Headline

Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.

Menimang Anies Baswedan

05/10/2022 05:00
Menimang Anies Baswedan
Ilustrasi MI(MI/Seno)

 

PARTAI NasDem membuat keputusan berani. Mereka resmi mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 kendati pertaruhannya terbilang besar.

Anies sah menjadi bakal capres NasDem setelah dideklarasikan di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10). Dengan begitu, dia menjadi orang kedua yang secara resmi dikukuhkan sebagai capres setelah Prabowo Subianto yang dicalonkan Gerindra pada 12 Agustus.

Sinyal bahwa NasDem bakal mengusung Anies sebenarnya sudah kentara cukup lama. Sinyal itu menguat setelah Rakernas Partai NasDem pada Juni lalu merekomendasikan tiga nama sebagai capres, yaitu Anies, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Meski begitu, keputusan akhir NasDem dua hari lalu tetap saja mengagetkan.

Deklarasi Anies dianggap mendadak karena sebelumnya santer dikabarkan hal itu baru akan dilakukan pada 10 November mendatang. Apa pun itu, apa yang dilakukan NasDem pasti sudah melewati pertimbangan matang, sangat matang. Mustahil partai sebesar NasDem asal-asalan membuat keputusan, apalagi keputusan sepenting capres.

Adalah hak partai untuk mengumumkan kandidatnya, kapan pun itu. Adalah hak partai memilih capres, siapa pun itu. Soal apakah calon yang dipilih menimbulkan sentimen positif atau negatif, kiranya itu sudah sangat lumrah dalam politik.

NasDem memilih Anies pasti bukan dengan cara mengocok dadu atau menghitung kancing baju. Anies dipilih pasti dengan banyak pertimbangan, juga hasil dari masukan banyak pihak. Dasar utama yang menjadi pijakan juga kuat, yakni demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan partai semata.

NasDem didirikan dengan semangat untuk merestorasi Indonesia. Mustahil kiranya mereka akan mematikan semangat itu dengan asal memilih capres. NasDem ada untuk meneguhkan prinsip-prinsip kebangsaan. Mustahil kiranya mereka mengkhianati prinsip mulia itu dengan sembarangan mengusung capres.

Setiap keputusan, apalagi menyangkut capres, pasti membuahkan pro dan kontra. Itu hal yang biasa, sangat biasa. Karena itu, NasDem mesti siap dengan reaksi publik. Tepat kiranya penegasan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bahwa tidak hanya puji sanjung, pihaknya harus siap menghadapi fitnah, sirik, dengki, khianat.

Deklarasi capres lebih dini yang dilakukan NasDem adalah keputusan strategis dan baik buat demokrasi. Ia punya sisi positif, salah satunya memberikan kesempatan lebih lapang bagi rakyat untuk menimang Anies Baswedan. Dengan pengumuman lebih awal, masyarakat punya waktu lebih luang untuk mencermati rekam jejak Anies.

Anies tinggal hitungan hari menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang masa jabatannya berakhir 16 Oktober nanti. Hampir lima tahun dia bekerja untuk Ibu Kota. Hasil kinerjanya pun terpampang di depan mata. Silakan rakyat menilai, apakah rapornya baik atau buruk.

Tentu penilaian untuk Anies harus objektif, tidak boleh subjektif. Penilaian mesti dilandaskan pada hati yang lapang, bukan kebencian. Subjektivitas dan kebencian adalah awal ketidakjujuran.

Kalau Anies dicap intoleran, misalnya, coba cermati dengan jujur adakah kebijakan intoleran yang dia buat? Jika Anies dianggap tidak becus bekerja, umpamanya, bukankah prestasi demi prestasi didapatkan? Bukankah Jakarta saat ini dinilai lebih baik, lebih maju, lebih adil? Sekali lagi, mari kita jawab bukan dengan rasa benci.

Kita menyambut baik sikap Anies yang siap berkompetisi sekaligus siap dinilai. Dia mempersilakan rakyat meneliti track record-nya, kinerjanya. Elok nian jika semua capres bersikap seperti itu. Lebih elok lagi jika rakyat mau sedikit bersusah payah 'menelanjangi' rekam jejak setiap capres sehingga tak salah menentukan pilihan nantinya.

Dengan mendeklarasikan Anies, tugas berat Partai NasDem dimulai. Terdekat, mereka perlu memastikan koalisi dengan partai lain untuk bisa mencalonkan Anies di Pilpres 2024.

NasDem telah menyodorkan pilihan. Tinggal kita, rakyat Indonesia, memberikan penilaian dengan sejujur-jujurnya.



Berita Lainnya
  • Utak-atik Anggaran Pendidikan

    21/8/2025 05:00

    PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.

  • Menanti Jalur Cepat KPK pada Kasus Haji

    20/8/2025 05:00

    SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.

  • Jangan Takluk oleh Silfester

    19/8/2025 05:00

    KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.

  • Terima Kritik meski Menyesakkan

    18/8/2025 05:00

    UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

  • Kebocoran Anggaran bukan Bualan

    16/8/2025 05:00

    BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.

  • Berdaulat untuk Maju

    15/8/2025 05:00

    DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.

  • Candaan yang tidak Lucu

    14/8/2025 05:00

    BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.

  • Perbaiki Tata Kelola Haji

    13/8/2025 05:00

    MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K

  • Jalur Istimewa Silfester

    12/8/2025 05:00

    BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.

  • Hati-Hati Telat Jaga Ambalat

    11/8/2025 05:00

    PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.

  • Mengevaluasi Penyaluran Bansos

    09/8/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.

  • Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan

    08/8/2025 05:00

    PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.

  • Vonis Pantas untuk Aparat Culas

    07/8/2025 05:00

    SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.

  • Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi

    06/8/2025 05:00

    EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.

  • Merangkul yang tengah Resah

    05/8/2025 05:00

    BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.

  • Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti

    04/8/2025 05:00

    MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.