayan memperoleh penghargaan sebagai Best City Hotel in Indonesia, Best Classic Hotel in Indonesia, Best Hotel Service in Indonesia, dan Best Leisure Hotel in Indonesia.
Masyarakat harus proaktif mengecek status penerimaan BSU, mengingat waktu pencairan sangat terbatas. Pengecekan bisa dilakukan melalui aplikasi Pospay.
Penolakan ini terjadi dengan dalih orangtua bayi tidak membawa dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) saat datang ke rumah sakit.
Lenovo memperkenalkan layanan purna jual Accidental Damage Protection (ADP) selama 2 tahun untuk Lenovo IdeaPad Slim 3.
SETELAH ditunda, Kongres XXII Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) akhirnya kembali dilanjutkan.
PBNU berkomitmen membantu menyediakan dan mengelola dapur umum demi kelancaran program MBG
Mereka berangkat bukan lewat jalur resmi, melainkan melalui bujukan teman atau iklan di medsos
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved