Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
TAHAPAN Pemilu 2024 terus bergerak maju. Kemarin hingga 14 Agustus, partai politik diberi kesempatan mendaftarkan diri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun mulai bekerja melakukan seleksi.
KPU memang memberikan cukup waktu 14 hari untuk pendaftaran. Namun, sembilan partai tak mau menunda-nunda. Mereka bergerak cepat mendatangi KPU di hari pertama untuk dicatat sebagai kontestan pesta demokrasi. Mereka antara lain partai pemilik kursi di DPR semisal PDI Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, dan PKS.
Ada pula partai yang tak lolos parliamentary threshold dan partai anyar, seperti Partai Bulan Bintang, Perindo, Partai Reformasi, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, serta Partai Pandai.
Mendaftarkan diri di hari pertama kiranya patut diapresiasi. Langkah itu setidaknya merupakan bentuk keyakinan bahwa mereka telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai partai. Keyakinan itu amatlah kentara dalam diri partai-partai lama penghuni gedung DPR.
Bukan berlebihan jika PDIP, NasDem, dan PKS menegaskan telah memenuhi persyaratan yang digariskan undang-undang. Bukan hal yang mengada-ada pula, misalnya, Partai NasDem menyatakan telah memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan di kepengurusan tidak hanya di pusat, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Bagi partai yang tak punya kursi di parlemen, terlebih partai anyar, mendaftarkan diri di hari pertama pun penting. Itulah antisipasi yang apik jika nantinya ada kekurangan dokumen sehingga punya lebih banyak waktu untuk melengkapi.
Kiranya partai-partai lain tak perlu menunggu hari-hari terakhir pendaftaran. Mendaftarkan diri di awal akan jauh lebih baik. Kalau bisa cepat, kenapa harus berlambat-lambat? Lebih cepat mendaftar menunjukkan pula kesiapan dan keseriusan mereka untuk berkompetisi.
Dengan dibukanya pendaftaran partai politik berarti dibuka pula rangkaian pekerjaan buat KPU. Sehari setelah pendaftaran partai calon peserta Pemilu 2024 diterima, mereka sudah harus melakukan verifikasi administrasi. Pekerjaan itu berlangsung hingga 11 September 2022, ditambah verifikasi administrasi perbaikan pada 29 September-12 Oktober 2022.
Pekerjaan setelah itu ialah verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan mulai 15 Oktober sampai 4 November 2022. Jika ada perbaikan, tugas KPU bertambah dengan verifikasi susulan pada 24 November-7 Desember 2022. Ia mesti dilewati hingga akhirnya partai peserta pemilu ditetapkan pada 14 Desember 2022.
Syarat partai untuk menjadi peserta Pemilu 2024 memang tak berubah ketimbang sebelumnya. Sebut saja, mereka harus berbadan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Partai juga mesti memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi, di 75% kabupaten/kota, dan di 50% kecamatan. Belum lagi soal keterwakilan perempuan di kepengurusan.
Namun, melakukan verifikasi bukanlah pekerjaan gampang. Perlu keseriusan dan kecermatan luar biasa untuk menentukan partai memenuhi syarat atau tidak. Akuntabilitas ialah keharusan. Jangan sampai ada tawar-menawar persyaratan.
Sikap tegas mesti dikedepankan KPU baik dalam verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 55 Tahun 2020, verifikasi faktual hanya wajib untuk partai yang tidak lolos parliamentary threshold dan partai baru. Tujuannya jelas, yakni demi memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi persyaratan bukan hanya secara administrasi, melainkan juga fakta di lapangan.
KPU tak boleh berkompromi sedikit pun dengan partai politik. Untuk mendapatkan kontestan yang berkualitas dalam pemilu nanti, pastikan mereka patuh pada ketentuan sejak dini.
JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.
Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.
LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved