Headline

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Rapor Mentereng Jokowi

22/2/2022 05:00
Rapor Mentereng Jokowi
(MI/Seno)

 

 

ARAH pembangunan Indonesia yang kini dinakhodai Presiden Joko Widodo dianggap telah menuju arah yang benar dan berjalan baik. Itulah yang tergambar dari tingkat kepuasan masyarakat yang konsisten berada di atas angka 70%.

Dengan tingkat kepuasan mendekati tiga perempat jumlah penduduk Indonesia tersebut tentunya menjadi modal sosial yang baik bagi kepemimpinan Joko Widodo untuk terus melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis hingga akhir masa pengabdiannya pada 2024.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan medio Januari-Februari 2022 menunjukkan 71% rakyat Indonesia menegaskan puas atas pencapaian kinerja Presiden. Yang cukup puas dengan kinerja Jokowi sebesar 51%, dengan persentase yang sangat puas, yakni 20%.

Tentunya penanganan pandemi yang dilakukan Presiden Jokowi dengan kebijakan kombinasi gas dan rem untuk menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi yang banyak direkam publik. Jika mayoritas puas, artinya Jokowi dianggap piawai menjalankan orkestrasi kebijakan tersebut.

Konsistensi terhadap surplus kepuasan kinerja pemerintah ini sebenarnya telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan survei Indikator Politik yang diselenggarakan pada 6-11 Desember 2021, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebesar 71,4%. Begitu pun dengan SMRC pada 8-16 Desember 2021, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi sebesar 71,7%.

Padahal biasanya, saat kepemimpinan seorang presiden memasuki paruh tengah periode kedua, kepuasan publik cenderung melorot yang pada umumnya diikuti naiknya tingkat ketidakpuasan. Untuk itulah, capaian yang ditorehkan Presiden Joko Widodo ini patut menjadi penanda baru prestasi kepemimpinan.

Apresiasi rakyat ini tentunya harus direspons dengan kinerja yang lebih keras lagi. Ketekunan pemerintah membangun infrastruktur, serta konsistensi untuk terus melakukan pemberdayaan yang berpihak pada masyarakat miskin harus dijalankan dengan teguh.

Rapor mentereng Jokowi tentu harus dibayar dengan segera membereskan hal-hal yang masih dianggap menjadi akar bagi sebagian masyarakat yang tidak puas. Karena bagaimanapun, ketidakpuasan 29% rakyat Indonesia menjadi penanda bahwa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf masih membutuhkan penyempurnaan.

Salah satunya, yakni kelangkaan minyak goreng dan kedelai yang berlarut patut menjadi evaluasi pemerintahan ini. Meskipun dua komoditas tersebut sebenarnya bisa tuntas di level menteri, berlarutnya persoalan tersebut mestinya patut mendapat perhatian lebih dari Presiden.

Memasuki paruh terakhir di periode keduanya, mestinya Presiden sudah tanpa beban untuk terus menggenjot pembangunan. Tidak ada beban politik lagi menuju pesta demokrasi 2024.

Namun, di sisi lain, tepat dua tahun menjelang Pemilu 2024 menjadi periode paling krusial bagi kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Dinamika besar diprediksi akan muncul dari para anggota kabinetnya yang terbentuk dari beragam kekuatan politik.

Para anggota kabinet sebaiknya tetap fokus menjalankan kebijakan Presiden Jokowi, jangan tergiur untuk mengadu nasib di 2024 dengan memanfaatkan semua fasilitas negara.

Rakyat tentu berharap Presiden tidak lagi terdistraksi dengan agenda-agenda politik praktis sehingga benar-benar mampu meninggalkan warisan besar bagi bangsa ini. Yang akan diingat tidak hanya pascalengser 2024, tetapi juga menjadi tonggak selama bangsa ini berdiri.



Berita Lainnya
  • Amnesti bukan untuk Koruptor

    25/8/2025 05:00

    KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.

  • Potret Buram dari Sukabumi

    23/8/2025 05:00

    TRAGEDI memilukan datang dari Sukabumi, Jawa Barat.

  • Bersih-Bersih Total Kemenaker

    22/8/2025 05:00

    DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.

  • Utak-atik Anggaran Pendidikan

    21/8/2025 05:00

    PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.

  • Menanti Jalur Cepat KPK pada Kasus Haji

    20/8/2025 05:00

    SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.

  • Jangan Takluk oleh Silfester

    19/8/2025 05:00

    KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.

  • Terima Kritik meski Menyesakkan

    18/8/2025 05:00

    UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

  • Kebocoran Anggaran bukan Bualan

    16/8/2025 05:00

    BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.

  • Berdaulat untuk Maju

    15/8/2025 05:00

    DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.

  • Candaan yang tidak Lucu

    14/8/2025 05:00

    BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.

  • Perbaiki Tata Kelola Haji

    13/8/2025 05:00

    MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K

  • Jalur Istimewa Silfester

    12/8/2025 05:00

    BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.

  • Hati-Hati Telat Jaga Ambalat

    11/8/2025 05:00

    PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.

  • Mengevaluasi Penyaluran Bansos

    09/8/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.

  • Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan

    08/8/2025 05:00

    PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.

  • Vonis Pantas untuk Aparat Culas

    07/8/2025 05:00

    SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.