Berdasarkan Status Gizi, Kasus Stunting di Kota Sukabumi Cenderung Turun

KASUS stunting (tengkes) di Kota Sukabumi, Jawa Barat, cenderung menurun berdasarkan pendataan status gizi. Namun pemerintah daerah setempat mengingatkan agar percepatan penurunan stunting terus dimasifkan.

Berdasarkan data aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) pada Februari 2023, terdapat 6,28% atau sekitar 1.235 balita di Kota Sukabumi yang terindikasi stunting. Angkanya menurun berdasarkan data E-PPGBM pada Agustus 2023 yakni sebesar 5,42% atau sebanyak 996 balita yang menderita stunting.

Kondisi penurunan juga terjadi berdasarkan data Keluarga Berisiko Stunting (KRS). Hasil pemutakhiran pendataan keluarga serta verifikasi dan validasi pada 2022, terdapat sebanyak 32.625 KRS di Kota Sukabumi. Namun berdasarkan pendataan serupa pada 2023, angkanya turun menjadi 25.337 KRS.

Baca juga : HaloPuan-IMM Sukabumi Berkolaborasi Perangi Stunting dengan Daun Kelor

Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji meminta tidak berpuas diri dengan data penurunan kasus stunting di  Kota Sukabumi. Artinya, terdapat pekerja rumah karena masih tersisa kasus stunting yang mesti dituntaskan.

"Kita belum terbebas dari kasus stunting. Jangan terlena dengan progres data yang ada karena masih terdapat kasus stunting yang harus diakselerasi," kata Kusmana seusai menghadiri rapat koordinasi teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Ruang Oproom Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Senin (29/4).

Kusmana menegaskan TPPS merupakan salah satu garda terdepan menuntaskan angka prevalensi kasus stunting, khususnya di Kota Sukabumi. Karena itu, rapat koordinasi teknis perlu dilakukan untuk lebih memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program.

Baca juga : Turunkan Stunting, Pemkot Cirebon Andalkan Program Si Penting

"Perlu ditingkatkan juga pemantauan dan evaluasi sebagai dasar pencapaian data prevalensi stunting. Perkuat juga komitmen TPPS memanfaatkan satu data stunting sekaligus menyosialisasikan penguatan, pemantauan, dan pelaporan 8 aksi konvergensi penuntasan kasus stunting," tegasnya.

Kusmana berharap semua pihak bisa menjadikan percepatan penurunan kasus stunting sebagai program prioritas. Pasalnya, penanganan stunting butuh kolaborasi semua pihak atau biasa disebut pentahelix yang di dalamnya antara lain terdapat unsur pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat.

"Keterlibatan unsur pentahelix sangat strategis untuk mengejar target penurunan stunting," pungkasnya. (Z-6)