Harmonisasi dalam Kontestasi

SEBUAH kontestasi, apalagi politik, tidak akan bisa terhindar dari friksi. Namun, sejatinya, persaingan tidak harus berujung konflik. Kemampuan untuk meredam friksi sehingga tidak timbul konflik inilah yang membutuhkan kematangan dan kedewasaan dalam berpolitik.

Upaya komunikasi politik, safari antarelite, menjadi peneguhan bahwa nilai kebangsaan terus dijunjung tinggi di negeri ini. Inilah pula pesan yang coba disampaikan dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Perbedaan poros koalisi menuju 2024 antara Surya dan Prabowo tidak menjadi penghalang bagi keduanya dalam meneguhkan komitmen bersama demi menjaga demokrasi sehingga tetap berjalan di rel yang semestinya. Sepakat untuk menciptakan kondisi bangsa yang damai, sejuk, rukun, dan selalu dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Kondisi itulah yang seharusnya memang dihadirkan di Republik ini mendekati pesta akbar demokrasi, Pemilihan Umum 2024. Silaturahim tetap dibangun untuk menghargai hak politik setiap kekuatan politik, juga setiap poros koalisi.

Gerindra kini bersama Partai Kebangkitan Bangsa tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Adapun NasDem, yang telah melaju selangkah di depan dengan deklarasi pencapresan Anies Baswedan, membentuk Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Sebagai partai yang sama-sama menyokong pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, NasDem dan Gerindra sepaham untuk terus bersama-sama membangun bangsa ini, menciptakan kondisi bangsa yang damai, sejuk, rukun, dan selalu dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Serta juga berkomitmen menjaga agar kontestasi politik, pesta rakyat, pemilu yang akan datang harus berlangsung jujur, adil, damai, dan rukun sehingga mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan selalu mengabdikan diri untuk rakyat.

Namun, narasi politik tidak tunggal karena bisa juga silaturahim itu menyimpan siasat politik. Pertemuan elite-elite tentu dibarengi dengan keragaman orientasi politik. Baik untuk penjajakan koalisi maupun untuk urusan elektoral yang mungkin terkait dua atau tiga langkah ke depan.

Artinya, meskipun dua poros ini mengusung kandidat yang berbeda dalam pilpres, dengan komunikasi yang terjalin baik, bakal mempermudah jika nanti akan menyatukan kekuatan, baik itu misalkan di putaran kedua maupun saat berada di pemerintahan.

Safari elite ini juga bisa dimaknai sebagai bentuk akrobat politik yang bisa ditonton masyarakat sambil menunggu ujungnya gimana. Akan tetapi, apa pun yang disiapkan saat ini dapat dilihat mengarah pada sebuah langkah konkret untuk menjaga kondusivitas iklim politik.

Yang jelas, pertemuan semacam itu dapat mengurangi potensi risiko polarisasi ekstrem yang bisa menimpa publik seusai pertarungan politik, sebagaimana sempat terjadi dalam dua musim pemilu lalu. Menuju 2024, publik sangat berharap pengejawantahan harmonisasi dalam kontestasi.

Pesan kepada publik, kalaupun terjadi kompetisi di antara partai-partai politik, di antara para kandidat capres, itu sebuah agenda demokrasi yang biasa saja. Tidak perlu berujung pada polarisasi, bahkan konflik.

Sebaliknya, rakyat tentu enggan bilamana elite-elite politik yang berpengaruh ini saling memunggungi sehingga mempertebal kecemasan yang kian menjalar dan menjadi masalah serius yang bisa mempertajam polarisasi, yang bisa meledak menjadi konflik kapan pun.