Headline

Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.

Karantina Pantang Jebol Lagi

28/12/2021 05:00
Karantina Pantang Jebol Lagi
Ilustrasi MI(MI/Seno)

 

 

VIRUS korona belum juga mau menghentikan ekspansi. Dengan varian barunya bernama omikron, ia terus membuat dunia hidup dalam kecemasan. Indonesia pun tak luput dari ancaman.

Memang belum diketahui secara pasti seberapa besar dampak yang bisa ditimbulkan omikron. Belum bisa dipastikan pula apakah omikron lebih berbahaya daripada varian delta yang sebelumnya membuat dunia bergelimang duka, atau sebaliknya. Namun, yang pasti, omikron tetap wajib diwaspadai.

Ekspansi omikron yang sangat cepat menjadi salah satu alasan kenapa kita juga mesti sangat serius mengantisipasinya. Omikron sudah merambah ke sekitar 115 negara. Ia telah menyebabkan kekacauan, termasuk memaksa lebih dari 6.000 penerbangan di seluruh dunia dibatalkan tiga hari lalu.

Omikron pun sudah menjelma sebagai malaikat pencabut nyawa. Kematian akibat ulahnya meski juga lantaran dibarengi penyakit penyerta dilaporkan di sejumlah negara.

Pada konteks itulah, wajib kita sadari bersama bahwa ancaman omikron ialah nyata. Ia kini bahkan sudah ada di pintu gerbang rumah kita. Laporan teranyar menyebutkan kasus positif omikron di Tanah Air berjumlah 46 orang.

Benar bahwa mereka yang terpapar hampir semuanya ialah pelaku perjalanan dari luar negeri. Kecuali satu orang tenaga kesehatan di Wisma Atlet Kemayoran, seluruh kasus itu merupakan imported case.

Meski begitu, bukan berarti kita boleh mengendurkan kesiapan dan kesigapan dalam antisipasi. Ketegasan dari hulu hingga hilir mutlak dikedepankan agar omikron tak kian menggila.

Ibarat perang, karantina ialah benteng pertama untuk membendung omikron agar tak masuk lebih dalam ke rumah kita. Ia harus kuat dan rapat. Membiarkan karantina jebol sama saja mempersilakan omikron seenaknya menjajah kita.

Sayangnya, sebagai benteng pertama, karantina tak sekukuh yang kita harapkan. Ironisnya lagi, karantina rapuh karena disengaja. Aturan yang semestinya diterapkan secara tegak lurus dibuat bengkok. Ada peluang kompromi di dalamnya sehingga orang bisa lepas dari kewajiban menjalani karantina sepulang dari mancanegara.

Masih lekat dalam memori kita ketika selebgram kabur dari karantina di Wisma Atlet setelah menyuap petugas. Belum lama pula mencuat berita ada anggota DPR yang tak menjalani karantina setibanya dari luar negeri bersama keluarga. Terkini, satu pasien omikron lolos dari Wisma Atlet dijemput keluarganya setelah mendapatkan dispensasi.

Percuma pemerintah memperketat peraturan jika pelaksanaannya dapat dilonggar-longgarkan. Sia-sia pemerintah memperpanjang masa karantina jika dispensasi diobral. Dispensasi memang perlu ada, tapi hanya untuk yang benar-benar berhak dan dengan alasan yang sangat kuat.

Pemerintah harus memastikan kasus lolosnya pasien dari Wisma Atlet menjadi yang terakhir. Ketegasan pantang ditawar, ketegasan jenis itu pula yang mesti ditegakkan untuk menindak aparat yang terlibat.

Akan tetapi, perlu juga kita ingatkan, memperketat benteng karantina bukan satu-satunya antisipasi untuk menahan laju omikron. Masih ada kewajiban lain yang wajib kita taati. Kita pun tak bosan untuk terus menyuarakan pentingnya masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menekan mobilitas, dan menghindari kerumunan pantang ditanggalkan. Terlebih dalam situasi liburan Natal dan Tahun Baru saat ini ketika sudah lebih dari 1,4 juta kendaraan meninggalkan Jabodetabek untuk menuju daerah-daerah.

Tak bosan pula kita untuk selalu mengingatkan pentingnya pemerintah daerah mengakselerasi vaksinasi dan menyiapkan seluruh infrastruktur kesehatan. Seruan-seruan itu memang barang lama, tetapi tetap relevan untuk menghadapi setiap muncul varian baru covid-19.



Berita Lainnya
  • Mewujudkan Kedaulatan Emas

    11/2/2026 05:00

    LONJAKAN harga emas dunia seharusnya menjadi kabar baik bagi Indonesia.

  • Kembalikan Hak Sehat Rakyat

    10/2/2026 05:00

    SEBELAS juta jiwa tentu bukan angka yang kecil.

  • Gaji Naik, Moral Menukik

    09/2/2026 05:00

    WAJAH peradilan negeri ini sungguh menyedihkan. Kasus rasuah lagi-lagi memberikan tamparan keras.

  • Timnas Futsal di Titik Awal Menuju Puncak

    07/2/2026 05:00

    KEBERHASILAN tim nasional futsal Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026 menandai sebuah babak penting dalam sejarah olahraga nasional.

  • Ekonomi Mulai di Zona Terang

    06/2/2026 05:00

    KABAR cerah datang dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemarin.

  • Alarm Pengelolaan Sampah

    05/2/2026 05:00

    BALI, kata Presiden Prabowo Subianto, merupakan etalase Indonesia di mata dunia. Etalase itu mestinya bersih, indah, dan sedap dipandang.

  • Jaga Regenerasi Bulu Tangkis Kita

    04/2/2026 05:00

    SEJAK Olimpiade dihidupkan lagi pada 1859, dunia sudah melihat bahwa menang di pertandingan olahraga antarnegara punya arti amat besar.

  • Meneruskan Ambang Batas Parlemen

    03/2/2026 05:00

    KUALITAS demokrasi suatu bangsa selalu berbanding lurus dengan kesehatan partai politik.

  • Tindak Aksi Kemplang Pajak

    02/2/2026 05:00

    DI saat gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia belum tertangani secara tuntas, kita kembali disuguhi berita buruk lain di sektor ekonomi.

  • Benahi Bursa Efek Indonesia

    31/1/2026 05:00

    KEPUTUSAN mengundurkan diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Jumat (30/1), pantas diapresiasi.

  • Jangan Ulangi Kasus Hogi

    30/1/2026 05:00

    DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.

  • Memangkas BBM Subsidi Berbasis Keadilan

    29/1/2026 05:00

    PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

  • Menunggu Bukti Aksi Purbaya

    28/1/2026 05:00

    BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.

  • Gaji Kecil bukan Pembenar Aksi Korup

    27/1/2026 05:00

    Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.

  • Lalai Mencegah Bencana

    26/1/2026 05:00

    NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.

  • Akhiri Menyalahkan Alam

    24/1/2026 05:00

    BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.