Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEPOLISIAN Korea Selatan kembali mencoba menggerebek kantor kepresidenan Yoon Suk-yeol pada Kamis (12/12) setelan upaya sebelumnya mendapatkan perlawanan.
Menurut laporan kantor berita Korea Selatan Yonhap, penggeledahan ini adalah bagian dari upaya penegak hukum untuk memastikan tindakan yang dilakukan Yoon yaitu mendeklarasikan darurat militer pada minggu lalu, termasuk pemberontakan.
Pada Rabu (11/12), Badan Kepolisian Nasional, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, Garda Polisi Majelis Nasional dan penyidik hendak memasuki gedung utama, tetapi dihalangi oleh pengawal atau pejabat kemanan Yoon.
Yoon telah bersumpah untuk berjuang sampai menit terakhir untuk membela keputusannya tersebut.
Kementerian Kehakiman Korea Selatan pada Senin (9/12) melarang Yoon meninggalkan negaranya. Keputusan itu diberlakukan kurang dari seminggu setelah ia mengeluarkan kebijakan darurat militer sementara yang menyebabkan kekacauan di negara tersebut.
Kini, menjelang pemungutan suara pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu, Yoon berjanji untuk berjuang bersama rakyat sampai menit terakhir.
“Saya sekali lagi meminta maaf kepada masyarakat yang pasti terkejut dan cemas akibat darurat militer,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi.
"Tolong percaya padaku," tambahnya.
Pemungutan suara pemakzulan pada hari Sabtu akan berlangsung sekitar pukul 08.00 waktu setempat.
Sebelumnya, beberapa pengamat mengatakan bahwa dinas keamanan presiden kemungkinan tidak akan mengizinkan penggeledahan di kantor Yoon, dengan mengutip undang-undang yang melarang penggeledahan di lokasi yang mengandung rahasia negara tanpa persetujuan dari mereka yang bertanggung jawab di area tersebut.
Penggerebekan ini terjadi tepat setelah tersiar kabar mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun mencoba mengakhiri hidup ketika ditahan di pusat penahanan di Seoul.
Kim ditangkap oleh jaksa pada Rabu (11/12) pagi atas tuduhan memainkan peran kunci dalam pemberontakan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
Kim menjadi orang pertama yang ditangkap secara resmi atas perintah darurat militer. Dia dikenal sebagai salah satu orang terdekat Yoon dan dituding sebagai orang yang merekomendasikan darurat militer kepada sang presiden.
Kim juga dituduh telah mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk menghalangi anggota parlemen memberikan suara. (TRTworld/Z-6)
PEMERINTAH akan mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Presiden Prabowo menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045: Masa Depan Kita yang Bersama (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen yang notabene adalah seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan yang lebih terpusat.
PARA pemimpin Eropa mengirim pesan solidaritas kepada Ukraina. Hal itu merespons hasil pertemuan Trump dan Zelensky.
JURU bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Georgiy Tykhyi menegaskan negaranta tidak mau tersandera utang oleh Amerika Serikat (AS).
WARGA korban lumpur Lapindo, Jawa Timur, di dalam peta area terdampak menagih janji Presiden Jokowi yang pernah berkampanye akan menyelesaikan proses ganti rugi warga secepatnya
Investigasi akan mencakup beberapa tuduhan penting, termasuk rencana darurat militer yang gagal dilaksanakan oleh Yoon.
Lee Jae-myung resmi menjabat presiden Korea Selatan pada pukul 6.21 pagi, setelah NEC menyetujui kemenangannya dalam sesi pleno. Ia langsung menjabat tanpa masa transisi.
WARGA Korea Selatan memberikan suara dalam pemilihan presiden yang digelar tepat enam bulan setelah mantan Presiden Yoon Suk Yeol menimbulkan kekacauan politik.
MANTAN Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol akan menghadapi persidangan pidana pertamanya, Senin (14/4/2025), atas tuduhan memimpin pemberontakan.
Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan menjalani sidang pidana pertamanya pada Senin (14/4), menghadapi tuduhan memimpin upaya pemberontakan.
Mantan Presiden Yoon Suk Yeol mengucapkan selamat tinggal pada kediaman resmi setelah pencopotan jabatannya terkait deklarasi darurat militer pada Desember lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved