Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
BENCANA hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat, selama Oktober. Kondisi itu tak terlepas di tengah musim kemarau, masih terjadi hujan disertai angin kencang.
Manajer Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, mengatakan selama Oktober terjadi sebanyak 46 kali bencana. Dari jumlah itu, sebanyak 30 kali merupakan bencana hidrometeorologi.
"Bencana hidrometeorologi itu paling banyak kejadian angin kencang.
Jumlahnya terdata sebanyak 24 kali. Sisanya tanah longsor sebanyak empat kali dan pergerakan tanah dua kali," kata Daeng, Selasa (7/11).
Sementara bencana lainnya selama Oktober yakni gempa bumi sebanyak empat kali serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 12 kali.
"Pada Oktober memang kadang diselingi dengan cuaca ekstrem. Jadi, selain dampak kemarau, terjadi juga bencana hidrometeorologi," ujarnya.
Dampak kejadian bencana selama Oktober mengakibatkan 83 kepala keluarga
atau 292 jiwa terdampak. Tidak ada korban meninggal dunia ataupun luka.
"Untuk korban mengungsi juga nihil," terang Daeng.
Berbagai kejadian bencana mengakibatkan sebanyak 183 unit rumah rusak.
Rinciannya, rusak berat 2 unit, rusak sedang 38 unit, dan rusak ringan 98 unit.
"Terdapat lima rumah yang terancam serta serta fasum dan fasos
sebanyak 6 unit. Sementara lahan sawah yang rusak akibat bencana seluas 18 hektare," ungkapnya.
Wilayah yang mengalami bencana tersebar di 20 kecamatan. BPBD pun mencatat nilai taksiran kerugian mencapai Rp886 juta.
"Memasuki awal bulan ini, potensi bencana hidrometeorologi juga mulai
terjadi. Kami mewaspadai kerawanan potensi bencana dengan meningkatkan
kesiapsiagaaan," pungkasnya. (SG)
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperluas inklusi keuangan syariah guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai program dengan mengenalkan produk layanan jasa keuangan syariah.
Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang bisa memicu terjadinya banjir.
Purwakarta Run 5K, juga menjadi suatu penghormatan terhadap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sasarannya ialah para guru, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Kelompok Sadar Wisata serta pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).
Korban perempuan atas nama Bebby Febiola, 11, warga Kampung Cicokok, Desa Citatah, meninggal dunia saat bermain di tepian danau, pada Minggu (3/8) siang.
Perbaikan PJU selama ini dilakukan tidak sesuai target, karena keterbatasan anggaran.
Pembaruan sarana ini merupakan bagian dari upaya KAI untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.
Guna menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api, sejumlah perjalanan KA yang seharusnya melintasi jalur terdampak sementara dialihkan melalui jalur Daop 2 Bandung
Larangan study tour ini bukan sekedar mengikuti perintah atasan, dalam hal ini Gubernur Jabar, tapi sebagai bentuk kepekaan terhadap kondisi ekonomi warga
Temuan ini diyakini menjadi bukti kuat bahwa wilayah Gunung Tangkil dulunya merupakan bagian dari jalur perdagangan maritim antara Nusantara dan Tiongkok.
Kantor Bersama Satgas Percepatan Progtam MBG ini nantinya dijadikan tempat untuk para SPPG dalam mengecek dan berkoordinasi terkait kelancaran Program MBG di Kabupaten Bandung.
Dari 4.600 dapur gizi nasional yang bakal dibangun di Jabar, 4.000-an di antaranya sudah siap untuk dimulai pengerjaannya.
Pemerintah daerah maupun DPRD belum menemukan kesepakatan berkaitan rencana Bupati akan menggeser anggaran pokir dewan untuk infrastruktur jalan dan sarana pendidikan.
Tantangan dunia kerja dan pendidikan di masa depan menuntut generasi muda Indonesia untuk mampu berkomunikasi secara global.
Gelombang pasang terjadi sejak Senin (28/7). Ketinggian gelombang mencapai 3-4 meter.
Hasil pemeriksaan darah dari sapi milik peternak yang diambil sampelnya menunjukan adanya kurang kalsium dan energi.
DPRD tetap berkomitmen untuk mengawasi dan mendampingi penyelesaian persoalan ini secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi asas keadilan serta akuntabilitas publik.
Koperasi harus menjadi ujung tombak ekonomi kerakyatan, bukan lagi dianggap sebagai entitas ekonomi yang tertinggal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved