Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ARAH pembangunan Indonesia yang kini dinakhodai Presiden Joko Widodo dianggap telah menuju arah yang benar dan berjalan baik. Itulah yang tergambar dari tingkat kepuasan masyarakat yang konsisten berada di atas angka 70%.
Dengan tingkat kepuasan mendekati tiga perempat jumlah penduduk Indonesia tersebut tentunya menjadi modal sosial yang baik bagi kepemimpinan Joko Widodo untuk terus melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis hingga akhir masa pengabdiannya pada 2024.
Survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan medio Januari-Februari 2022 menunjukkan 71% rakyat Indonesia menegaskan puas atas pencapaian kinerja Presiden. Yang cukup puas dengan kinerja Jokowi sebesar 51%, dengan persentase yang sangat puas, yakni 20%.
Tentunya penanganan pandemi yang dilakukan Presiden Jokowi dengan kebijakan kombinasi gas dan rem untuk menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi yang banyak direkam publik. Jika mayoritas puas, artinya Jokowi dianggap piawai menjalankan orkestrasi kebijakan tersebut.
Konsistensi terhadap surplus kepuasan kinerja pemerintah ini sebenarnya telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.
Berdasarkan survei Indikator Politik yang diselenggarakan pada 6-11 Desember 2021, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebesar 71,4%. Begitu pun dengan SMRC pada 8-16 Desember 2021, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi sebesar 71,7%.
Padahal biasanya, saat kepemimpinan seorang presiden memasuki paruh tengah periode kedua, kepuasan publik cenderung melorot yang pada umumnya diikuti naiknya tingkat ketidakpuasan. Untuk itulah, capaian yang ditorehkan Presiden Joko Widodo ini patut menjadi penanda baru prestasi kepemimpinan.
Apresiasi rakyat ini tentunya harus direspons dengan kinerja yang lebih keras lagi. Ketekunan pemerintah membangun infrastruktur, serta konsistensi untuk terus melakukan pemberdayaan yang berpihak pada masyarakat miskin harus dijalankan dengan teguh.
Rapor mentereng Jokowi tentu harus dibayar dengan segera membereskan hal-hal yang masih dianggap menjadi akar bagi sebagian masyarakat yang tidak puas. Karena bagaimanapun, ketidakpuasan 29% rakyat Indonesia menjadi penanda bahwa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf masih membutuhkan penyempurnaan.
Salah satunya, yakni kelangkaan minyak goreng dan kedelai yang berlarut patut menjadi evaluasi pemerintahan ini. Meskipun dua komoditas tersebut sebenarnya bisa tuntas di level menteri, berlarutnya persoalan tersebut mestinya patut mendapat perhatian lebih dari Presiden.
Memasuki paruh terakhir di periode keduanya, mestinya Presiden sudah tanpa beban untuk terus menggenjot pembangunan. Tidak ada beban politik lagi menuju pesta demokrasi 2024.
Namun, di sisi lain, tepat dua tahun menjelang Pemilu 2024 menjadi periode paling krusial bagi kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Dinamika besar diprediksi akan muncul dari para anggota kabinetnya yang terbentuk dari beragam kekuatan politik.
Para anggota kabinet sebaiknya tetap fokus menjalankan kebijakan Presiden Jokowi, jangan tergiur untuk mengadu nasib di 2024 dengan memanfaatkan semua fasilitas negara.
Rakyat tentu berharap Presiden tidak lagi terdistraksi dengan agenda-agenda politik praktis sehingga benar-benar mampu meninggalkan warisan besar bagi bangsa ini. Yang akan diingat tidak hanya pascalengser 2024, tetapi juga menjadi tonggak selama bangsa ini berdiri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved