Headline

Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.

Fokus

Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.

Keniscayaan Pilpres Dua Putaran

18/1/2024 21:00

KAMPANYE pemilihan presiden (pilpres) satu putaran yang digaungkan kencang oleh kubu kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak pernah surut. Pilpres satu putaran terus dinarasikan dan didesain secara masif demi memprovokasi pemilih.

Berbagai rekayasa pun diduga dilakukan untuk mengegolkan rencana itu. Narasi itu direkayasa salah satunya melalui sejumlah hasil survei untuk mengatakan bahwa bila terjadi satu putaran, itu adalah hasil pilihan rakyat dan legitimate. Tidak cukup sampai di situ, rekayasa melalui kecurangan dan pelanggaran netralitas aparatur negara juga tanpa malu mereka lakukan.

Akan tetapi, realitas hari ini berkata lain. Peluang terjadinya pilpres satu putaran kian menjauh dari kehendak dan harapan pihak yang sedari awal ngotot mengupayakannya. Narasi pilpres dua putaran justru semakin menguat setelah sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas paslon nomor urut 2 mentok di bawah 50%. Bahkan, ada hasil survei yang memperlihatkan suara mereka menurun ke bawah 40%.

Hasil survei-survei tersebut secara tegas mengonfirmasi bahwa pilpres dua putaran hampir pasti jadi keniscayaan. Apalagi, di saat yang sama, tren elektabilitas kandidat lain, terutama paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) terus menanjak. Pasangan Amin bahkan diyakini bakal memenangi Pilpres 2024 bila pilpres bergulir dua putaran.

Indikasi lain dari menipisnya peluang pilpres satu putaran bisa dilihat dari manuver Presiden Joko Widodo yang memutuskan 'turun gunung' demi mengangkat suara Prabowo-Gibran. Jokowi yang merupakan tokoh kunci di balik kubu paslon nomor urut 2 sekaligus ayah dari cawapres Gibran itu belakangan kembali terlihat ikut cawe-cawe.

Ia bahkan tak sungkan mempertaruhkan netralistasnya dan netralitas aparatus di bawahnya demi mengerek lagi elektabilitas Prabowo-Gibran yang mentok di kisaran 40%. Ia pun barangkali bakal rela menggadaikan kewibawaan negara asalkan pasangan yang ia sokong bisa menang dalam satu putaran.

Namun, fakta dan data membuktikan bahwa kehendak Jokowi dan kubu paslon nomor urut 2 itu kini berlawanan dengan kehendak rakyat. Boleh saja mereka terus menarasikan, mendesain, menciptakan rekayasa untuk mewujudkan pilpres satu putaran, tapi rakyat juga tak bisa dibodohi dan dimanipulasi.

Kiranya rakyat sudah paham dan sadar bahwa narasi pilpres satu putaran yang digaungkan sembari mengerahkan segala daya dan upaya, termasuk dengan cara-cara kotor, untuk memenangkan kontestasi justru berbahaya bagi masa depan demokrasi. Upaya yang menihilkan proses secara alamiah seperti itu hanya akan menjadikan demokrasi kita rusak dan tuna-adab.

Kehendak untuk pilpres dua putaran jelas lebih autentik, terlebih bila melihat konstelasi elektabilitas setiap paslon terkini yang tergambar dari hasil survei sejumlah lembaga. Dengan kata lain, celah peluang pilpres satu putaran sudah tertutup. Pilpres dua putaran adalah keniscayaan.



Berita Lainnya
  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.