Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DUNIA seketika berduka saat Kerajaan Inggris menyampaikan pernyataan resmi tentang wafatnya Ratu Elizabeth II di Balmoral, Skotlandia, pada Kamis (8/9). Sang Ratu mangkat di usia ke-96 setelah selama tujuh dekade memimpin Kerajaan dan Persemakmuran Inggris. Ia tercatat sebagai pemangku takhta terlama dalam sejarah Inggris.
Rakyat Inggris sudah tentu menjadi pihak yang paling merasakan kehilangan atas kematian Ratu Elizabeth II tersebut, selain keluarga kerajaan. Rasa kehilangan itu mereka ekspresikan dengan berkumpul di depan Istana Buckingham, di tengah hujan deras, demi menyampaikan dukacita kepada keluarga Kerajaan Inggris.
Begitu pun para pemimpin dunia yang sepanjang hari kemarin tak berhenti mengucapkan dukacita dan belasungkawa atas berpulangnya sosok yang terlahir dengan nama Elizabeth Alexandra Mary Windsor itu.
Bagi masyarakat Inggris, Elizabeth memang layak mendapatkan cinta dan rasa hormat. Selama 70 tahun memimpin, ia tidak sekadar menjadi kepala negara dan simbol abadi Inggris. Lebih dari itu, Elizabeth mampu menjadi sosok dengan tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi untuk memberikan pengabdian kepada rakyatnya.
Era dia memimpin Kerajaan Inggris (1952-2022) ialah era ketika perubahan bergerak begitu cepat. Era yang penuh dengan pergolakan sosial, guncangan, bahkan perang. Pada titik-titik masa tertentu, pengaruh kerajaan mulai memudar. Bahkan peran monarki kerap dipertanyakan seiring dengan berkembangnya prinsip demokrasi dan pemikiran egaliterianisme.
Namun, dengan modal ketulusan serta dedikasi untuk mengabdi, dan tentu saja kemampuan untuk beradaptasi, Elizabeth mampu membawa Inggris melewati itu semua. Terbukti sang Ratu tetap berdiri konstan di tengah segala perubahan itu sekaligus berhasil mengawal keberadaan monarki mengarungi dunia yang sudah sangat modern saat ini.
Tidak salah kiranya bila Perdana Menteri Inggris Liz Truss, yang baru saja diangkat mendiang Ratu pada Selasa (6/9), mengatakan kerajaan ialah sumber kekuatan negara dan stabilitas Inggris modern.
Di zaman Elizabeth-lah dekolonisasi kekaisaran Inggris terjadi. Negara-negara di bawah koloni Inggris satu per satu 'diberi' kemerdekaan. Gongnya, penyerahan Hong Kong kembali kepada Tiongkok pada 1997 menandai akhir dari kekaisaran Inggris.
Meski demikian, pengaruh kekuasaannya masih sangat signifikan sebagai pemimpin sekaligus pemersatu negara-negara bekas koloni yang tergabung dalam Persemakmuran Inggris itu. Pada sisi inilah sesungguhnya tampak kelihaian Elizabeth dalam berpolitik. Di satu sisi mempertahankan eksistensi kerajaan, tapi di sisi lain ia juga ingin negara-negara koloni punya eksistensi masing-masing.
Di tataran lain, Ratu Inggris juga aktif mempromosikan perdamaian dan amal dalam segala hal yang dia lakukan. Menurut The Independent, selama masa pemerintahannya, Ratu Elizabeth II bekerja dengan lebih dari 600 badan amal, dari yang bergerak di bidang kesehatan hingga masalah-masalah perempuan.
Semua jejak dan warisan Ratu Elizabeth II itu sejatinya mengandung makna teramat dalam terkait dengan bagaimana seharusnya seorang pemimpin memperlakukan kekuasaan yang ia miliki. Ia boleh saja berstatus ratu kerajaan yang tentu saja sangat elitis, tapi ketika tindakan dan kebijakannya tidak elitis, rakyat tanpa diminta akan memberikan cinta dan rasa hormatnya.
Pangeran Charles yang sebentar lagi akan naik takhta menjadi Raja Inggris tentu punya tugas besar untuk meneruskan jejak baik sang ibunda. Satu kaki masa depan Inggris akan ditopang kepemimpinan Raja Charles. Karena Inggris negara maju yang punya pengaruh kuat di kancah global, masa depan negara itu sedikit banyak pasti akan menentukan masa depan dunia.
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved