Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Mempertaruhkan Sirekap Berkali-kali

27/9/2024 05:00

KEHADIRAN sistem informasi cepat dan akurat dalam proses rekapitulasi suara mestinya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap jalannya kontestasi demokrasi. Informasi yang cepat dan akurat itu merupakan salah satu aspek sangat penting dalam menjaga kesehatan demokrasi.

Salah satu instrumen yang diharapkan dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) ialah Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Meskipun bukanlah penghitungan yang menjadi acuan resmi, Sirekap sejatinya bisa menjadi instrumen pengawasan publik.

Harapannya, dengan adanya sistem tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu bakal meningkat dan pada gilirannya mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dari rakyat. Itu terjadi karena warga merasa bahwa suara mereka akan dihitung dengan benar dan hasilnya akan tecermin secara akurat dalam hasil pemilihan.

Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik

Sirekap juga menyediakan akses publik terhadap data rekapitulasi suara secara langsung sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap integritas proses pemilu. Dengan demikian, diharapkan kehadiran Sirekap bakal membantu mendorong partisipasi publik dalam pemantauan proses kontestasi politik yang demokratis.

Tidak hanya bagi publik, Sirekap sebenarnya bisa menjadi instrumen bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan akurasi data dengan mengurangi risiko kesalahan dalam proses rekapitulasi suara. Dengan data langsung diambil dari formulir C1 yang diisi oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tempat pemungutan suara (TPS), Sirekap mestinya bisa menutup celah pergeseran suara antarcaleg ataupun antarparpol yang kerap terjadi dalam proses rekapitulasi berjenjang.

Apabila prinsip-prinsip ideal penggunaan Sirekap tersebut mampu dijalankan tanpa adanya gangguan dan penyimpangan, niscaya akan membantu memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap proses pemilihan umum, yang merupakan landasan bagi pembangunan demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.

Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19

Namun, pengalaman pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa Sirekap masih jauh dari kata sempurna untuk menjadi alat monitoring yang transparan dan akuntabel bagi publik dalam proses rekapitulasi hasil suara. Kendala teknis hingga polemik ketidakakuratan data menjadi sorotan publik.

Beberapa wilayah melaporkan gangguan konektivitas internet yang menghambat proses pengiriman data. Selain itu, sistem mengalami crash dan bug yang menyebabkan data rekapitulasi tidak dapat diinput secara akurat dan tepat waktu.

Imbasnya, perbaikan data sebanyak ratusan ribu kali terpaksa dilakukan karena keliru input data di ribuan TPS. Begitu pun perbedaan antara data Sirekap dan di TPS, serta soal keberadaan server, merupakan catatan buruk penggunaan sistem tersebut yang tidak boleh terulang pada Pilkada 2024 ini.

Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik

Apabila KPU belum bisa menjamin keandalan Sirekap pada Pilkada 2024, keraguan atau kecurigaan terhadap integritas sistem ini akan semakin membuyarkan kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan kepala daerah. Bila itu yang terjadi, akan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang dihasilkan melalui Sirekap.

Karena itulah, peningkatan infrastruktur teknologi menjadi prioritas utama KPU. Semua wilayah, terutama daerah terpencil, harus memiliki akses internet yang stabil dan cepat. Pelatihan bagi petugas pemilu tentang cara menggunakan Sirekap juga mutlak dilakukan.

Keamanan dan pengawasan Sirekap pun harus diperkuat di tengah risiko serangan siber yang masif. Libatkan para pakar teknologi informasi dan lembaga keamanan siber negara untuk menutupi celah keamanan.

Sirekap harus bisa menjadi teropong bagi publik untuk memantau proses rekapitulasi suara pada Pilkada 2024 secara real time, jangan sampai tetap dianggap sebagai tabir untuk menutupi kecurangan-kecurangan manipulasi penghitungan suara.

Publik sangat berharap keadilan dalam kontestasi terwujud, dengan diawali proses yang kredibel dan berintegritas. Teramat mahal harga yang mesti dibayar bila masih ada yang meremehkan proses penggunaan teknologi itu dalam kontestasi, bahkan mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali.

 



Berita Lainnya
  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.