Setop Diskresi Karantina

DISIPLIN menegakkan aturan dan protokol kesehatan menjadi resep paling mujarab untuk membendung potensi gelombang ketiga pandemi covid-19 yang dipicu varian omikron. Utamanya aturan dalam karantina bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri.

Meskipun varian omikron memiliki tingkat infeksi tinggi dengan risiko penyakit serius yang rendah, situasinya bisa berubah dengan cepat sehingga kita semua tetap harus mengedepankan kewaspadaan.

Jangan ada lagi diskresi atau dispensasi untuk menjalani karantina bagi mereka yang seusai dari luar negeri, baik itu bagi para warga negara asing, warga biasa, maupun para pejabat Indonesia. Perbedaan perlakuan hanya memantik ketidakdisipilinan di kalangan warga masyarakat.

Lolosnya varian omikron masuk ke Indonesia kini sudah mencapai 152 kasus. Mereka yang terpapar hampir semuanya ialah pelaku perjalanan dari luar negeri, sebanyak 146 merupakan kasus impor dan 6 kasus transmisi lokal.

Kasus impor masih didominasi dari para pelaku perjalanan internasional yang berasal dari Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat.

Sebuah fakta yang mestinya menjadi lonceng pengingat agar penerapan aturan karantina semestinya tanpa kompromi lagi, baik di tataran kebijakan maupun dalam pelaksanaan di lapang an harus dilakukan tegak lurus.

Apalagi, Presiden telah gamblang menyatakan agar aparat menghentikan segala bentuk diskresi dan dispensasi aturan karantina. Instruksi yang seharusnya disikapi dengan pembentukan aturan yang adil oleh Satgas Covid-19 serta pengawasan atas pelaksanaan di lapangan tanpa kompromi.

Jika kebijakan dan pelaksanaan karantina masih mencla-mencle, niscaya akan menurunkan tingkat kedisiplinan masyarakat. Padahal, disiplin merupakan kunci untuk membendung masifnya infeksi omikron. Apalagi jika berkaca di sejumlah negara, tingginya kasus omikron lebih banyak dipicu oleh rendahnya tingkat kedisiplinan warga.

Semua pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk membendung omikron. Kalau perlu, moratorium dulu seluruh kunjungan pejabat ke luar negeri yang tidak ada urgensinya. Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta seluruh warga masyarakat dan pejabat negara tak bepergian keluar negeri demi menghindari sebaran varian omikron.

Perilaku pejabat yang pelesiran ke luar negeri dengan kedok studi banding seperti dilakukan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) di saat ada larangan dari Kepala Negara, jelas merupakan contoh buruk dari rendahnya kedisiplinan.

Mereka yang berlabel pejabat negara mestinya paham bahwa segala tindak-tanduknya bakal membuat polemik di masyarakat. Mereka yang mestinya menjadi teladan justru malah membuat majal kebijakan.

Tidak ada pilihan lain, mestinya seluruh pihak harus disiplin dalam mencegah penularan varian omikron. Juga seluruh upaya preventif dan pengelolaan serta upaya mitigasi perlu terus dilakukan.

Dengan melakukan upaya promotif dan preventif, kita berupaya keras mencegah semakin banyaknya kasus omikron yang masuk ke Indonesia. Upaya antisipasi dalam negeri juga dilakukan dengan memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk aspek tenaga kesehatan dan alatnya.