Headline

Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.

Fokus

PSG masih ingin menambah jumlah pemain muda.

PON Kehilangan Kebanggaan

23/9/2024 05:00

RAPOR merah mesti kita berikan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Aceh-Sumatra Utara atau PON 2024. Catatan buruk perhelatan PON yang disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah itu berderet begitu panjang. Banyaknya rekor yang dipecahkan para atlet pun tak mampu menutupi buruknya pelaksanaan PON 2024.

Disebut terbesar karena PON 2024 mengikutkan sebanyak 12.919 atlet. Rekor sebelumnya dicatat PON Riau 2012 yang diikuti sekitar 11.000 atlet. Anggarannya pun termasuk salah satu yang terbesar. Untuk penyelenggaraan PON 2024, pemerintah total menganggarkan Rp3,94 triliun. APBN menyumbang Rp2,2 triliun, ditambah dari APBD dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatra Utara, sebesar Rp1,74 triliun.

Namun, dengan fakta-fakta 'kebesaran' itu, panitia penyelenggara PON 2024 rupanya tak punya jiwa dan kesungguhan besar untuk mempersiapkan kompetisi olahraga antarprovinsi itu dengan baik. Hasilnya ialah catatan minus yang begitu mendominasi. Mulai dari berantakannya akomodasi untuk atlet dan ofisial, konsumsi yang tak layak, hingga venue perlombaan yang amburadul.

Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik

Selain faktor ketidaksiapan, patut diduga ada penyelewengan anggaran sehingga dana triliunan rupiah yang digelontorkan tidak menghasilkan penyelenggaraan yang optimal. Hal itu terekam dari testimoni sejumlah pengurus KONI daerah yang tak ragu ‘menahbiskan’ penyelenggaraan PON 2024 sebagai yang terburuk sepanjang sejarah pesta olahraga nasional tersebut.

Di sektor apa pun, anggaran besar selalu memunculkan godaaan. Tak terkecuali di bidang olahraga. Bukan tidak mungkin, jika melihat amat jomplangnya perbandingan anggaran dengan fasilitas dan sarana-prasarana yang disiapkan, patut diduga sebagian dana PON 2024 itu diselewengkan dengan ugal-ugalan. Barangkali pula sebagian dana itu menjadi bancakan pihak-pihak di lingkup penyelenggaraan perhelatan olahraga bertaraf nasional itu.

Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Satuan Tugas (Satgas) untuk Pendampingan Tata Kelola PON yang baru-baru ini dibentuk berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Kita harapkan satgas bersama kepolisian bisa mengungkap secara tuntas dugaan penyelewengan yang menyebabkan semrawutnya PON 2024.

Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19

Tidak hanya itu, publik dan masyarakat olahraga, termasuk atlet dan ofisial merasa kecewa, marah terhadap penyelenggaraan PON 2024 akibat begitu telanjangnya praktik pengabaian sportivitas dilakukan. Pengejaran kemenangan demi gengsi daerah, terutama tuan rumah, kerap diwarnai dengan ketidakjujuran, kecurangan, dan cara-cara tidak sportif lain. Publik bisa menyaksikan kecurangan nyata-nyata terjadi di sejumlah cabang olahraga, seperti di sepak bola, tinju, dan anggar.

Padahal tujuan utama PON digelar sejatinya untuk mencari bibit atlet berbakat dalam bingkai kompetisi multiajang yang meninggikan sportivitas dan kualitas. PON bukan sekadar ajang perebutan medali, melainkan juga cerminan dari upaya membangun prestasi olahraga nasional. PON semestinya menjadi tonggak awal untuk merenda prestasi dunia melalui kompetisi nasional.

Karena itu, kita mendesak harus ada evaluasi dan audit total untuk penyelenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumut. Kebanggaan nasional yang seharusnya terwujud dalam ajang seperti PON mesti dikembalikan. Jangan sampai masyarakat, apalagi atlet, menjadi antipati dengan PON lantaran makin ke sini, alih-alih kian bagus penyelenggaraannya, malah makin berantakan.

Evaluasi mesti segera dirampungkan mengingat pada empat tahun mendatang, kita akan kembali bertemu dengan PON Nusa Tenggara 2028. Sekali lagi kita ingin mengingatkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, belajarlah dari rapor merah penyelenggaraan PON 2024. Sesungguhnya tidak ada alasan soal kesiapan mengingat pelaksanaan PON sudah ditentukan sejak jauh hari.

Tugas besar pemerintah untuk mengembalikan spirit dan kebanggaan PON seperti ketika pertama kali diselenggarakan pada 1948 silam. Kalau pada akhirnya PON hanya menjadi tempat buang-buang anggaran tanpa hasil nyata, PON hanya menjadi ajang unjuk ketidakjujuran, jangan salahkan suara-suara publik yang mempertanyakan, apa PON masih dibutuhkan?

 



Berita Lainnya
  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.