Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
KIAN hari, kian terasa publik mulai jengah dengan manuver-manuver politik niretika yang dipertontonkan elite dan penguasa secara telanjang. Tanpa rasa malu praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan untuk mengintervensi proses demokrasi dalam Pemilihan Presiden 2024 dipertontonkan dengan semakin masif.
Rasa jengah itu kini memuncak dengan kemunculan para tokoh bangsa, begawan dan cendekiawan, serta aktivis prodemokrasi yang mulai bersikap. Mereka semakin lantang menggaungkan seruan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan ketidaknetralannya.
Genderang perlawanan yang kian kencang itu bermunculan dari kampus-kampus. Setelah Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia yang mengumandangkan seruan netralitas untuk Jokowi, gerakan serupa diikuti sivitas akademika Universitas Indonesia dan Universitas Andalas.
Legitimasi pemilu pun kian terancam, apalagi bila seruan itu diabaikan. Sejak awal, proses pemilu telah tercoreng dengan lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan telah melanggar etika itu terbukti menyebabkan Ketua MK Republik Indonesia Anwar Usman dicopot dari jabatannya.
Kini, guyuran bantuan sosial melalui pembagian beras dan rapel bantuan langsung tunai (BLT) menambah panjang daftar cawe-cawe Presiden. BLT senilai Rp200 ribu per bulan untuk tiga bulan itu dibayarkan sekaligus pada Februari ini sehingga warga akan mendapat Rp600 ribu. Bantuan itu disebar kepada 18 juta keluarga penerima manfaat.
Kebijakan Jokowi jelang pemungutan suara itu ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
Belum lagi mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu ialah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi. Kian sempurnalah aksi meruntuhkan legitimasi penyelenggaraan pemilu itu.
Rentetan intervensi kekuasaan itulah yang jika tidak dihentikan Jokowi, akan benar-benar meluluhlantakkan legitimasi pemilu. Kepercayaan publik akan benar-benar hancur terhadap penyelenggaraan pemilu. Begitu pun hasil pemilu yang diwarnai kecurangan dan cawe-cawe kekuasaan akan dipandang tidak lebih dari sekadar hasil skenario.
Pemilu seyogianya berlangsung dengan prinsip jujur dan adil. Proses kontestasi demokrasi itu harus dibersihkan dari benalu-benalu yang hanya akan membuat pemilu kehilangan kepercayaan dan legitimasi. Belum terlambat bagi Jokowi untuk menyelamatkan muruah.
Publik tentu masih berharap, masih ada jiwa kenegarawanan Jokowi meskipun itu sedikit dengan melepaskan semua kepentingannya. Tarik dengan tegas keberpihakannya terhadap Prabowo-Gibran. Seorang presiden harusnya berada di atas semua calon, bukan malah menjadi penyokong salah satu calon.
Pemungutan suara tinggal 12 hari lagi, tidak ada kemenangan demokrasi yang bisa dibanggakan di atas kecurangan. Tidak ada kemenangan rakyat ketika itu dibangun di atas paksaan dan intimidasi. Tidak ada kemenangan yang memiliki legitimasi dari hasil intervensi kekuasaan.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved