Bantalan untuk Spekulan

KENAIKAN harga bahan-bahan kebutuhan pokok belakangan semakin mengimpit kehidupan ekonomi masyarakat. Tekanan masih akan bertambah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan elpiji 3 kilogram bakal ikut naik.

Khusus untuk minyak goreng, harga terus bertahan tinggi hingga lagi-lagi menjadi penyumbang inflasi terbesar. Badan Pusat Statistik melaporkan laju inflasi nasional sepanjang Maret 2022 tercatat 0,66%. Angka inflasi itu tercatat yang tertinggi sejak Mei 2019 yang sempat mencapai 0,68%.

Ketika melepas harga minyak goreng kemasan ke harga keekonomian pertengahan Maret lalu, sejumlah petinggi pemerintahan dan aparat penegak hukum sangat yakin harga minyak goreng akan berangsur turun. Nyatanya, tidak demikian.

Minyak goreng kemasan memang dengan ajaibnya membanjiri rak-rak toko-toko ritel setelah sempat sulit ditemukan. Akan tetapi, harganya lebih mahal ketimbang ketika para pedagang 'sembunyi-sembunyi' menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter yang berlaku pada Februari lalu.

Giliran minyak goreng curah bersubsidi yang dipatok di Rp14.000 per liter dan Rp15.500 per kilogram yang hingga kini bak kisah fiktif di banyak daerah. Kelangkaan minyak goreng curah bertolak belakang dengan data pantauan Kementerian Perindustrian. Volume produksi minyak goreng curah tercatat sudah dua kali lipat dari kebutuhan harian minyak goreng curah nasional.

Jurus lain pun dikeluarkan. Demi meringankan beban sebagian masyarakat, kemarin, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) 'minyak goreng'. Besarannya total Rp300 ribu untuk periode Maret, April, dan Mei.

BLT itu menyasar 20,5 juta keluarga yang masuk kelompok penerima BLT dan Program Keluarga Harapan. Sebagai sasaran ekstra, sebanyak 2,5 juta pedagang kali lima penjual gorengan juga akan diberikan bantalan perekonomian tersebut.

Kebijakan BLT 'minyak goreng' tentu saja akan bermanfaat sebagai bantalan bagi masyarakat kelompok berpendapatan rendah. Namun, kebijakan itu sekaligus menyiratkan pemerintah menyerah dalam mengatasi tingginya harga minyak goreng.

BLT 'minyak goreng' menandai kemenangan para spekulan. Betapa tidak? Masyarakat umum harus terus menanggung beban demi keuntungan besar yang sudah berbulan-bulan diperoleh para spekulan. Sekarang, keuntungan spekulan itu secara tidak langsung turut disokong program BLT pemerintah.

Kasus minyak goreng menunjukkan harga tinggi yang diterima masyarakat bukan karena minimnya produksi, melainkan dampak dari kerakusan. Ketidakberdayaan pemerintah dalam membendung praktik culas spekulan sangat mungkin menjalar ke komoditas-komoditas lain.

Lihat saja, BBM jenis solar pun mulai langka di sejumlah tempat. Aparat penegak hukum menemukan penimbunan solar di Banten dan Jakarta Barat. Entah berapa banyak lagi spekulan yang masih leluasa mengeruk keuntungan besar dari penimbunan solar seperti itu.

Ini baru memasuki awal Ramadan. Sesuai tradisi yang sebetulnya sempat terputus pada 2017-2018, harga bahan-bahan pokok akan terus naik dan semakin tinggi menjelang Lebaran. Rakyat hanya bisa pasrah dipaksa memberikan bantalan bagi para spekulan.