Headline

Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.

Hadirkan Kecukupan Beras Segera

27/8/2025 05:00

ADA yang aneh, tapi ini nyata. Produksi dan stok beras dikatakan melimpah, tetapi harganya terus naik, yang mulai mencekik konsumen. Bahkan, ada yang kesulitan mendapatkannya.

Masyarakat dibuat bingung karena beras premium sulit ditemukan di toko-toko ritel modern. Kalaupun tersedia, beras kasta tertinggi itu, yang dalam kemasan 5 kilogram biasanya bisa didapat dengan harga mulai Rp70-an ribu, kini rata-rata mesti dibeli lebih dari Rp100 ribu.

Di beberapa daerah, kelangkaan pun merambah jenis beras medium. Di sisi lain, pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disebut menjangkau toko ritel modern juga seret.

Angka-angka kinerja perberasan yang moncer tahun ini terasa kontras dengan kenyataan di lapangan. Kita katakan kontras karena keberlimpahan beras tidak terasa oleh sebagian besar masyarakat.

Sejak Maret, memasuki masa panen, data-data proyeksi produksi menunjukkan kenaikan cukup signifikan. Ketika itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras nasional Januari-April melonjak 25,99% menjadi 13,95 juta ton jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2024.

Realisasinya tidak banyak meleset, bahkan lebih besar ketimbang proyeksi. Lewat rilis data per Juni dan Agustus, BPS mencatat pada Januari-April produksi beras 14 juta ton, naik 26,54% ketimbang di 2024. Produksi beras Januari-September tahun ini diproyeksikan naik 12,76% menjadi 28,2 juta ton.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan stok beras atau cadangan beras pemerintah di Perum Bulog tembus 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik ini.

Lalu, mengapa harga beras saat ini begitu mahal dan sebagian menjadi langka? Jika dirunut ke belakang, harga beras cenderung terus naik sudah sejak awal tahun ini. Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada awal Juli kemudian mengendus kecurangan produksi beras komersial dan pengoplosan beras SPHP. Amran menyebut permainan itu merugikan negara lebih dari Rp100 triliun per tahun.

Satgas Pangan Polri pun intens menggelar operasi penindakan terhadap para pengoplos. Sejumlah produsen besar dibidik, puluhan orang menjadi tersangka, termasuk Dirut Food Station, Karyawan Gunarso.

Operasi penindakan membuat para produsen beras premium tiarap. Mereka memilih menarik produk-produk beras masing-masing dari pasaran. Di sisi lain, para produsen kecil menutup operasional karena tidak mampu bersaing dengan produsen besar dalam menyerap gabah petani.

Upaya menurunkan harga beras bertumpu pada operasi pasar pemerintah lewat penggelontoran beras SPHP. Berkat operasi pasar, Amran menyebut harga beras sudah mulai turun dan itu akan berlanjut. Pemerintah bakal melepas total 1,3 juta ton beras hingga akhir tahun.

Kita patut bersyukur jika itu benar-benar terjadi. Publik sepertinya masih harus bersabar menunggu data-data tersebut menjadi nyata di kehidupan mereka. Sabar karena kenyataan menunjukkan harga beras masih tinggi. Kelangkaan beras juga masih terjadi. Seperti ada kekuatan pengendali beras yang tidak bisa dilawan pemerintah.

Kendali pemerintah terletak pada penyaluran beras SPHP, yang dirasakan masih lambat. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan realisasi distribusi beras SPHP hingga pekan ketiga Agustus sebanyak 239,5 ribu ton. Itu baru kurang dari seperlima yang disiapkan.

Kita apresiasi kerja luar biasa pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, dalam mendongkrak produksi. Akan tetapi, kita juga mengingatkan bahwa capaian itu sia-sia belaka jika beras sulit dijangkau, baik dari sisi harga maupun ketersediaan.

Publik memerlukan bukti keamanan stok yang ada di depan mata, di rak-rak toko ritel yang penuh tumpukan beras kemasan dengan harga wajar. Pemerintah cukup memenuhi indikator itu. Maka, masyarakat akan tenang.

 



Berita Lainnya
  • Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset

    20/1/2026 05:00

    PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.

  • Mitigasi Dampak Geopolitik Efek Trump

    19/1/2026 05:00

    PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.

  • Jangan Remehkan Alarm Rupiah

    17/1/2026 05:00

    PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun. 

  • Aset Dirampas, Koruptor Kandas

    16/1/2026 05:00

    SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.

  • Kembalikan Tatanan Dunia yang Rapuh

    15/1/2026 05:00

    TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.

  • Point of No Return IKN

    14/1/2026 05:00

    POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.

  • Hentikan Kriminalisasi Kritik

    13/1/2026 05:00

    KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.

  • Basmi Habis Benalu Pajak

    12/1/2026 05:00

    BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.

  • Syahwat Materi di Jalan Suci

    10/1/2026 05:00

    KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.

  • Satu Pengadilan Beda Kesejahteraan

    09/1/2026 05:00

    HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.

  • Menjaga Muruah Pengadilan

    08/1/2026 05:00

    Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.

  • Dikepung Ancaman Krisis Global

    07/1/2026 05:00

    SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin.

  • Menagih Bukti UU Perampasan Aset

    06/1/2026 05:00

    DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret

  • Jamin Rasa Aman di Ruang Kritik

    05/1/2026 05:00

    DALAM sebuah negara yang mengeklaim dirinya demokratis, perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan keniscayaan.

  • Jangan Lamban lagi Urus Bencana

    03/1/2026 05:00

    REKONSTRUKSI dan rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara kembali menempatkan negara pada ujian penting.

  • Memaknai Ulang Pertumbuhan

    02/1/2026 05:00

    MESKI baru memasuki hari kedua 2026, mesin negara sudah dipacu untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4%.