Headline

Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.

Fokus

Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.

Politik Kesukarelaan Terus Berdatangan

09/2/2024 05:00

PEMILU yang riang gembira pelan-pelan menunjukkan dirinya. Masyarakat kini mengambil cara sendiri dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan penuh kreativitas.

Mulai penggunaan kanal Tiktok yang tengah digandrungi anak muda sebagai ruang kampanye calon presiden (capres) hingga kampanye yang dibungkus dengan judul-judul yang menyegarkan.

Bahkan, gara-gara diskusi yang berlangsung di Tiktok semakin akrab dan hangat, capres Anies Baswedan kini punya panggilan baru dari kalangan Gen Z, ‘Abah Anies’.

Kampanye kian menyegarkan saat dikemas dengan judul Desak Anies atau Slepet Imin. Judul kampanye yang nyeleneh, tetapi kreatif, jauh lebih kreatif ketimbang cara usang menggaet suara calon pemilih lewat bagi-bagi bantuan sosial (bansos).

Di penghujung tahapan kampanye saat ini, bahkan muncul fenomena politik kesukarelaan (political voluntarism) masyarakat. Lagi-lagi tim pemenangan Anies Baswedan yang menggagasnya.

Mereka membuka pemesanan tiket gratis sejak Rabu (7/2) secara daring untuk mengikuti kampanye akbar terakhir Anies Baswedan. Di hari itu juga, dalam hitungan menit, 3,5 juta orang sudah memesan tiket untuk dapat mengikuti paparan visi-misi Anies Baswedan di kampanye pemungkasnya.

Luar biasa, sulit dibayangkan 3,5 juta manusia akan berkumpul di Jakarta International Stadium (JIS) yang menjadi tempat kampanye Anies, sementara stadion itu hanya mampu menampung 82 ribu orang di area tribune yang menggunakan kursi dan 100 ribu orang di area lapangan.

Tak ada janji pembagian bansos di sana. Namun, jutaan orang itu dengan kesadarannya sendiri ingin mendengar langsung janji politik dari calon pemimpin mereka.

Sikap kesukarelaan itu yang dalam beberapa pemilu terakhir kian pudar. Seperti sudah mentradisi, orang mau menghadiri kampanye jika ada iming-iming uang transpor, bukan untuk mendengarkan visi-misi capres.

Karena itu, ludesnya 3,5 juta tiket untuk mengikuti kampanye Anies Baswedan mesti diapresiasi karena demokrasi yang bermartabat kian menunjukkan bentuknya, yakni kegembiraan masyarakat dalam mencari dan menentukan pemimpin baru mereka.

Pemilu riang gembira itu pula yang sejatinya sudah lama dinanti masyarakat sejak pemilu yang riang itu terakhir kali digelar pada 1999, tak lama setelah tumbangnya Orde Baru. Kala itu, masyarakat dan partai politik bersukacita memilih pemimpin baru setelah lepas dari kungkungan rezim Orde Baru dalam kurun 32 tahun lamanya.

Pemilu yang menyenangkan dan penuh kreativitas juga sangat penting di tengah masih tingginya angka pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya alias golput. Pemilu yang bisa menghadirkan suasana keriaan diharapkan bisa terus menekan angka golput sehingga semua pemilih mau menggunakan hak pilihnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Pemilu 2019 jumlah total pemilih yang tercatat di daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 192,77 juta orang. Dari jumlah tersebut, pemilih yang menggunakan hak pilih mencapai 157,47 juta orang atau 81,69% dari total pemilih nasional. Artinya, pemilih yang memilih golput ada sekitar 35,29 juta orang, sekitar 18,31% dari total pemilih nasional.

Jumlah golput itu sejatinya sudah turun ketimbang golput pada Pemilu 2014 yang mencapai 30,42%. Namun, 35,29 juta orang yang memilih golput bukanlah angka yang kecil apalagi sampai dianggap sepele.

Karena itu, politik kesukarelaan yang hadir dari hati yang gembira dalam mencari pemimpin baru harus terus digelorakan, bahkan ditradisikan. Kita serulan juga kepada para penyelenggara dan wasit pemilu untuk jangan sampai merusak politik kesukarelaan seperti ini.

Tinggalkan cara usang karena zaman sudah berubah. Jangan antiperubahan, itu pesan utamanya.



Berita Lainnya
  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.

  • Urgensi Menaikkan Bantuan Parpol

    24/5/2025 05:00

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.

  • Pertaruhan Kejagung di Kasus Sritex

    23/5/2025 05:00

    SUDAH jatuh tertimpa tangga, masih lagi tertabrak mobil.