Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Pemimpin Tepat untuk Transisi Jakarta

14/9/2022 05:00
Pemimpin Tepat untuk Transisi Jakarta
Ilustrasi MI(MI/Seno)

 

DENGAN atau tanpa status ibu kota negara, Jakarta tetaplah megapolitan dengan pengaruh sangat besar. Jakarta bukan hanya darah bagi wilayah penyangganya, melainkan juga energi hingga ke seluruh pelosok Nusantara.

Banyak kajian menyebutkan pemindahan ibu kota negara hanya berimbas 3%-5% bagi perekonomian Jakarta. Di sisi lain, persoalan lingkungan kota berusia hampir 5 abad ini diperkirakan hanya berkurang 10%.

Maka, Jakarta jelas akan terus berkembang, baik pesona maupun boroknya. Oleh karena itu, menyiapkan masa purna status ibu kota negara sesungguhnya sudah harus dimulai sejak jauh hari. Hal ini tidak hanya memengaruhi nasib 10,61 juta jiwa penduduknya, tetapi juga puluhan juta jiwa lainnya di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pekerjaan itulah yang harus dipastikan berlanjut di masa kosongnya jabatan Gubernur DKI Jakarta seusai berakhirnya kepemimpinan Anies Baswedan pada 16 Oktober hingga Pilkada 2024. Sejumlah pekerjaan rumah mendesak diselesaikan. Pemimpin di masa sebelum pemilu itu kian penting untuk menjaga stabilitas dan netralitas dalam pesta besar demokrasi pilkada maupun pilpres.

Kini, pertanyaan besarnya, siapakah di antara ketiga nama kandidat Penjabat Gubernur Jakarta yang diusulkan DPRD DKI yang bisa menjawab seluruh tugas berat itu? Kemarin, DPRD sepakat mengajukan tiga nama calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta kepada Kemendagri. Mereka ialah Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.

Secara politis, dua nama pertama sama kuatnya karena diusulkan oleh seluruh fraksi. Adapun nama ketiga merupakan usul dari enam fraksi. Dalam sisi rekam jejak, Heru dan Marullah memiliki nilai sama karena mereka berpengalaman mengabdi di Pemprov DKI Jakarta.

Heru mengawali kariernya di pemprov pada 1993 sebagai stafsus Wali Kota Jakarta Utara hingga kemudian menduduki jabatan teratas di wilayah itu pada 2014. Ia sempat digandeng Ahok untuk maju sebagai bakal calon wagub di Pilkada 2017 sebelum akhirnya Ahok menjatuhkan pilihan kepada Djarot Syaiful Hidayat.

Soal gebrakan, Heru pernah mengusulkan larangan penggunaan kendaraan pribadi yang kemudian melahirkan instruksi penggunaan kendaraan umum bagi pejabat Pemprov DKI Jakarta di masa kepemimpinan Jokowi pada 2013.

Sementara itu, Marullah telah 15 tahun menjadi PNS di Pemprov DKI dan pada 2018 menjabat Wali Kota Jaksel. Kariernya juga dapat dikatakan minim kontroversi.

Rekam jejak dan pengalaman menangani Ibu Kota tentu menjadi nilai plus. Begitu pun integritas dan netralitas, sama-sama tidak dapat disepelekan. Hal itulah yang mestinya menjadi poin menentukan untuk memilih Penjabat Gubernur DKI.

Terkait poin itu, kedua sosok yang diunggulkan sama-sama memiliki kedekatan dengan peserta pemilu, dalam arti partai maupun individu. Kualitas netralitas ini harus diuji oleh Tim Penilai Akhir yang terdiri atas para menteri dan sejumlah kepala lembaga negara. Tim inilah yang nantinya menyampaikan hasil penilaian mereka kepada Presiden untuk selanjutnya menetapkan penjabat gubernur.

Tim Penilai Akhir harus dapat menjawab harapan masyarakat terkait sosok pemimpin berkualitas di DKI Jakarta meskipun hanya dalam masa peralihan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta harus dapat menyelesaikan pekerjaan rumah mendesak termasuk banjir dan polusi, sekaligus menjamin situasi yang kondusif untuk berlangsungnya pesta demokrasi.



Berita Lainnya
  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik