Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PURBAYA Yudhi Sadewa menorehkan kesan kurang mengenakkan begitu dilantik sebagai menteri keuangan. Ia mengeluarkan kalimat yang terkesan mengabaikan suasana kebatinan masyarakat dan tidak sensitif terkait dengan Gerakan 17+8.
Ketika itu, Purbaya sesumbar akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 6%-7% agar demonstrasi hilang karena rakyat sibuk cari kerja dan makan enak. Ucapan itu sontak menyulut kegaduhan, tetapi tidak berlangsung lama, karena Purbaya bergerak cepat dan mengaku salah.
Bak gayung bersambut, publik pun membukakan pintu maaf. Purbaya bisa langsung tancap gas menjalankan kerja-kerja sebagai bendahara negara. Energi masyarakat pun tidak tersita pada kontroversi dan perdebatan tanpa ujung.
Ketika suasana sudah kondusif dan tidak ada lagi pertentangan dengan masyarakat, Purbaya yang dijuluki 'si menteri koboi' terus melahirkan gebrakan dan terobosan. Sederet kebijakannya bahkan sudah mulai membikin pejabat negara geleng-geleng kepala.
Manuver pertamanya ialah menyuntikkan Rp200 triliun uang negara yang ada di Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menambah llikuiditas. Tujuannya ialah mendorong penyaluran kredit agar roda ekonomi kian kencang berputar dan sektor riil kembali bergairah.
Pada awal rencana penempatan dana, pihak perbankan sempat menyatakan keberatan dan mengaku hanya mampu menyerap Rp7 triliun. Namun, ia tetap teguh pada kebijakannya, seraya meminta pihak bank mencari sendiri cara untuk menyerap dana dari pemerintah.
Dalam keteguhannya itu, Purbaya seperti menabuh genderang dan menghidupkan alarm bahwa dalam urusan negara, kreativitas amatlah dibutuhkan. Pejabat bank pantang terlena dengan cara-cara lama, tetapi harus cerdik dan cerdas dalam menjemput solusi.
Meski demikian, Purbaya rupanya tidak berdiam begitu saja dan membiarkan Himbara berjalan sendiri. Ia rajin blusukan berbalut inspeksi mendadak (sidak). Ada dua bank milik negara yang sudah ia sambangi, yakni BNI pada 29 September dan Bank Mandiri pada 6 Oktober.
Purbaya ingin memastikan penempatan uang negara berjalan optimal. Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu seolah mengirim pesan dirinya tidak asal membuat kebijakan. Sebaliknya, ia ingin terlibat merasakan sendiri denyut tantangan yang dihadapi dunia perbankan.
Langkah Purbaya mengingatkan kita pada falsafah Ki Hadjar Dewantara, Tut wuri handayani. Ia membiarkan dunia perbankan berkreasi sendiri dalam melakukan penyerapan, seraya memberi dorongan dari belakang agar arah gerak mereka tetap terjaga di jalur yang benar.
Publik kini mendapat kesan positif terhadap suksesor Sri Mulyani itu. Ia bukan hanya pembuat kebijakan, melainkan juga pengiring perjalanan. Sidak Purbaya bukan untuk menghakimi, melainkan hendak memberi ruang tumbuh kepada jajaran direksi Himbara.
Sebagian publik ada yang menyangsikan gebrakan Purbaya itu. Mereka melihat sang menteri sekadar menggebrak tanpa lebih dulu menyelami duduk persoalan seretnya pemberian kredit di perbankan. Mereka yang mengkritik pun meminta Purbaya tidak meneruskan langkahnya tersebut.
Lagi-lagi Purbaya bergeming. Ia akan terus melakukan pemantauan terhadap penyaluran dana ke Himbara. Saat tinjauan ke Himbara itu, Purbaya menyebut bahwa perbankan justru ingin digerojok dana lagi.
Publik yang semula apatis kini mulai menaruh harapan terhadap Purbaya dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun, jawaban sesungguhnya akan terlihat setidaknya akhir tahun ini. Publik sangat berharap terobosan Purbaya bukan gimik belaka.
'Si menteri koboi' harus menjadi pemimpin tulen, tahu kapan waktunya menembak dan kapan saatnya menuntun. Publik butuh efek nyata, alih-alih sekadar efek kejut.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved