Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KAMPANYE pemilihan presiden (pilpres) satu putaran yang digaungkan kencang oleh kubu kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak pernah surut. Pilpres satu putaran terus dinarasikan dan didesain secara masif demi memprovokasi pemilih.
Berbagai rekayasa pun diduga dilakukan untuk mengegolkan rencana itu. Narasi itu direkayasa salah satunya melalui sejumlah hasil survei untuk mengatakan bahwa bila terjadi satu putaran, itu adalah hasil pilihan rakyat dan legitimate. Tidak cukup sampai di situ, rekayasa melalui kecurangan dan pelanggaran netralitas aparatur negara juga tanpa malu mereka lakukan.
Akan tetapi, realitas hari ini berkata lain. Peluang terjadinya pilpres satu putaran kian menjauh dari kehendak dan harapan pihak yang sedari awal ngotot mengupayakannya. Narasi pilpres dua putaran justru semakin menguat setelah sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas paslon nomor urut 2 mentok di bawah 50%. Bahkan, ada hasil survei yang memperlihatkan suara mereka menurun ke bawah 40%.
Hasil survei-survei tersebut secara tegas mengonfirmasi bahwa pilpres dua putaran hampir pasti jadi keniscayaan. Apalagi, di saat yang sama, tren elektabilitas kandidat lain, terutama paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) terus menanjak. Pasangan Amin bahkan diyakini bakal memenangi Pilpres 2024 bila pilpres bergulir dua putaran.
Indikasi lain dari menipisnya peluang pilpres satu putaran bisa dilihat dari manuver Presiden Joko Widodo yang memutuskan 'turun gunung' demi mengangkat suara Prabowo-Gibran. Jokowi yang merupakan tokoh kunci di balik kubu paslon nomor urut 2 sekaligus ayah dari cawapres Gibran itu belakangan kembali terlihat ikut cawe-cawe.
Ia bahkan tak sungkan mempertaruhkan netralistasnya dan netralitas aparatus di bawahnya demi mengerek lagi elektabilitas Prabowo-Gibran yang mentok di kisaran 40%. Ia pun barangkali bakal rela menggadaikan kewibawaan negara asalkan pasangan yang ia sokong bisa menang dalam satu putaran.
Namun, fakta dan data membuktikan bahwa kehendak Jokowi dan kubu paslon nomor urut 2 itu kini berlawanan dengan kehendak rakyat. Boleh saja mereka terus menarasikan, mendesain, menciptakan rekayasa untuk mewujudkan pilpres satu putaran, tapi rakyat juga tak bisa dibodohi dan dimanipulasi.
Kiranya rakyat sudah paham dan sadar bahwa narasi pilpres satu putaran yang digaungkan sembari mengerahkan segala daya dan upaya, termasuk dengan cara-cara kotor, untuk memenangkan kontestasi justru berbahaya bagi masa depan demokrasi. Upaya yang menihilkan proses secara alamiah seperti itu hanya akan menjadikan demokrasi kita rusak dan tuna-adab.
Kehendak untuk pilpres dua putaran jelas lebih autentik, terlebih bila melihat konstelasi elektabilitas setiap paslon terkini yang tergambar dari hasil survei sejumlah lembaga. Dengan kata lain, celah peluang pilpres satu putaran sudah tertutup. Pilpres dua putaran adalah keniscayaan.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved