Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEMARIN, Mahkamah Agung (MA) telah mendapatkan ketua baru lewat pemungutan suara. Hakim Agung Sunarto menang jauh, mengumpulkan 30 dari total 45 suara, atas tiga hakim lainnya.
Dari sisi organisasi, pemilihan ketua baru ini memang normal karena M Syarifuddin, ketua yang sekarang, akan pensiun bulan depan. Namun, dari sisi momentum dan urgensi, terpilihnya Sunarto merupakan hal penting untuk menjadi tonggak mereformasi lembaga yudikatif tertinggi itu.
Apalagi, integritas MA terus dipersoalkan hingga kini karena ketiadaan terobosan besar untuk mereformasi diri. Hingga kini, publik masih menemukan hal-hal yang memicu citra negatif lembaga itu. Mulai dari hakim-hakim agung yang terjerat kasus suap sampai putusan MA yang dinilai bisa mengancam kelangsungan demokrasi negeri ini.
Pembenahan integritas jelas harus dimulai dari pimpinan tertinggi. Terpilihnya Sunarto bolehlah cukup membawa optimisme. Setidaknya, jika dibandingkan dengan beberapa nama lainnya, rekam jejak Sunarto cukup bersih.
Sunarto tidak termasuk majelis hakim yang membuat putusan yang mengubah batas usia calon kepala daerah. Hakim Agung Yulius, yang menjadi ketua majelis putusan itu, meraih 7 suara dalam pemilihan kemarin. Adapun calon lainnya, Hakim Agung Haswandi, yang juga pernah membuat putusan kontroversial dengan memenangkan permohonan praperadilan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo pada 2015, hanya meraih 4 suara.
Di sisi lain, sebagai orang lama MA, Sunarto yang menjadi hakim agung sejak 2014 juga ikut bertanggung jawab atas kualitas integritas lembaga tersebut. Apalagi, ia menjabat Wakil Ketua MA Bidang Non-yudisial sejak 2018, membawahkan ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Dengan begitu, ia juga mesti ikut menanggung hal-hal negatif yang disorot dan diarahkan kepada moral sejumlah hakim.
Kini, dengan raihan suara terbanyak, Sunarto harus menggunakan kemenangan telak itu sebagai modal untuk mereformasi MA. Kepercayaan dari mayoritas hakim lain harus digunakannya untuk memulai perubahan besar bersama.
Bersih-bersih di MA tentunya juga harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sebab itu, mekanisme pembinaan dan pengawasan para hakim harus diperbaiki dan diperketat. Hanya dengan cara itu integritas dan profesionalitas hakim akan terbentuk sebagai budaya, bukan semata bergantung pada moral orang per orang.
Kita tidak menutup mata bahwa integritas juga harus disokong dengan kesejahteraan hakim. Hal itu pula yang menjadi pekerjaan rumah besar sekarang bagi MA. Masalah kesejahteraanlah yang membuat 1.748 hakim melakukan cuti massal pada 7 hingga 11 Oktober lalu. Mereka mempersoalkan besaran gaji yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Begitu pula dengan tunjangan yang minim dan fasilitas tempat tinggal yang kerap jauh dari ukuran layak.
Beberapa hakim pun dikatakan sampai kelelahan dan meninggal dunia lantaran beban kerja yang begitu tinggi. Belum lagi, tak sedikit hakim yang mendapat beragam teror terkait dengan kasus yang tengah ditangani.
Karena itu, Sunarto sepatutnya mengupayakan serius perbaikan kesejahteraan hakim. Hasil mediasi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) dengan MA pada 7 Oktober juga harus didukung. Di antara yang urgen ialah mendiskusikan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim, mendorong RUU Contempt of Court atau Penghinaan terhadap Pengadilan, dan meminta adanya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan keluarga hakim.
Tidak kalah penting, di hari-hari awal kepemimpinannya, Sunarto harus membuktikan integritasnya kepada publik dalam sidang peninjauan kembali (PK) kasus suap yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Sunarto yang menjadi hakim ketua peninjauan kembali (PK) kasus itu harus dapat menjaga muruah pemberantasan korupsi.
Bagi Sunarto yang dalam rekam jejaknya terkenal sebagai hakim jujur, dan bahkan kejujurannya itu pula yang diduga pernah membuatnya tiga kali gagal dalam seleksi hakim agung, jabatan Ketua MA adalah pertaruhan harga diri. Jabatan tertinggi di lembaga yudikatif tertinggi itu akan menentukan catatan sejarah Sunarto. Akankah ia tetap dikenang dengan catatan yang bersih atau malah sebaliknya, larut dalam tetabuhan genderang keculasan. Kita semua berharap ia tetap menjadi yang pertama.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved