ARAH pembangunan Indonesia yang kini dinakhodai Presiden Joko Widodo dianggap telah menuju arah yang benar dan berjalan baik. Itulah yang tergambar dari tingkat kepuasan masyarakat yang konsisten berada di atas angka 70%.
Dengan tingkat kepuasan mendekati tiga perempat jumlah penduduk Indonesia tersebut tentunya menjadi modal sosial yang baik bagi kepemimpinan Joko Widodo untuk terus melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis hingga akhir masa pengabdiannya pada 2024.
Survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan medio Januari-Februari 2022 menunjukkan 71% rakyat Indonesia menegaskan puas atas pencapaian kinerja Presiden. Yang cukup puas dengan kinerja Jokowi sebesar 51%, dengan persentase yang sangat puas, yakni 20%.
Tentunya penanganan pandemi yang dilakukan Presiden Jokowi dengan kebijakan kombinasi gas dan rem untuk menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi yang banyak direkam publik. Jika mayoritas puas, artinya Jokowi dianggap piawai menjalankan orkestrasi kebijakan tersebut.
Konsistensi terhadap surplus kepuasan kinerja pemerintah ini sebenarnya telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.
Berdasarkan survei Indikator Politik yang diselenggarakan pada 6-11 Desember 2021, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebesar 71,4%. Begitu pun dengan SMRC pada 8-16 Desember 2021, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi sebesar 71,7%.
Padahal biasanya, saat kepemimpinan seorang presiden memasuki paruh tengah periode kedua, kepuasan publik cenderung melorot yang pada umumnya diikuti naiknya tingkat ketidakpuasan. Untuk itulah, capaian yang ditorehkan Presiden Joko Widodo ini patut menjadi penanda baru prestasi kepemimpinan.
Apresiasi rakyat ini tentunya harus direspons dengan kinerja yang lebih keras lagi. Ketekunan pemerintah membangun infrastruktur, serta konsistensi untuk terus melakukan pemberdayaan yang berpihak pada masyarakat miskin harus dijalankan dengan teguh.
Rapor mentereng Jokowi tentu harus dibayar dengan segera membereskan hal-hal yang masih dianggap menjadi akar bagi sebagian masyarakat yang tidak puas. Karena bagaimanapun, ketidakpuasan 29% rakyat Indonesia menjadi penanda bahwa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf masih membutuhkan penyempurnaan.
Salah satunya, yakni kelangkaan minyak goreng dan kedelai yang berlarut patut menjadi evaluasi pemerintahan ini. Meskipun dua komoditas tersebut sebenarnya bisa tuntas di level menteri, berlarutnya persoalan tersebut mestinya patut mendapat perhatian lebih dari Presiden.
Memasuki paruh terakhir di periode keduanya, mestinya Presiden sudah tanpa beban untuk terus menggenjot pembangunan. Tidak ada beban politik lagi menuju pesta demokrasi 2024.
Namun, di sisi lain, tepat dua tahun menjelang Pemilu 2024 menjadi periode paling krusial bagi kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Dinamika besar diprediksi akan muncul dari para anggota kabinetnya yang terbentuk dari beragam kekuatan politik.
Para anggota kabinet sebaiknya tetap fokus menjalankan kebijakan Presiden Jokowi, jangan tergiur untuk mengadu nasib di 2024 dengan memanfaatkan semua fasilitas negara.
Rakyat tentu berharap Presiden tidak lagi terdistraksi dengan agenda-agenda politik praktis sehingga benar-benar mampu meninggalkan warisan besar bagi bangsa ini. Yang akan diingat tidak hanya pascalengser 2024, tetapi juga menjadi tonggak selama bangsa ini berdiri.
