TERTANGKAPNYA hakim agung dalam kasus rasywah, atau suap, jelas membuka fakta bahwa virus korupsi ternyata juga menjangkiti pucuk tertinggi lembaga peradilan di negeri ini. Bagian hulu dan hilir tindak pidana korupsi kini ada di ranah yudikatif.
Terjeratnya Hakim Agung Sudrajad Dimyati dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah panjang daftar hakim dan aparatur lembaga peradilan yang terlilit oleh kasus rasywah.
Tentu sangat mengkhawatirkan karena ternyata pucuk dari kekuasaan yudikatif juga turut memperdagangkan keadilan. Hukum diterapkan sesuai dengan jumlah bayaran, bukan lagi mengedepankan fakta-fakta serta bukti dalam persidangan.
Lembaga hukum tertinggi yang seharusnya menjadi benteng pamungkas bagi masyarakat dalam mencari keadilan justru menjalankan praktik transaksi bisnis. Keadilan telah dijadikan komoditas bagi mereka yang memiliki kuasa dan uang.
Kondisi itu jelas semakin memperburuk situasi penanganan perkara di seluruh lembaga penegakan hukum negeri ini yang begitu buruk. Kolusi penyelesaian kasus terjadi di semua lini dan melibatkan semua aparat penegak hukum, tidak hanya hakim, tetapi juga jaksa, polisi, hingga pengacara.
Lembaga kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan profesi advokat sebagai penegak hukum sudah banyak mengirimkan wakil-wakil mereka meringkuk di penjara karena melanggar hukum yang seharusnya menjadi tugas mereka untuk menegakkannya.
Berdasarkan data KPK ada 34 koruptor yang merupakan aparat penegak hukum terjerat oleh kasus korupsi. Ada 21 koruptor dengan jabatan hakim, 10 koruptor merupakan jaksa, serta 3 polisi. Terdapat pula 13 koruptor yang ditangani KPK dengan latar belakang pengacara.
Banyaknya aparat penegak hukum di Tanah Air tersandung oleh masalah suap dan korupsi ditengarai disebabkan lemahnya sistem pengawasan. Konsistensi pengawasan dan penegakan etik yang lebih maksimal dinilai juga mendesak dilakukan untuk mencegah masalah korupsi di sektor hukum terus berulang.
Presiden Joko Widodo turut menyampaikan keprihatinannya atas karut-marutnya ekosistem penegakan hukum. Reformasi hukum patut segera dilakukan. Perintah kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga telah dilontarkan.
Reformasi hukum yang baik ialah yang dilakukan menyeluruh, baik menyangkut regulasi, lembaga penegak hukum, maupun aparat penegak hukum.
Dari sisi regulasi, sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, deregulasi gencar dilakukan. Puluhan bahkan ratusan aturan perundang-undangan yang tumpang-tindih telah dipangkas untuk menciptakan kepastian hukum.
Namun, perlu diingat bahwa sebaik apa pun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan integritas lembaga penegak hukum. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia ialah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum.
Menghadirkan penegakan hukum yang benar-benar adil hanya bisa dilakukan jika semua lembaga hukum bertindak profesional, jujur, dan menjunjung nilai-nilai antikorupsi. Lembaga hukum yang bersih dan tidak tersandera oleh mafia perkara yang masih bergentayangan.
