Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) resmi menyerahkan 3.020 daftar inventaris masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan ke Komisi IX DPR. Berikutnya, calon beleid itu akan dibahas di panitia kerja (panja).
"Kita sudah resmi terima DIM resmi, berikutnya akan dibahas di panja RUU kesehatan ini," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena di Ruang Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (5/4).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah mendukung RUU kesehatan tersebut. Karena sejalan transformasi sistem kesehatan Indonesia.
Baca juga: Hari Ini, Pemerintah Berikan DIM RUU Kesehatan pada DPR
"Misal untuk transformasi layanan primer, masih banyak layanan geser ke kuratif bukan promotif, preventif. Harus lebih banyak promotif dan preventif. Pendekatan ke masyarakat juga masih kotak-kotak, petugas datang dites malarianya, besok jantungnya, padahal orangnya sama," jelas Budi.
Sebanyak 10 Undang-Undang Kesehatan eksisting bakal digabung menjadi satu di dalam RUU Kesehatan. Terdapat 478 pasal dalam calon beleid tersebut.
Baca juga: Pendidikan Dokter Spesialis akan Didesentralisasi
Budi juga menuturkan berbagai topik dimasukkan dalam RUU Kesehatan. Beberapa topik juga merupakan masukan dari publik.
"Paling ramai, yaitu mengenai rumah sakit, nakes, aborsi, jaminan sosial, kemandirian alat kesehatan," ucap Budi. (MGN/Z-7)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , Siti Nadia Tarmizi, memaparkan urgensi perbaikan sistem deteksi dini kanker payudara.
Penemuan kasus suspek campak pada tahun 2025 meningkat signifikan, yakni 147 persen dibandingkan tahun 2024, sehingga penguatan sistem kewaspadaan dini menjadi prioritas utama.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan prinsip gizi seimbang dalam memilih menu berbuka puasa selama bulan Ramadan 2026.
Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menyebut Indonesia kekurangan 92 ribu dokter dan meluncurkan program pendidikan spesialis hospital based.
kemenkes merespons notifikasi dari otoritas kesehatan australia terkait temuan kasus campak wna dengan riwayat perjalanan dari Indonesia
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mulai memberikan vaksin Human Papillomavirus (HPV) kepada anak laki-laki usia 11 tahun pada 2027.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved