Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH melalui Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) resmi menyerahkan 3.020 daftar inventaris masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan ke Komisi IX DPR. Berikutnya, calon beleid itu akan dibahas di panitia kerja (panja).
"Kita sudah resmi terima DIM resmi, berikutnya akan dibahas di panja RUU kesehatan ini," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena di Ruang Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (5/4).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah mendukung RUU kesehatan tersebut. Karena sejalan transformasi sistem kesehatan Indonesia.
Baca juga: Hari Ini, Pemerintah Berikan DIM RUU Kesehatan pada DPR
"Misal untuk transformasi layanan primer, masih banyak layanan geser ke kuratif bukan promotif, preventif. Harus lebih banyak promotif dan preventif. Pendekatan ke masyarakat juga masih kotak-kotak, petugas datang dites malarianya, besok jantungnya, padahal orangnya sama," jelas Budi.
Sebanyak 10 Undang-Undang Kesehatan eksisting bakal digabung menjadi satu di dalam RUU Kesehatan. Terdapat 478 pasal dalam calon beleid tersebut.
Baca juga: Pendidikan Dokter Spesialis akan Didesentralisasi
Budi juga menuturkan berbagai topik dimasukkan dalam RUU Kesehatan. Beberapa topik juga merupakan masukan dari publik.
"Paling ramai, yaitu mengenai rumah sakit, nakes, aborsi, jaminan sosial, kemandirian alat kesehatan," ucap Budi. (MGN/Z-7)
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melontarkan kecaman keras atas insiden kekerasan yang menimpa dr. Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD, di RSUD Sekayu
Kemenkes menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mempercepat penanggulangan DBD yang setiap tahun masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat.
Kemenkes mengatakan bahwa program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Sekolah akan digelar setiap setahun sekali, yang bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah.
Paparan polusi udara berisiko menyebabkan asma, ISPA, penyakit kardiovaskular, penyakit paru sampai dengan resisten insulin pada kelompok usia muda seperti anak-anak dan remaja.
Kemenkes menyebut total kasus covid-19 dari Minggu ke-1 hingga Minggu ke-30 tahun 2025 sebanyak 291 kasus
Menurut data Kementerian Kesehatan, 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), serangan jantung dan strok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved