Profesionalisme Penjaga Negeri

KEDAULATAN negara tetap terjaga, tidak ada satu pun pihak asing yang berani coba-coba, tidak lepas dari kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI dengan sigap berjaga di lini terdepan setiap kali ada yang ingin mengganggu kedaulatan.

Kini, pilar utama pertahanan negara itu genap berusia 79 tahun. Seiring usia yang semakin matang, harus kita katakan bahwa TNI telah menunjukkan komitmen untuk selalu hadir dan mengawal pertahanan. Dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi, TNI bahkan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan program-program kesejahteraan masyarakat.

Lewat berbagai kontribusi tersebut, TNI telah ikut serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman, maju, dan sejahtera. Itu semua adalah cerminan dari jati diri militer Indonesia sebagai tentara pejuang, tentara yang lahir dari rahim perjuangan rakyat dan selalu siap membela kepentingan rakyat.

Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik

Tidak hanya ke dalam, TNI terus meluncurkan suar eksistensinya ke dunia luar. Berdasarkan laporan dari Global Fire Power 2024, militer Indonesia masuk kategori yang terkuat di dunia. Dengan power index 0,2251, TNI menghuni urutan ke-13. Urutan pertama ialah Amerika Serikat, diikuti Rusia dan Tiongkok. Indonesia menurut Global Fire Power 2024 memiliki sekitar 1 juta pasukan, dengan 400 ribu di antaranya adalah tentara aktif, dan anggaran belanja militer mencapai US$25 miliar. Dalam konteks ASEAN, Indonesia bahkan ditahbiskan sebagai negara dengan militer terkuat.

Angka itu tentu patut diapresiasi di tengah fokus pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang masih mendahulukan kesejahteraan rakyat ketimbang menggenjot bidang pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja (raker) terakhir bersama Komisi I DPR RI mengakui cita-cita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum dapat tercapai karena anggaran negara masih lebih teralokasikan untuk program-program yang langsung menyentuh perekonomian masyarakat.

Prabowo yang juga presiden terpilih itu menyebut soal anggaran pertahanan Indonesia masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, yakni tidak sampai 1% dari produk domestik bruto (PDB). Ia kemudian menyatakan harapannya untuk pemerintah ke depan dapat memberikan dukungan terhadap alokasi anggaran pertahanan negara yang lebih besar.

Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19

Pengakuan Prabowo seolah menjadi angin segar untuk mewujudkan militer Indonesia yang semakin disegani di dunia karena ditopang oleh pertahanan yang superkuat. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu dalam hitungan hari bakal segera dilantik menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Namun, yang tidak kalah penting dari itu semua ialah peringatan HUT ke-79 ini harus menjadi momentum agar TNI terus menempa profesionalisme diri. Dengan profesionalisme yang terus diasah, tingkah laku prajurit menjadi semakin baik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bahkan menekankan wujud dari profesionalitas itu ialah prajurit TNI mampu memberikan penyuluhan tentang hukum dan hak asasi manusia (HAM). Hal ini dinilai sebagai upaya internal TNI dalam memperbaiki kekurangan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), misalnya, menyebut telah terjadi sedikitnya 64 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan personel TNI selama kurun waktu Oktober 2023 hingga September 2024. Perinciannya ialah 37 tindakan penganiayaan, 11 tindakan penyiksaan, 9 kasus intimidasi, 5 tindakan tidak manusiawi, 3 perusakan, 1 kasus penculikan, dan 1 kasus kejahatan seksual.

Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik

Hal itulah pekerjaan rumah yang masih harus dibenahi agar TNI semakin dicintai rakyat. Catatan buram dari Kontras itu jangan langsung diartikan sebagai kado buruk bagi ulang tahun ke-79 TNI. Catatan itu justru harus menjadi alat pelecut bagi TNI agar semakin profesional seperti yang diucapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Di luar catatan Kontras tersebut, kita juga tidak jemu-jemunya mengingatkan TNI agar tidak terjerumus ke politik praktis. TNI adalah alat pertahanan, bukan alat kekuasaan untuk menggebuk musuh-musuh politik penguasa. Keterlibatan dalam politik praktis hanya akan merusak citra profesionalisme TNI dan mengganggu stabilitas demokrasi yang tengah dibangun.

TNI di masa transisi kepemimpinan harus bisa berdiri di atas semua golongan. Ini penting agar proses peralihan kekuasaan dapat berlangsung dengan mulus. Tidak hanya di level nasional, profesionalitas TNI juga harus ditunjukkan di level daerah mengingat saat ini sedang berlangsung tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dengan tetap berpegang pada prinsip itu, TNI akan terus menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia selama masa transisi tersebut.

Selamat ulang tahun yang ke-79 tentara rakyat kami, TNI. Tunjukkanlah TNI modern bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan untuk Indonesia Maju. Dirgahayu!