Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) resmi menyerahkan 3.020 daftar inventaris masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan ke Komisi IX DPR. Berikutnya, calon beleid itu akan dibahas di panitia kerja (panja).
"Kita sudah resmi terima DIM resmi, berikutnya akan dibahas di panja RUU kesehatan ini," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena di Ruang Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (5/4).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah mendukung RUU kesehatan tersebut. Karena sejalan transformasi sistem kesehatan Indonesia.
Baca juga: Hari Ini, Pemerintah Berikan DIM RUU Kesehatan pada DPR
"Misal untuk transformasi layanan primer, masih banyak layanan geser ke kuratif bukan promotif, preventif. Harus lebih banyak promotif dan preventif. Pendekatan ke masyarakat juga masih kotak-kotak, petugas datang dites malarianya, besok jantungnya, padahal orangnya sama," jelas Budi.
Sebanyak 10 Undang-Undang Kesehatan eksisting bakal digabung menjadi satu di dalam RUU Kesehatan. Terdapat 478 pasal dalam calon beleid tersebut.
Baca juga: Pendidikan Dokter Spesialis akan Didesentralisasi
Budi juga menuturkan berbagai topik dimasukkan dalam RUU Kesehatan. Beberapa topik juga merupakan masukan dari publik.
"Paling ramai, yaitu mengenai rumah sakit, nakes, aborsi, jaminan sosial, kemandirian alat kesehatan," ucap Budi. (MGN/Z-7)
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
Satgas Saber Pangan harus bekerja maksimal mencegah kecurangan harga pangan yang merugikan masyarakat.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Kemenkes mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C/445/2026 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Virus Nipah di bandara
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
Berikut adalah analisis mendalam mengenai perbedaan Virus Nipah dan COVID-19 berdasarkan data medis dan epidemiologi terkini.
MESKI hingga sore ini (27/1) Kemenkes memastikan nol kasus konfirmasi pada manusia, potensi penyebaran Virus Nipah di Indonesia dinilai "sangat nyata" dan tidak boleh diremehkan.
Untuk mencegah terjadinya penularan di Tanah Air, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti memantau perkembangan situasi kejadian penyakit virus Nipah di India dan negara-negara lain,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved