Mencurahkan Hati untuk Papua

JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua. Wilayah itu amatlah cantik serta dikaruniai oleh Tuhan dengan kekayaan alam, budaya, dan potensi sumber daya manusia yang sungguh luar biasa. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara dari Provinsi Papua sebesar Rp14,53 triliun atau setara dengan 119,07% dari target pendapatan APBN 2024 dari wilayah ujung timur Nusantara itu.

Angka tersebut sekaligus menjadi bukti sahih bahwa Papua memiliki kontribusi besar dalam menopang perekonomian nasional. Sulit untuk menolak fakta bahwa Papua, yang kini terbagi dalam enam provinsi, merupakan pulau terpenting dalam peta pembangunan nasional.

Namun, di tengah kontribusi yang terbilang signifikan, Papua masih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Penduduknya masuk kategori miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024.

Provinsi Papua Pegunungan mencatat angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan persentase 29,66% dari total penduduknya. Posisi selanjutnya ialah Papua Tengah yang mencatat 27,66% penduduk hidup dalam kondisi miskin.

Dua provinsi lain di wilayah Tanah Cenderawasih, yakni Papua Barat (urutan ketiga) dan Papua Selatan (urutan keempat), tidak luput dari daftar BPS, masing-masing mencatat tingkat kemiskinan sebesar 21,09% dan 19,35%.

Keterbatasan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial diduga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut. Belum lagi lapangan kerja yang terbatas hingga harga barang yang jauh lebih mahal.

Sungguh merana nasib permata dari timur Indonesia ini. Tampak gemerlap dari kejauhan, tapi di balik kilaunya, penduduk setempat masih bergulat dengan kesenjangan. Ini jelas sebuah panggilan bagi negara untuk hadir lebih nyata.

Maka, ketika muncul gagasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan tugas khusus menangani Papua, muncul sebuah harapan akan lahirnya perubahan. Sudah terbayang bagaimana kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu menyentuh langsung kehidupan masyarakat Papua.

Hal itu diutarakan oleh Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam acara penyampaian Laporan Tahunan Komnas HAM pada Rabu (2/7) lalu. Menurut dia, Wapres Gibran mendapat tugas dalam percepatan pembangunan Papua.

Bahkan, ujar Yusril, bisa saja Gibran bekerja dan berkantor di Papua. Belakangan ucapan sang menko dikoreksi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kata Tito, Gibran memang ditugaskan untuk mengoordinasikan persoalan di Papua, tetapi tidak akan menetap di Papua.

Ucapan keduanya sontak menjadi polemik hingga kemudian Yusril memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bukan Gibran yang akan berkantor di Papua, melainkan Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Alasannya, wapres memiliki tugas konstitusional yang telah diatur Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga tempat kedudukannya mengikuti presiden. Ketika konstitusi yang dijadikan dasarnya, maka tertutup peluang publik mendapuk Gibran berkantor dalam waktu lama di Papua.

Meski begitu, kita bisa terus menyuarakan agar Gibran tidak sungkan untuk rutin mengurus dan menyentuh langsung kehidupan rakyat di Bumi Cenderawasih. Tidak perlu konstitusi diakali, ini hanya perkara hati. Hati yang tercurah demi kemajuan Papua. Maka, sering-seringlah ke Papua, menginap di Papua, menyerap denyut nadi masyarakat di sana.