Program Pemberdayaan 10 Ribu UMKM di Cianjur Lebihi Target

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memiliki program pemberdayaan 10 ribu UMKM. Program itu rencananya akan dituntaskan selama lima tahun.

Namun belum genap lima tahun, program tersebut sudah mencapai target hanya dalam waktu dua tahun. Bahkan jumlahnya melebihi target.

Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur, Komarudin, menjelaskan dengan target pemberdayaan 10
ribu UMKM, maka berdasarkan estimasi, per tahun idealnya bisa mencapai 2 ribu UMKM. Namun, kenyataannya sebelum lima tahun program tersebut sudah mencapai 19.368 UMKM.

"Alhamdulillah jumlahnya melebihi dari yang ditargetkan. Jumlahnya mencapai 19.368 UMKM terhitung 9 Oktober 2023 ," katanya, Kamis (2/11).

Pemberdayaan UMKM, lanjut dia, konsepnya lebih diarahkan kepada upaya
fasilitasi para pelaku usaha mendapatkan pembinaan dan legalitas. Misalnya, para pelaku UMKM difasilitasi membuat nomor induk berusaha (NIB), pangan industri rumah tangga (PIRT), sertifikasi halal, surat keterangan usaha (SKU), dan lainnya.

"Dari 19.368 UMKM, yang sudah kita fasilitasi mendapatkan NIB sebanyak
10.447 UMKM, SKU sebanyak 2.744 UMKM, dan yang belum memiliki legalitas
sebanyak 6.177 UMKM atau masih dalam proses," terang Komarudin.

Pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur mayoritas didominasi bergerak pada sektor kuliner. Jumlahnya mencapai 8.210 UMKM.

Sisanya bergerak pada sektor industri sebanyak 1.927 UMKM, pertanian
sebanyak 1.004 UMKM, jasa sebanyak 588 UMKM, fashion sebanyak 458 UMKM,
kerajinan 414 sebanyak UMKM, otomotif sebanyak 131 UMKM, teknologi
informasi sebanyak 89 UMKM, pariwisata sebanyak 20 UMKM, pendidikan
sebanyak 10 UMKM, dan lainnya sebanyak 245 UMKM.

"Jadi, dengan terus bertambahnya jumlah UMKM di Kabupaten Cianjur,
diharapkan dampaknya akan meningkatkan perekonomian masyarakat," tuturnya.

Karena itu, lanjut Komarudin, para pelaku UMKM tersebut terus dikawal
dengan diberikan pelatihan. Di antaranya cara pengemasan produk, pemasaran, dan lainnya.

"Kami sekarang sedang memetakan produksinya. Misalnya UMKM yang bergerak membuat keripik singkong itu di mana saja, begitu juga dengan produk-produk lainnya. Jadi nanti sistemnya klaster per produk di setiap wilayah yang disesuaikan dengan potensinya," pungkasnya. (SG)