Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PAUS Fransiskus telah meninggalkan Indonesia, kemarin, setelah melakukan kunjungan selama tiga hari, dari Selasa (3/9) sampai Jumat (6/9). Pemimpin Gereja Katolik dunia itu melanjutkan perjalanan apostoliknya ke Papua Nugini.
Meski Paus Fransiskus telah meninggalkan Indonesia, pesan-pesan keteladanan dan kesederhanaan darinya masih terus bergema. Bahkan, pesan-pesan tersebut penting untuk jadi bahan renungan dan ditindaklanjuti pemimpin bangsa ini. Terutama terkait dengan situasi demokrasi dan politik di Tanah Air saat ini, yang dalam berbagai survei, indeks demokrasi kian memburuk belakangan ini.
Pernyataan Paus soal adanya ketegangan lantaran pihak berkuasa ingin menyeragamkan segala sesuatu dengan memaksakan visi mereka merupakan sentilan buat politisi dan penguasa negeri ini. Upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang dilakukan dengan memorak-porandakan demokrasi, apa pun mesti diakhiri.
Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik
Dalam beberapa bulan terakhir, rakyat negeri ini seperti disajikan riuh rendah upaya elite pemegang kekuasaan untuk memperpanjang pengaruh kekuasaan dengan melakukan manuver melalui berbagai cara. Termasuk dengan meluncurkan undang-undang kontroversial untuk mempertahankan cengkeraman kekuasaan, seperti rencana meluncurkan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk menghindari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Upaya untuk memukul mundur demokrasi juga terlihat secara kasatmata dengan melakukan berbagai prakondisi agar partai politik satu suara untuk menentukan calon-calon kepala daerah. Akibatnya, hanya ada satu kelompok koalisi yang berkuasa sehingga mudah menentukan segalanya.
Kedatangan Paus ke Indonesia juga secara sangat kebetulan bertepatan menjelang digelarnya pesta besar Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November nanti.
Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19
Maka, bukan tidak kebetulan juga jika Paus mengingatkan bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga keragaman. Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa, yang harus dijaga. Karena itu, tidak salah Paus sangat mengagumi semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Paus sangat tidak menginginkan terjadinya pertikaian bahkan pertumpahan darah di antara suku-suku tersebut, seperti yang banyak terjadi di sejumlah negara. Paus pun dengan tegas menyatakan mendoakan kedamaian Indonesia.
Kehadiran Paus kembali mengingatkan bangsa kita untuk kembali ke demokrasi sesungguhnya. Bahwa dalam tubuh demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Penguasa adalah pelayan rakyat. Bukan penguasa rakyat. Apalagi, menjadi penekan atau penindas rakyat.
Pesan Paus agar setiap konflik dan perselisihan diselesaikan lewat dialog juga perlu direnungkan oleh para elite dan pemimpin negeri ini. Banyak peristiwa konflik penguasa dengan rakyat berujung pertumpahan darah. Kasus Rempang, contohnya.
Dengan kedatangan Paus, kita berharap para elite, penguasa, partai politik, dan rakyat di negeri ini bisa mengambil hikmah dan meresapi pesan-pesannya, juga meneladani aksi nyata dari pemimpin tertinggi umat Katolik itu. Tentu juga menerapkannya dalam kehidupan berdemokrasi menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved