Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia. Luka teramat dalam yang tertoreh 27 tahun lalu itu sampai kini bahkan masih meninggalkan bekas.
Sebagai bangsa yang bermartabat, kita tentu tidak boleh melupakan tragedi kelam 1998 tersebut. Merawat ingatan adalah bagian dari cara kita menghormati sejarah. Pengingkaran terhadap sejarah justru membuat luka akan terus menganga dan membikin Republik ini sulit beranjak dari jeratan masa lalu.
Akan tetapi, pada saat yang sama, seluruh anak bangsa juga memiliki tanggung jawab besar menjaga negeri yang kita cintai ini agar terhindar dari pengalaman pahit yang sama. Apa pun alasannya, Indonesia tidak boleh dibiarkan tercabik oleh persoalan serupa yang sangat mungkin akan kembali menorehkan luka yang sama.
Hari-hari ini, kita dihadapkan dengan fakta kelabu bahwa segala kemungkinan terburuk itu bisa saja terjadi apabila tidak ada perubahan sikap yang segera dari semua pihak menghadapi situasi terakhir. Situasi ketika kemarahan rakyat yang dipicu oleh ucapan, tindakan, serta kebijakan elite sudah sedemikian terakumulasi dan akhirnya meledak.
Ledakan demi ledakan yang diekspresikan melalui aksi demonstrasi, baik oleh mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online (ojol), maupun elemen masyarakat lainnya, sesungguhnya amatlah wajar. Itu menjadi bagian dari ruang koreksi masyarakat terhadap pemerintah dan negara. Itu juga harus dihormati sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi yang menjadi ciri penting sebuah negara demokrasi.
Namun, ketika ledakan-ledakan kekecewaan rakyat itu malah dijawab dengan narasi-narasi nirempati dari para pejabat publik termasuk wakil rakyat di parlemen, dilawan dengan tindakan represif aparat, ditambah provokasi dari pihak-pihak yang memang menginginkan kekacauan, maka yang muncul kemudian ialah kemarahan yang kian menggumpal.
Ada dinding tipis antara aksi demonstrasi yang konstitusional dan aksi anarkistis yang akhirnya jebol oleh menumpuknya kemarahan itu. Ada sekat yang sejatinya memisahkan aksi unjuk rasa yang autentik dengan aksi kekerasan yang sangat mungkin disokong oleh kepentingan jahat, tapi itu pun ambruk karena ketidakmampuan elite merespons dengan baik keresahan dan kegundahan masyarakat.
Kiranya belum terlambat bagi kita untuk membuat situasi kembali normal. Namun, ini membutuhkan prasyarat, yaitu seluruh pihak mau menahan diri, melakukan evaluasi, sekaligus memperbaiki diri. Masyarakat kita ajak untuk jangan mudah terhasut dan terprovokasi, tetapi di saat sama pemerintah dan parlemen juga harus betul-betul mendengarkan suara rakyat.
Jangan pura-pura buta dan pura-pura tuli karena hal itu hanya akan membuat rakyat kian merasa tidak terwakili. Pekalah dengan kesulitan yang dihadapi rakyat, buatlah kebijakan yang berpihak kepada mereka, bukan malah asyik memikirkan kepentingan diri dan sejawat.
Setelah itu, kita baru bisa beranjak untuk menenun kembali serat-serat kebangsaan yang mungkin sempat tercerabut dari tenunan, merajut kembali kepercayaan di antara sesama anak bangsa yang nyaris jatuh ke titik nadir.
Agustus kelabu telah berlalu. Kini kita sambut fajar baru. Jangan lagi ada amarah yang membara. Biarlah luka menjadi doa. Kita percaya suara rakyat tak pernah sia-sia. Kita percaya perjuangan keadilan pasti menemukan jalannya. Mari kita jaga Indonesia.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved