Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
KISRUH penghitungan suara lewat input di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU tidak bisa dianggap remeh. Seperti halnya hasil quick count (hitung cepat), Sirekap memang bukan hasil resmi penghitungan suara Pemilu 2024.
Pernyataan itu pula yang berulang kali ditekankan penyelenggara pemilu, seakan-akan problematika di Sirekap bukan hal yang penting alias hal yang sepele. Mereka juga berdalih, kalaupun ada ketidaksinkronan, jumlahnya tidak signifikan.
KPU menyebut perbedaan suara antara yang tampil di Sirekap dan angka yang tertera di lembar C hasil plano teridentifikasi di 2.325 tempat pemungutan suara (TPS). Itu berarti hanya segelintir dari total lebih dari 823.000 TPS dalam Pemilu 2024. Kesalahan konversi diklaim hanya mencakup 0,64% item hitung suara.
Mereka telah mengabaikan dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat. Sirekap tidak sekadar memunculkan kebingungan, tetapi juga membuat publik resah. Penghitungan suara yang mestinya didukung teknologi canggih ternyata begitu mudah membuat kekeliruan.
Wajar pula jika kemudian orang menjadi curiga, jangan-jangan Sirekap memang sengaja dibuat tumpul untuk mengaburkan hasil penghitungan suara. Bukan sesuatu yang terlalu mengada-ada pula bila orang menduga permasalahan Sirekap bagian dari desain besar pemilu curang. Bagaimana bila lembaga-lembaga yang terlibat merupakan bagian dari desain itu?
Kelompok masyarakat sipil sudah paham betul betapa pengondisian hasil pemilu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Sebagian besar desain besar kecurangan tersebut telah dibeberkan lewat film dokumenter Dirty Vote.
Ada penunjukan penjabat kepala daerah yang tidak transparan. Kemudian, pemekaran provinsi di Tanah Papua yang dilakukan secara cepat. Yang paling kontroversial sekaligus memprihatinkan ialah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo menjadi calon wakil presiden.
Kini, kisruh Sirekap menyeruak seakan melengkapi kecurigaan desain besar kecurangan pemilu. Sangat mengherankan suatu sistem informasi yang sudah dirintis sejak tiga pemilu yang lalu masih memuat begitu banyak kelemahan. Permasalahan Sirekap belum termasuk cawe-cawe peretasan yang bisa saja sudah terjadi, hanya belum tepergok.
Lalu, bagaimana dengan penghitungan manual berjenjang yang begitu panjang yang bakal menjadi hasil resmi Pemilu 2024? Proses yang tengah berjalan tersebut sangat rawan disusupi, sebagaimana temuan ribuan kotak suara yang tidak tersegel menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Ribuan surat suara pemilihan presiden juga ditemukan sudah tercoblos pasangan calon tertentu.
Sikap KPU yang belum sangat serius merespons keresahan masyarakat menebalkan kecurigaan sebagian masyarakat akan adanya desain besar kecurangan pemilu. Desakan kepada KPU untuk melakukan audit forensik atas sistem KPU secara keseluruhan terus menguat.
Bukan hanya konversi unggahan dokumen C hasil plano yang bermasalah, sistem keamanan Sirekap juga sangat buruk. Sirekap yang menjadi naungan data vital negara ternyata memakai layanan cloud yang peladennya berlokasi di Tiongkok, Prancis, dan Singapura. Pemiliknya, penyedia layanan yang berada di ketiga negara itu merupakan bagian dari grub bisnis raksasa Alibaba.
Problematika Sirekap tidak boleh dianggap angin lalu. KPU harus bisa memulihkan kepercayaan masyarakat yang mulai goyah terhadap hasil penyelenggaraan pemilu. Kecuali, barangkali KPU tidak merasa perlu karena menghadapi konflik kepentingan yang memaksanya turut dalam genderang desain pemilu curang.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved