Headline

YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.

Hadirkan Kecukupan Beras Segera

27/8/2025 05:00

ADA yang aneh, tapi ini nyata. Produksi dan stok beras dikatakan melimpah, tetapi harganya terus naik, yang mulai mencekik konsumen. Bahkan, ada yang kesulitan mendapatkannya.

Masyarakat dibuat bingung karena beras premium sulit ditemukan di toko-toko ritel modern. Kalaupun tersedia, beras kasta tertinggi itu, yang dalam kemasan 5 kilogram biasanya bisa didapat dengan harga mulai Rp70-an ribu, kini rata-rata mesti dibeli lebih dari Rp100 ribu.

Di beberapa daerah, kelangkaan pun merambah jenis beras medium. Di sisi lain, pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disebut menjangkau toko ritel modern juga seret.

Angka-angka kinerja perberasan yang moncer tahun ini terasa kontras dengan kenyataan di lapangan. Kita katakan kontras karena keberlimpahan beras tidak terasa oleh sebagian besar masyarakat.

Sejak Maret, memasuki masa panen, data-data proyeksi produksi menunjukkan kenaikan cukup signifikan. Ketika itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras nasional Januari-April melonjak 25,99% menjadi 13,95 juta ton jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2024.

Realisasinya tidak banyak meleset, bahkan lebih besar ketimbang proyeksi. Lewat rilis data per Juni dan Agustus, BPS mencatat pada Januari-April produksi beras 14 juta ton, naik 26,54% ketimbang di 2024. Produksi beras Januari-September tahun ini diproyeksikan naik 12,76% menjadi 28,2 juta ton.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan stok beras atau cadangan beras pemerintah di Perum Bulog tembus 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik ini.

Lalu, mengapa harga beras saat ini begitu mahal dan sebagian menjadi langka? Jika dirunut ke belakang, harga beras cenderung terus naik sudah sejak awal tahun ini. Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada awal Juli kemudian mengendus kecurangan produksi beras komersial dan pengoplosan beras SPHP. Amran menyebut permainan itu merugikan negara lebih dari Rp100 triliun per tahun.

Satgas Pangan Polri pun intens menggelar operasi penindakan terhadap para pengoplos. Sejumlah produsen besar dibidik, puluhan orang menjadi tersangka, termasuk Dirut Food Station, Karyawan Gunarso.

Operasi penindakan membuat para produsen beras premium tiarap. Mereka memilih menarik produk-produk beras masing-masing dari pasaran. Di sisi lain, para produsen kecil menutup operasional karena tidak mampu bersaing dengan produsen besar dalam menyerap gabah petani.

Upaya menurunkan harga beras bertumpu pada operasi pasar pemerintah lewat penggelontoran beras SPHP. Berkat operasi pasar, Amran menyebut harga beras sudah mulai turun dan itu akan berlanjut. Pemerintah bakal melepas total 1,3 juta ton beras hingga akhir tahun.

Kita patut bersyukur jika itu benar-benar terjadi. Publik sepertinya masih harus bersabar menunggu data-data tersebut menjadi nyata di kehidupan mereka. Sabar karena kenyataan menunjukkan harga beras masih tinggi. Kelangkaan beras juga masih terjadi. Seperti ada kekuatan pengendali beras yang tidak bisa dilawan pemerintah.

Kendali pemerintah terletak pada penyaluran beras SPHP, yang dirasakan masih lambat. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan realisasi distribusi beras SPHP hingga pekan ketiga Agustus sebanyak 239,5 ribu ton. Itu baru kurang dari seperlima yang disiapkan.

Kita apresiasi kerja luar biasa pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, dalam mendongkrak produksi. Akan tetapi, kita juga mengingatkan bahwa capaian itu sia-sia belaka jika beras sulit dijangkau, baik dari sisi harga maupun ketersediaan.

Publik memerlukan bukti keamanan stok yang ada di depan mata, di rak-rak toko ritel yang penuh tumpukan beras kemasan dengan harga wajar. Pemerintah cukup memenuhi indikator itu. Maka, masyarakat akan tenang.

 



Berita Lainnya
  • Gaji Naik, Moral Menukik

    09/2/2026 05:00

    WAJAH peradilan negeri ini sungguh menyedihkan. Kasus rasuah lagi-lagi memberikan tamparan keras.

  • Timnas Futsal di Titik Awal Menuju Puncak

    07/2/2026 05:00

    KEBERHASILAN tim nasional futsal Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026 menandai sebuah babak penting dalam sejarah olahraga nasional.

  • Ekonomi Mulai di Zona Terang

    06/2/2026 05:00

    KABAR cerah datang dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemarin.

  • Alarm Pengelolaan Sampah

    05/2/2026 05:00

    BALI, kata Presiden Prabowo Subianto, merupakan etalase Indonesia di mata dunia. Etalase itu mestinya bersih, indah, dan sedap dipandang.

  • Jaga Regenerasi Bulu Tangkis Kita

    04/2/2026 05:00

    SEJAK Olimpiade dihidupkan lagi pada 1859, dunia sudah melihat bahwa menang di pertandingan olahraga antarnegara punya arti amat besar.

  • Meneruskan Ambang Batas Parlemen

    03/2/2026 05:00

    KUALITAS demokrasi suatu bangsa selalu berbanding lurus dengan kesehatan partai politik.

  • Tindak Aksi Kemplang Pajak

    02/2/2026 05:00

    DI saat gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia belum tertangani secara tuntas, kita kembali disuguhi berita buruk lain di sektor ekonomi.

  • Benahi Bursa Efek Indonesia

    31/1/2026 05:00

    KEPUTUSAN mengundurkan diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Jumat (30/1), pantas diapresiasi.

  • Jangan Ulangi Kasus Hogi

    30/1/2026 05:00

    DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.

  • Memangkas BBM Subsidi Berbasis Keadilan

    29/1/2026 05:00

    PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

  • Menunggu Bukti Aksi Purbaya

    28/1/2026 05:00

    BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.

  • Gaji Kecil bukan Pembenar Aksi Korup

    27/1/2026 05:00

    Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.

  • Lalai Mencegah Bencana

    26/1/2026 05:00

    NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.

  • Akhiri Menyalahkan Alam

    24/1/2026 05:00

    BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.

  • Pencabutan Izin bukan Ajang Basa-basi

    23/1/2026 05:00

    PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.

  • Mewaspadai Pelemahan Rupiah

    22/1/2026 05:00

    PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.