Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Mengejar Buron Kasus Korupsi

28/7/2022 05:00
Mengejar Buron Kasus Korupsi
Ilustrasi MI(MI/Seno)

 

PENGADILAN Negeri Jakarta Selatan, kemarin, menolak permohonan praperadilan yang diajukan Mardani Maming. Praperadilan ditolak karena hakim tunggal Hendra Utama Sutardodo menilai penetapan tersangka Maming oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai dengan prosedur hukum.

Maming, bekas Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp104,3 miliar dalam pemberian izin usaha pertambangan. Dugaan suap itu mengonfirmasi fakta bahwa izin pertambangan masih menjadi ladang empuk terjadinya korupsi.

Meski menang praperadilan, KPK tidak otomatis menepuk dada. Pada satu sisi kemenangan praperadilan memperlihatkan bahwa KPK sudah bekerja dalam koridor hukum menetapkan seseorang tersangka. Pada sisi lain, KPK mesti bekerja maksimal untuk menemukan Maming.

Tudingan kriminalisasi atas penetapan status hukum Maming pun gugur. Tidak benar anggapan bahwa KPK menersangkakan Maming karena ia berstatus kader partai politik besar dan bendahara sebuah organisasi keagamaan. Tidak benar pula anggapan bahwa ada mafia di balik penetapan tersangka tersebut.

Elok nian bila merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi, Maming melawan KPK di pengadilan, bukan melarikan diri. Apalagi ia dibela mantan pemimpin KPK Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana yang pernah menjadi Direktur Pusat Kajian Antikorupsi.

Bukannya melawan KPK di pengadilan, Maming malah memilih melarikan diri. Ia sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK sehingga Maming dimasukkan ke daftar pencarian orang (DPO) sejak 26 Juli 2022.

Penetapan Maming masuk DPO itu menjadi salah satu pertimbangan hakim menolak permohonan praperadilannya. Menurut aturan yang berlaku, seorang buron tidak dapat mengajukan praperadilan atas kasusnya. Patut diapresiasi hakim yang objektif dan independen dalam memutus praperadilan tersebut.

Setelah gugatan praperadilan Maming ditolak, proses hukum terhadap dia harus dilanjutkan. Persoalan baru pun muncul karena yang bersangkutan sudah hilang bak ditelan bumi. KPK sudah menggeledah apartemen yang diduga menjadi kediaman Maming, tapi tidak menemukan yang bersangkutan.

Tugas berat KPK selanjutnya ialah mencari buron tersangka korupsi untuk diseret ke meja hijau. Bukan cuma Maming, KPK juga mesti mencari lima buron lainnya, yaitu Ricky Ham Pagawak, Harun Masiku, Surya Darmadi, Izil Azhar, dan Kirana Kotama.

Kiranya Polri turut membantu KPK dengan sungguh-sungguh untuk mengejar para buron. Mengejar buron dengan setengah hati akan memunculkan penilaian masyarakat bahwa negara kalah melawan koruptor. Meski demikian, masyarakat juga berkewajiban untuk memberitahukan KPK jika mengetahui keberadaan para buron.

Kewajiban yang sama mestinya dimintakan juga kepada pengacara. Pada hakikatnya pengacara ialah aparat penegak hukum. Karena itu, jika mereka mengetahui keberadaan klien yang berstatus buron, sebaiknya memberitahukan kepada pihak berwajib. Tentu tidak salah juga apabila pihak berwajib proaktif meminta keterangan pengacara.

Tegas dikatakan bahwa korupsi masih menjadi musuh besar bangsa ini. Ironisnya, perkembangan korupsi justru terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis.

Meski korupsi selalu dijuluki sebagai kejahatan luar biasa, harus jujur diakui bahwa penanganannya masih biasa-biasa saja. Penanganan yang biasa-biasa itulah salah satu sumber masalah yang menyebabkan tersangka berhasil melarikan diri atau menyembunyikan diri dari kejaran KPK.

Sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka, patut dipertimbangkan agar tidak berlama-lama untuk ditahan. Jangan sampai ada kesan para tersangka diberi kesempatan untuk menyembunyikan diri setelah itu pura-pura sibuk mencarinya. Kesan itu tentu saja harus ditampik dengan kerja yang apik.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.