Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Sudahi Berebut Kursi Menteri

21/9/2024 05:00

SIKAP dukung-mendukung yang dilakukan partai politik terhadap suatu pemerintahan adalah wajar. Begitu juga sebaliknya. Selama visi dan misi pemerintah selaras dengan visi-misi parpol yang bersangkutan dan demi kebaikan kehidupan bersama, sah-sah saja.

Begitu pula jika tidak sejalan, parpol boleh menjadi oposan pemerintah. Yang jadi masalah jika sikap itu disertai transaksi politik. Mendukung ada pamrihnya, menjadi pengkritik juga cuma lantaran sakit hati tidak kebagian kursi.

Sikap semacam itu jelas tidak baik dan melukai rakyat. Sebab, salah satu fungsi dan tujuan keberadaan parpol ialah sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan mengembangkan demokrasi. Artinya, kepentingan rakyat mesti ditempatkan di atas segalanya, bukan semata mengakomodasi keinginan atau kepentingan segelintir elite partai.

Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik

Berdasarkan pemikiran itu, apa yang disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk mendukung tanpa pamrih terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, kiranya patut diapresiasi. NasDem, demikian kata Surya, tidak perlu diragukan bakal mendukung penuh pemerintah tanpa perlu mendapat jatah menteri. Ia pun, kata dia, tidak akan mencampuri urusan tersebut karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden.

Harus tegas dikatakan, sikap yang disampaikan pimpinan Partai NasDem itu mencerminkan politik rasional, bukan transaksional. Selama pemerintahan itu punya program bagus dan sejalan, tidak ada salahnya didukung tanpa embel-embel apa pun. Begitu pun seandainya pemerintah ngawur, sudah sewajarnya diingatkan dan dikritik secara proporsional dan rasional, bukan atas dasar benci dan sakit hati karena tidak kebagian kursi menteri.

Lebih dari seabad merdeka, sudah semestinya kehidupan demokrasi dan bernegara di negeri ini semakin baik dan santun. Kembalikanlah kehidupan berbangsa dan bernegara ke khitahnya sesuai kaidah-kaidah etika politik dan demokrasi.

Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19

Berpolitiklah layaknya negarawan, bukan seperti saudagar yang gemar tawar-menawar. Kalkulasi kepentingan sah-sah saja, tapi tetap harus didasari prinsip untuk kemaslahatan bangsa dan negara, bukan demi kepentingan institusi, apalagi pribadi.

Politik transaksional untuk bagi-bagi kekuasaan sudah semestinya ditinggalkan. Biarkan presiden terpilih untuk menentukan susunan kabinetnya. Tugas parpol ialah mengawal pemerintahan itu agar tidak melenceng dari arah dan tujuan cita-cita bersama.

Lagi pula, masih banyak hal yang dapat dilakukan parpol untuk terlibat dalam pemerintahan tanpa harus ribut-ribut meminta jatah menteri. Ikut membuat regulasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, misalnya, atau hal-hal positif lainnya.

 



Berita Lainnya
  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik