Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
JAWA Barat masih harus bekerja keras menurunkan angka tengkes atau stunting. Untuk itu, program percepatan penurunan tengkes harus menjadi program prioritas bangsa.
"Kami mengajak pemerinah kabupaten dan kota di Jawa Barat bersama-sama mengakselerasi penurunan stunting pada 2023-2024. Kita harus berkomitmen bersama-sama menurunkan angka stunting," ungkap Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Taufiq Budi Santoso, Selasa (28/11).
Prevalensi tengkes di Jawa Barat masih tinggi, meski terus mengalami penurunan. Pada 2021, prevalensinya menyentuh angka 24,5%. Sementara pada 2022, turun 4,3% menjadi 20,2%.
Salah satu upaya untuk menurunkan angka tengkes dilakukan pemerintah provinsi dengan menggelar Aksi Stunting Award (ASA) 2023. Acara tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komitmen pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kota di Jabar dalam percepatan penurunan tengkes menuju Jabar Zero New Stunting.
"Mari kita deklarasikan, bahwa kita siap untuk menurunkan stunting di pada 2023 ini dan 2024. Kita harus wujudkan komitmen kita untuk sama-sama menurunkan stunting di Jawa Barat," tandas Taufiq.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar yang juga Ketua Harian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Jabar Iendra Sofyan menuturkan, ada tiga tujuan dari penyelenggaraan Aksi Stunting Award (ASA) Jabar 2023.
Pertama, meningkatkan komitmen seluruh pihak dalam percepatan penurunan stunting menuju Jabar Zero New Stunting. Kedua, menjadi media edukasi dan ajang inovasi dari seluruh TPPS di Jabar. Terakhir, mengapresiasi kabupaten dan kota dalam penyelenggaran delapan aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2022.
Menurut Iendra penurunan stunting di Jabar tidak lepas dari inovasi-inovasi yang diluncurkan. Mulai dari Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Tema Stunting, West Java Research Summit Tematik Stunting, Generasi Emas Bebas Anemia dan Zero Stunting, sampai Stop Perkawinan Anak. (SG/Sugeng Sumariyadi)
Dari Pemkab Bogor, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dari Provinsi Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Selain untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga, pasar murah juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Lahir ke-80 Kejaksaan.
Peralatan penanggulangan bencana masih terus disiapkan.
SPSI menilai langkah ini bisa menghilangkan disparitas upah di wilayah Jawa Barat
Demi kelancaran dan ketertiban selama acara, pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute karnaval.
Pemkab Cirebon telah menetapkan bahwa luas lahan sawah padi yang harus dilindungi mencapai 44 ribu hektare.
Saat ini ada tren beberapa keluarga rentan menjadi pendorong untuk korupsi.
. Salah satu upaya pencegahan dan menekan angka kasus stunting dengan dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap balita.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), berkomitmen untuk menyelesaikan polemik pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo yang masih terus bergulir hingga saat ini.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat diminta tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan, khususnya terkait penertiban bangunan yang melanggar alih fungsi lahan.
Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi satu-satunya wilayah di Pulau Jawa yang tidak mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila).
Program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan generasi muda di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat.
BUPATI Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menanggapi tuduhan dugaan pemerasan terhadap dirinya yang dilaporkan pengusaha hewan di Kabupaten Tasikmalaya.
YAYASAN Margasatwa Tamansari (YMT) selaku pengelola Kebung Binatang Bandung atau Bandung Zoo, masih tetap bertanggunjgjawab memberikan pakan untuk 700 lebih satwa.
Pada 2019 sebelum pandemi, jumlah penumpang di Bandara Husein mencapai 3,8 juta orang per tahun, dengan 1 juta penumpang berasal dari Malaysia dan Singapura.
GPM ini bertujuan menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi warga yang membutuhkan
Palestina menjadi pendukung awal kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved