Headline
Biaya Tinggi masih Mengganjal\

Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Bawaslu Jawa Barat Ajak Parpol Ikuti Aturan Kampanye

Naviandri
30/10/2023 16:00
Bawaslu Jawa Barat Ajak Parpol Ikuti Aturan Kampanye
Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat menyapa warga di Depok(MI/ADAM DWI)

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat mengingatkan partai politik agar mengikuti aturan tentang kampanye yang telah ditetapkan pada Pemilu 2024.

Koordinator Divisi hukum dan Diklat Bawaslu Jabar, Usep Agus Zawari, di
Bandung, Senin (30/10), mengungkapkan diperlukan persepsi yang sama dalam teknis pelaksanaan kampanye, agar peserta pemilu bisa memahami aturan pelaksanaan berkampanye.

"Terkait tempat-tempat yang bisa digunakan untuk kampanye, nantinya
bakal ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyusul adanya
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan fasilitas
pendidikan dan pemerintahan untuk dipergunakan kampanye," ujarnya.

Tempat pendidikan yang dimaksud, kata Usep, adalah kampus. Selain itu, bangunan pemerintah juga bisa, namun harus dilengkapi dengan proses izin.

Pelaksanaan kampanye di fasilitas Pendidikan memang diperbolehkan, asalkan mendapat izin pengelolaan dan tidak menggunakan atribut kampanye.

"Yang dimaksud dengan atribut itu, ada yang mengandung visi misi juga ajakan, misalnya dalam bentuk spanduk dan segala macam," terangnya.

Sementara untuk fasilitas pemerintah, lanjut Usep, tidak boleh
mengganggu aktivitas perkantoran. Juga harus memberikan kesempatan yang
sama kepada semua pihak, jangan sampai ada yang diizinkan dan ada yang
tidak.

Bawaslu Jabar pun mewaspadai sejumlah gangguan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Apalagi, Jabar termasuk sebagai daerah rawan pemilu.

"Indeks kerawanan ini akan dijadikan acuan dalam melakukan tugas
pencegahan. Bawaslu akan berupaya proses pencegahan agar kerawanan tidak terjadi," sambungnya.

Bawaslu, tambah Usep, juga akan konsentrasi melakukan pencegahan dengan
kolaborasi, agar pemilu bisa berkualitas. Beberapa kerawanan pemilu
yang perlu diantisipasi serta menjadi perhatian utama adalah politik
uang dan berita bohong atau hoaks. (SG)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved