Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KIAN hari, kian terasa publik mulai jengah dengan manuver-manuver politik niretika yang dipertontonkan elite dan penguasa secara telanjang. Tanpa rasa malu praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan untuk mengintervensi proses demokrasi dalam Pemilihan Presiden 2024 dipertontonkan dengan semakin masif.
Rasa jengah itu kini memuncak dengan kemunculan para tokoh bangsa, begawan dan cendekiawan, serta aktivis prodemokrasi yang mulai bersikap. Mereka semakin lantang menggaungkan seruan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan ketidaknetralannya.
Genderang perlawanan yang kian kencang itu bermunculan dari kampus-kampus. Setelah Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia yang mengumandangkan seruan netralitas untuk Jokowi, gerakan serupa diikuti sivitas akademika Universitas Indonesia dan Universitas Andalas.
Legitimasi pemilu pun kian terancam, apalagi bila seruan itu diabaikan. Sejak awal, proses pemilu telah tercoreng dengan lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan telah melanggar etika itu terbukti menyebabkan Ketua MK Republik Indonesia Anwar Usman dicopot dari jabatannya.
Kini, guyuran bantuan sosial melalui pembagian beras dan rapel bantuan langsung tunai (BLT) menambah panjang daftar cawe-cawe Presiden. BLT senilai Rp200 ribu per bulan untuk tiga bulan itu dibayarkan sekaligus pada Februari ini sehingga warga akan mendapat Rp600 ribu. Bantuan itu disebar kepada 18 juta keluarga penerima manfaat.
Kebijakan Jokowi jelang pemungutan suara itu ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
Belum lagi mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu ialah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi. Kian sempurnalah aksi meruntuhkan legitimasi penyelenggaraan pemilu itu.
Rentetan intervensi kekuasaan itulah yang jika tidak dihentikan Jokowi, akan benar-benar meluluhlantakkan legitimasi pemilu. Kepercayaan publik akan benar-benar hancur terhadap penyelenggaraan pemilu. Begitu pun hasil pemilu yang diwarnai kecurangan dan cawe-cawe kekuasaan akan dipandang tidak lebih dari sekadar hasil skenario.
Pemilu seyogianya berlangsung dengan prinsip jujur dan adil. Proses kontestasi demokrasi itu harus dibersihkan dari benalu-benalu yang hanya akan membuat pemilu kehilangan kepercayaan dan legitimasi. Belum terlambat bagi Jokowi untuk menyelamatkan muruah.
Publik tentu masih berharap, masih ada jiwa kenegarawanan Jokowi meskipun itu sedikit dengan melepaskan semua kepentingannya. Tarik dengan tegas keberpihakannya terhadap Prabowo-Gibran. Seorang presiden harusnya berada di atas semua calon, bukan malah menjadi penyokong salah satu calon.
Pemungutan suara tinggal 12 hari lagi, tidak ada kemenangan demokrasi yang bisa dibanggakan di atas kecurangan. Tidak ada kemenangan rakyat ketika itu dibangun di atas paksaan dan intimidasi. Tidak ada kemenangan yang memiliki legitimasi dari hasil intervensi kekuasaan.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved