Jangan Lengah Urus Kelas Menengah

TERPURUKNYA ketahanan ekonomi kelas menengah bukan sekadar rumor atau prediksi. Krisis yang menimpa kelompok yang disebut sebagai penopang sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional tersebut sudah nyata-nyata terjadi. Sayangnya, selama lima tahun terakhir ini luput dari antisipasi pemerintah.

Keterpurukan itu tergambar dari menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelas menengah pada 2019 masih sebanyak 57,33 juta jiwa atau 21,45% dari total jumlah penduduk Indonesia. Namun, tahun ini, jumlah itu anjlok hampir 10 juta menjadi tinggal 47,85 juta atau hanya 17,13% dari total jumlah penduduk.

Berkurangnya kelompok kelas menengah ini bukan karena mereka semakin sejahtera dan melompat ke kelas di atasnya. Justru sebaliknya, kondisi mereka semakin susah dan turun ke level calon kelas menengah, bahkan ke kelas rentan miskin. Sebentar lagi, apabila tidak ada strategi jitu mengungkit ekonomi kelas menengah, maka tinggal menunggu waktu saja bagi mereka untuk benar-benar turun menjadi kelompok masyarakat miskin.

Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik

Sejatinya, inilah salah satu pekerjaan rumah paling berat dan paling ditunggu penyelesaiannya dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kurang lebih seminggu lagi bakal dilantik. Apalagi kalau pemerintahan baru betul-betul serius mengupayakan mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8% seperti yang terus mereka janjikan selama ini.

Titik krusialnya ialah terus melemahnya daya beli masyarakat. Apesnya, kebanyakan kebijakan pemerintah saat ini justru tidak mendukung peningkatan daya beli tersebut. Mungkinkah target pertumbuhan tinggi bisa dicapai jika kelas menengah, yang selalu berkontribusi besar terhadap konsumsi ekonomi domestik, dibiarkan terus terjerembap daya beli mereka tanpa solusi yang mujarab?

Sekali lagi, tanpa bermaksud menyepelekan persoalan-persoalan lain, pemerintah mendatang harus segera menyiapkan kebijakan yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah daya beli ini. Utamanya, tentu saja, daya beli masyarakat kelas menengah. Merekalah kelompok yang kerap tak tersentuh kebijakan populis pemerintah di sektor ekonomi.

Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19

Pemerintah menjangkau kelompok masyarakat miskin dengan kebijakan pemberian berbagai subsidi dan bantuan sosial (bansos). Lalu, untuk kelompok masyarakat kelas atas dan menengah atas diberikan bermacam insentif pajak, bahkan sesekali disodorkan pula pengampunan pajak (tax amnesty).

Sebaliknya, kelas menengah nyaris tak dapat apa-apa. Mereka seakan dibiarkan bertarung sendiri melawan dua musuh yang sulit dikalahkan, yakni naiknya harga-harga kebutuhan primer maupun sekunder di satu sisi dan stagnasi bahkan turunnya pendapatan di sisi yang lain. Pukulan beruntun dari dua musuh tersebut yang pada akhirnya menyebabkan ketahanan kelas menengah terguncang.

Pembiaran semacam itu tak boleh diteruskan di masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Sudah saatnya rezim ekonomi yang tidak berpihak kepada kelas menengah dihentikan. Dalam struktur makroekonomi, kelas menengah punya peran teramat strategis. Penguatan kelas menengah sesungguhnya merupakan fondasi memperkuat daya tahan terhadap krisis ekonomi.

Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik

Saat ini, dengan jumlah kelas menengah yang kian menurun, itu tidak hanya mengindikasikan adanya permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperburuk ketahanan ekonomi nasional. Di saat yang sama, ketimpangan juga akan semakin melebar ketika keterpurukan kelas menengah tidak segera diatasi.

Karena itu, isu ini harus menjadi concern utama pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya tim ekonomi pada kabinet mendatang. Masalah sudah terpetakan dengan jelas lewat sejumlah data yang disajikan, baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. Yang dinanti ialah kebijakan yang efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, sekaligus eksekusinya.

Pemerintah tidak boleh menunda dan menganggap remeh keguncangan kelas menengah hari-hari ini. Sejarah bangsa ini pernah mencatat, kelas menengah yang terguncang hebat akibat krisis ekonomi pada 1998 silam bisa memicu gejolak hebat, tidak hanya di sektor ekonomi, tapi juga politik. Kita tidak ingin hal seperti itu kembali terjadi.