Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Gema Pesan Keteladanan

07/9/2024 05:00

PAUS Fransiskus telah meninggalkan Indonesia, kemarin, setelah melakukan kunjungan selama tiga hari, dari Selasa (3/9) sampai Jumat (6/9). Pemimpin Gereja Katolik dunia itu melanjutkan perjalanan apostoliknya ke Papua Nugini.

Meski Paus Fransiskus telah meninggalkan Indonesia, pesan-pesan keteladanan dan kesederhanaan darinya masih terus bergema. Bahkan, pesan-pesan tersebut penting untuk jadi bahan renungan dan ditindaklanjuti pemimpin bangsa ini. Terutama terkait dengan situasi demokrasi dan politik di Tanah Air saat ini, yang dalam berbagai survei, indeks demokrasi kian memburuk belakangan ini.

Pernyataan Paus soal adanya ketegangan lantaran pihak berkuasa ingin menyeragamkan segala sesuatu dengan memaksakan visi mereka merupakan sentilan buat politisi dan penguasa negeri ini. Upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang dilakukan dengan memorak-porandakan demokrasi, apa pun mesti diakhiri.

Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik

Dalam beberapa bulan terakhir, rakyat negeri ini seperti disajikan riuh rendah upaya elite pemegang kekuasaan untuk memperpanjang pengaruh kekuasaan dengan melakukan manuver melalui berbagai cara. Termasuk dengan meluncurkan undang-undang kontroversial untuk mempertahankan cengkeraman kekuasaan, seperti rencana meluncurkan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk menghindari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Upaya untuk memukul mundur demokrasi juga terlihat secara kasatmata dengan melakukan berbagai prakondisi agar partai politik satu suara untuk menentukan calon-calon kepala daerah. Akibatnya, hanya ada satu kelompok koalisi yang berkuasa sehingga mudah menentukan segalanya.

Kedatangan Paus ke Indonesia juga secara sangat kebetulan bertepatan menjelang digelarnya pesta besar Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November nanti.

Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19

Maka, bukan tidak kebetulan juga jika Paus mengingatkan bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga keragaman. Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa, yang harus dijaga. Karena itu, tidak salah Paus sangat mengagumi semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Paus sangat tidak menginginkan terjadinya pertikaian bahkan pertumpahan darah di antara suku-suku tersebut, seperti yang banyak terjadi di sejumlah negara. Paus pun dengan tegas menyatakan mendoakan kedamaian Indonesia.

Kehadiran Paus kembali mengingatkan bangsa kita untuk kembali ke demokrasi sesungguhnya. Bahwa dalam tubuh demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Penguasa adalah pelayan rakyat. Bukan penguasa rakyat. Apalagi, menjadi penekan atau penindas rakyat.

Pesan Paus agar setiap konflik dan perselisihan diselesaikan lewat dialog juga perlu direnungkan oleh para elite dan pemimpin negeri ini. Banyak peristiwa konflik penguasa dengan rakyat berujung pertumpahan darah. Kasus Rempang, contohnya.

Dengan kedatangan Paus, kita berharap para elite, penguasa, partai politik, dan rakyat di negeri ini bisa mengambil hikmah dan meresapi pesan-pesannya, juga meneladani aksi nyata dari pemimpin tertinggi umat Katolik itu. Tentu juga menerapkannya dalam kehidupan berdemokrasi menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

 



Berita Lainnya
  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.