Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PERSOALAN etika dan kepatutan sepertinya makin jauh dari perilaku sebagian elite di negeri ini. Bayangkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum lagi menetapkan secara resmi siapa presiden terpilih tahun ini, tetapi kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo dalam rapat yang digelar di Istana Negara, Jakarta, kemarin, sudah membahas program makan siang gratis yang digembar-gemborkan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama kampanye pemilu.
Tidak bisakah bersabar sedikit untuk menunggu hasil resmi pemilu dari KPU? Lagi pula itu bukan program pemerintah, kenapa sampai harus dimasukkan ke agenda rapat kabinet?
Ini tentu menimbulkan kecurigaan di benak publik bahwa selama ini pemerintah memang mengistimewakan pasangan Prabowo-Gibran dan menginginkan mereka terpilih sebagai penerus untuk menjalankan roda pemerintahan.
Apalagi, selama proses pemilu kentara betul campur tangan negara, dari mengubah aturan di Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres-cawapres, pengerahan aparatur negara untuk berkampanye, hingga politisasi bantuan sosial. Bahkan, hasil penghitungan suara pun diduga kuat manipulatif sehingga bakal digugat melalui hak angket di DPR.
Ingat, pemerintahan Jokowi masih akan berlangsung hingga Oktober tahun ini. Masih banyak tugas penting yang harus diselesaikan Presiden beserta jajaran menterinya, termasuk untuk mengendalikan harga beras dan berbagai kebutuhan pokok lain yang melambung tinggi. Belum lagi berbagai ekses akibat pelambatan ekonomi global, termasuk melonjaknya angka kemiskinan dan pengangguran.
Persoalan-persoalan ini rasanya lebih krusial untuk diantisipasi. Pemerintah perlu eman-eman dalam mengelola anggaran guna menyiapkan jaring pengaman, bukannya dicocok-cocokkan untuk hal yang tidak atau kurang perlu.
Tugas dan peran pemerintah ialah mengemban amanat rakyat. Kepercayaan itu tentunya jangan dikhianati, apalagi disalahgunakan demi kepentingan diri sendiri. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden harus berdiri di atas semua golongan. Jangan ada salah satu yang diistimewakan.
Ingat, ada sekitar 278 juta orang yang harus diurus berbagai kebutuhannya di negeri ini, bukan satu atau dua orang. Berat memang, tapi ya itulah tugas dan peran pemerintah. Harus bijak dan hati-hati.
Apalagi, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia baru-baru ini, penilaian masyarakat terhadap situasi perekonomian dan hukum di negeri ini pascapemilu makin buruk. Ini harus menjadi warning bagi pemerintah untuk berhati-hati. Mengurus keluarga saja perlu adil dan bijaksana, apalagi mengelola negara. Tidak bisa sembarangan atau seenaknya.
Kepercayaan atau amanah yang diberikan rakyat melalui pemilu lima tahun lalu tentunya harus dirawat dan dijaga. Jangan sampai kepercayaan itu dirusak dan dikhianati. Bakal runyam urusannya kalau sang pemberi amanah itu marah.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved