Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
SERUAN kritis dan sorotan tajam para cendekiawan, guru besar, dan aktivis terhadap polah tingkah keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dianggap serius oleh Jokowi. Sikap Jokowi seakan masa bodoh dengan segala bentuk petisi, seruan, dan kritik tajam yang digaungkan para kaum intelektual dan aktivis itu.
Teguran para begawan yang menyebut Presiden telah menyimpang dari koridor demokrasi dan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan politik praktis seakan dianggap sekadar gonggongan yang tidak perlu digubris.
Bukannya mengindahkan seruan, Jokowi justru melakukan akrobat politik yang menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Akrobat politik itu bahkan dipertontonkan semakin vulgar dan telanjang.
Peristiwa terbaru, Jokowi berkunjung ke tempat istirahat Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran seusai pelaksanaan kampanye akbar. Presiden berdalih mengantarkan cucunya untuk menemui ayahnya, yang tidak lain ialah Gibran. Kunjungan Presiden ke tempat tim pemenangan pilpres dan panitia kampanye capres-cawapres tidak bisa diterima dengan alasan apa pun.
Mengantar cucu terasa alasan yang terlalu ringan untuk tindakan yang dapat menimbulkan kecurigaan atas netralitas Presiden. Anak sekecil itu sangat tidak pantas dijadikan dan dihadirkan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang potensial akan menimbulkan kontroversi.
Mendatangi tempat istirahat peserta dan panitia kampanye jelas menimbulkan ketimpangan perlakuan dengan capres lainnya. Sikap itu justru mementahkan kembali ucapan Presiden yang tidak akan kampanye dan selalu bersikap netral. Sikap seperti itu kian menguatkan sikap ketidakpercayaan publik terhadap Jokowi.
Presiden seyogianya memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan sekaligus menjaga kredibilitas pelaksanaan pemilihan umum. Sebagai presiden, Jokowi harus menjaga proses pemilu yang merupakan salah satu agenda demokrasi dan proses estafet kepemimpinan bangsa ini.
Kalau presiden memiliki nalar yang wajar, pasti akan memastikan Komisi Pemilihan Umum untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas. Namun, kredibilitas dan legitimasi pemilu makin sulit terjadi apabila presiden berlaku layaknya tim pemenangan salah satu calon.
Demokrasi yang kini telah terluka karena akrobatik hukum dan politik bukannya mendapatkan pertolongan, melainkan malah hendak ditenggelamkan. Aksi lanjutan Presiden itu justru potensial membuat infeksi dalam proses pemilu makin parah. Sandiwara politik itu telah merontokkan moralitas dan adab demokrasi bangsa ini seperti hendak disuntik mati.
Presiden yang mestinya tegak lurus untuk berada di atas semua kandidat justru tidak memberikan teladan dalam proses demokrasi dengan panduan moral dan etika. Tidak ada autentisitas kepala negara. Tidak ada satunya kata dan perbuatan pada pucuk pimpinan yang mestinya jadi teladan negarawan.
Kondisi itu jelas membuat demokrasi di Indonesia berada dalam situasi krisis dan terancam eksistensinya. Jika suara para begawan dan cendekiawan saja diabaikan, bagaimana suara jeritan rakyat yang merupakan roh demokrasi akan didengar?
Padahal, seluruh elemen bangsa berharap pemilu kali ini menjadi momentum konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi bisa terjadi hanya jika prinsip keadilan atau netralitas benar-benar tegak, tanpa ditawar lagi, apalagi digergaji dengan keberpihakan presiden yang di luar nalar dan kepantasan.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved