Memaknai Ulang Pertumbuhan

MESKI baru memasuki hari kedua 2026, mesin negara sudah dipacu untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4%. Angka itu disepakati pemerintah dan DPR serta telah disahkan dalam APBN 2026. Namun, harus diakui, target tersebut tergolong ambisius, bahkan sekitar 0,5% lebih tinggi daripada proyeksi banyak ekonom.

Persoalannya bukan semata soal kecepatan mengejar target. Di tengah krisis ekologis yang kian nyata sejak akhir 2025, yang ditandai kembali oleh banjir bandang pada malam pergantian tahun, yang jauh lebih mendesak ialah bagaimana pemerintah memaknai ulang arti pertumbuhan itu sendiri, termasuk cara mencapainya. Pertumbuhan yang dikejar tanpa koreksi justru berpotensi menumpuk risiko baru.

Berbagai kajian dan fakta lapangan dari Aceh, Sumatra, hingga Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa cuaca ekstrem hanyalah pemicu. Petaka sejatinya telah lama dipersiapkan melalui deforestasi masif, baik untuk perkebunan monokultur maupun pertambangan. Alih fungsi hutan dan pengabaian daya dukung lingkungan telah menciptakan bom waktu yang kini meledak satu per satu.

Memasuki 2026, belum tampak tanda-tanda bahwa bom waktu itu benar-benar dijinakkan. Justru langkah-langkah pemerintah dalam menggenjot sektor andalan pertumbuhan seperti energi, pertanian, dan manufaktur, masih menempatkan eksploitasi sumber daya alam sebagai tumpuan utama.

Dalam upaya mengejar swasembada pangan, misalnya, perluasan areal sawit kembali dijadikan opsi di berbagai daerah. Pernyataan Presiden Prabowo tentang rencana perluasan sawit bahkan disampaikan di tengah kondisi Sumatra yang masih porak-poranda akibat bencana. Lebih jauh, pada pertengahan Desember lalu, Presiden juga menyatakan akan memperluas perkebunan sawit di Papua. Padahal, sejak 2022, luasan sawit di Pulau Cenderawasih hampir menyentuh batas daya dukung lingkungannya, yakni 290.659 hektare dari ambang maksimal 290.837 hektare.

Dampak dari kebijakan semacam itu bukan sekadar risiko hipotetis. Banjir bandang di Sumatra telah menimbulkan kerugian hingga Rp68,67 triliun, setara 0,29% produk domestik bruto (PDB). Untuk pemulihan saja, negara harus menggelontorkan anggaran Rp51,82 triliun. Ironisnya, penerimaan negara dari sektor-sektor perusak lingkungan tersebut sama sekali tidak sebanding.

Perhitungan Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan betapa timpangnya neraca itu. Di Aceh, PNBP sektor tambang per 31 Agustus hanya Rp929 miliar, jauh di bawah kerugian bencana yang mencapai Rp2,04 triliun. Dana bagi hasil (DBH) perkebunan sawit Aceh pun hanya Rp12 miliar, sementara DBH mineral dan batu bara pada 2025 sebesar Rp56,3 miliar.

Angka-angka itu bahkan tidak mendekati biaya sosial, ekologis, dan fiskal yang harus ditanggung negara. Singkatnya, cara kerja sektor ekstraktif dan perkebunan saat ini lebih banyak membuat negara boncos ketimbang untung.

Dengan tren siklon tropis yang diperkirakan berlanjut sepanjang 2026, pemerintah tidak punya banyak pilihan selain benar-benar memaknai ulang target pertumbuhan. Bisnis seperti biasa (business as usual) sama artinya dengan mengundang petaka berulang.

Pemerintah tidak perlu ragu mengoreksi target pertumbuhan, dan koreksi itu tidak harus menunggu hingga tahun hampir berakhir. Lebih penting lagi, koreksi tersebut harus disertai perubahan indikator. Pertumbuhan tidak boleh terus diukur secara sempit melalui PDB, inflasi, dan indikator fiskal-moneter semata.

Daya dukung lingkungan mesti ditempatkan sebagai variabel kunci dalam perencanaan ekonomi nasional. Sebab, di sanalah sesungguhnya fondasi kehidupan rakyat bertumpu. Pertumbuhan yang merusak alam bukanlah kemajuan, melainkan jalan pintas menuju krisis yang lebih besar.