Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
ADA yang aneh, tapi ini nyata. Produksi dan stok beras dikatakan melimpah, tetapi harganya terus naik, yang mulai mencekik konsumen. Bahkan, ada yang kesulitan mendapatkannya.
Masyarakat dibuat bingung karena beras premium sulit ditemukan di toko-toko ritel modern. Kalaupun tersedia, beras kasta tertinggi itu, yang dalam kemasan 5 kilogram biasanya bisa didapat dengan harga mulai Rp70-an ribu, kini rata-rata mesti dibeli lebih dari Rp100 ribu.
Di beberapa daerah, kelangkaan pun merambah jenis beras medium. Di sisi lain, pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disebut menjangkau toko ritel modern juga seret.
Angka-angka kinerja perberasan yang moncer tahun ini terasa kontras dengan kenyataan di lapangan. Kita katakan kontras karena keberlimpahan beras tidak terasa oleh sebagian besar masyarakat.
Sejak Maret, memasuki masa panen, data-data proyeksi produksi menunjukkan kenaikan cukup signifikan. Ketika itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras nasional Januari-April melonjak 25,99% menjadi 13,95 juta ton jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2024.
Realisasinya tidak banyak meleset, bahkan lebih besar ketimbang proyeksi. Lewat rilis data per Juni dan Agustus, BPS mencatat pada Januari-April produksi beras 14 juta ton, naik 26,54% ketimbang di 2024. Produksi beras Januari-September tahun ini diproyeksikan naik 12,76% menjadi 28,2 juta ton.
Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan stok beras atau cadangan beras pemerintah di Perum Bulog tembus 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik ini.
Lalu, mengapa harga beras saat ini begitu mahal dan sebagian menjadi langka? Jika dirunut ke belakang, harga beras cenderung terus naik sudah sejak awal tahun ini. Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada awal Juli kemudian mengendus kecurangan produksi beras komersial dan pengoplosan beras SPHP. Amran menyebut permainan itu merugikan negara lebih dari Rp100 triliun per tahun.
Satgas Pangan Polri pun intens menggelar operasi penindakan terhadap para pengoplos. Sejumlah produsen besar dibidik, puluhan orang menjadi tersangka, termasuk Dirut Food Station, Karyawan Gunarso.
Operasi penindakan membuat para produsen beras premium tiarap. Mereka memilih menarik produk-produk beras masing-masing dari pasaran. Di sisi lain, para produsen kecil menutup operasional karena tidak mampu bersaing dengan produsen besar dalam menyerap gabah petani.
Upaya menurunkan harga beras bertumpu pada operasi pasar pemerintah lewat penggelontoran beras SPHP. Berkat operasi pasar, Amran menyebut harga beras sudah mulai turun dan itu akan berlanjut. Pemerintah bakal melepas total 1,3 juta ton beras hingga akhir tahun.
Kita patut bersyukur jika itu benar-benar terjadi. Publik sepertinya masih harus bersabar menunggu data-data tersebut menjadi nyata di kehidupan mereka. Sabar karena kenyataan menunjukkan harga beras masih tinggi. Kelangkaan beras juga masih terjadi. Seperti ada kekuatan pengendali beras yang tidak bisa dilawan pemerintah.
Kendali pemerintah terletak pada penyaluran beras SPHP, yang dirasakan masih lambat. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan realisasi distribusi beras SPHP hingga pekan ketiga Agustus sebanyak 239,5 ribu ton. Itu baru kurang dari seperlima yang disiapkan.
Kita apresiasi kerja luar biasa pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, dalam mendongkrak produksi. Akan tetapi, kita juga mengingatkan bahwa capaian itu sia-sia belaka jika beras sulit dijangkau, baik dari sisi harga maupun ketersediaan.
Publik memerlukan bukti keamanan stok yang ada di depan mata, di rak-rak toko ritel yang penuh tumpukan beras kemasan dengan harga wajar. Pemerintah cukup memenuhi indikator itu. Maka, masyarakat akan tenang.
Maka, berbahagialah Setya Novanto bersama ratusan koruptor atas keputusan yang dibuat Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2021 itu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved