Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat mengingatkan partai politik agar mengikuti aturan tentang kampanye yang telah ditetapkan pada Pemilu 2024.
Koordinator Divisi hukum dan Diklat Bawaslu Jabar, Usep Agus Zawari, di
Bandung, Senin (30/10), mengungkapkan diperlukan persepsi yang sama dalam teknis pelaksanaan kampanye, agar peserta pemilu bisa memahami aturan pelaksanaan berkampanye.
"Terkait tempat-tempat yang bisa digunakan untuk kampanye, nantinya
bakal ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyusul adanya
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan fasilitas
pendidikan dan pemerintahan untuk dipergunakan kampanye," ujarnya.
Tempat pendidikan yang dimaksud, kata Usep, adalah kampus. Selain itu, bangunan pemerintah juga bisa, namun harus dilengkapi dengan proses izin.
Pelaksanaan kampanye di fasilitas Pendidikan memang diperbolehkan, asalkan mendapat izin pengelolaan dan tidak menggunakan atribut kampanye.
"Yang dimaksud dengan atribut itu, ada yang mengandung visi misi juga ajakan, misalnya dalam bentuk spanduk dan segala macam," terangnya.
Sementara untuk fasilitas pemerintah, lanjut Usep, tidak boleh
mengganggu aktivitas perkantoran. Juga harus memberikan kesempatan yang
sama kepada semua pihak, jangan sampai ada yang diizinkan dan ada yang
tidak.
Bawaslu Jabar pun mewaspadai sejumlah gangguan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Apalagi, Jabar termasuk sebagai daerah rawan pemilu.
"Indeks kerawanan ini akan dijadikan acuan dalam melakukan tugas
pencegahan. Bawaslu akan berupaya proses pencegahan agar kerawanan tidak terjadi," sambungnya.
Bawaslu, tambah Usep, juga akan konsentrasi melakukan pencegahan dengan
kolaborasi, agar pemilu bisa berkualitas. Beberapa kerawanan pemilu
yang perlu diantisipasi serta menjadi perhatian utama adalah politik
uang dan berita bohong atau hoaks. (SG)
Upaya menambah posko dan armada satu di antaranya untuk meningkatkan pelayanan. Terutama mempercepat penanganan saat terjadi kebakaran.
Setelah diambil alih oleh Pemprov Jabar, maka RSUD Sentot akan menjadi rumah sakit rujukan bagi daerah-daerah di sekitar Kabupaten Indramayu.
Mereka menyapa masyarakat secara humanis, mengedepankan senyum sapa, ramah, menciptakan rasa aman dan tertib berlalu-lintas.
Pemerintah provinsi memiliki peran untuk mengorkestrasi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota, dan dunia usaha.
FENOMENA pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI dianggap sebagai bagian kritik masyarakat kepada negara.
DINAS Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat, menemukan 95 orang terjangkit penyakit hepatitis A positif di Kecamatan Malangbong.
Platform digital berbasis enabler ini dirancang untuk mendukung transformasi bisnis pelaku UMKM di era ekonomi digital.
Kampus pengembangan ini diharapkan bisa menjadi saluran bagi masyarakat dengan program studi yang memberikan kontribusi positif
Peringatan dini berlaku mulai 1 hingga 6 Agustus 2025. Banjir rob bisa masuk ke pemukiman warga, jalan dan tempat umum.
Pembangunan yang baik harus didukung data akurat, lengkap, detail dan terkini.
Selama dua hari, 2-3 Agustus, digelar kegiatan seru, imersif, dan dekat dengan gaya hidup anak muda.
Program ini adalah bagian dari transformasi layanan kesehatan menuju sistem yang lebih preventif.
Pemberantasan miras atau mihol merupakan upaya mencegah terjadinya hal-hal negatif di kalangan masyarakat
Setiap siswa akan menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan seperti mata, gigi, dan darah. Untuk siswa SD ada 13 item pemeriksaan, SMP 15, dan SMA 15 yang dicek.
PERMUKIMAN warga di dua wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terendam banjir akibat meluapnya aliran Sungai Cicatih, Minggu (3/8) malam.
TINGGINYA intensitas hujan yang terjadi sejak Minggu (3/8) malam menyebabkan banjir bandang dan longsor menerjang Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
HUJAN deras yang terjadi menyebabkan Sungai Cikunteun dan Sungai Ciharashas meluap dan mendatangkan banjir bandang serta tanah longsor.
Dengan mengikuti program, pelaku UMKM dibina untuk mendapatkan tiga sertifikat, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat izin pangan industri rumah tangga (PIRT), dan Sertifikasi Halal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved