NAHDLATUL Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Republik ini telah mampu menampilkan wajah Islam yang ramah terhadap nilai budaya, serta menghargai perbedaan agama, tradisi, dan kepercayaan yang merupakan warisan Nusantara.
Nilai-nilai tersebut jualah yang hingga kini mampu menopang kukuh sendi persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. NU telah hadir sebagai salah satu pilar penjaga utama Republik ini dan menjadi sokoguru perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Dengan demikian, sangat patut ketika Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada NU yang selama ini konsisten mengawal nilai-nilai kebinekaan. Apresiasi itu disampaikan di tempat yang tepat pula, yakni Muktamar Ke-34 NU, forum permusyawaratan tertinggi NU, yang akan menentukan langkah organisasi kaum nahdiyin di masa depan.
Bisa jadi, apresiasi Presiden juga sebagai bentuk harapan agar NU melalui muktamar ini akan semakin meneguhkan komitmennya untuk terus mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan toleransi. NU yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Melalui muktamar kali ini, tidak hanya urusan suksesi yang menjadi penting. Sejumlah persoalan di tengah masyarakat pun akan turut dibahas. Urusan kesejahteraan masyarakat menjadi titik perhatian, utamanya terkait dengan pemerataan dan kemandirian ekonomi.
Agar pembangunan di Indonesia tidak hanya mengedepankan unsur pertumbuhan, tapi juga pemerataan. Agar perputaran ekonomi negara ini, yang pada 2020 tercatat sebesar Rp15.434,2 triliun, tidak hanya dinikmati segelintir. Pasalnya, hingga saat ini banyak masyarakat, terutama warga NU, masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Sebuah kondisi yang dijawab Presiden Joko Widodo dengan prakarsa pemberian konsesi lahan untuk menggerakkan ekonomi warga nahdiyin. Dengan generasi muda dan santri yang kompeten, pemerataan ekonomi umat ini diyakini Presiden akan mampu menarik gerbong ekonomi lainnya di kalangan bawah.
Inisiatif yang sejalan dengan gagasan kemandirian NU di usia satu abad. Namun, tentunya hal ini harus disambut dengan kesiapan organisasi yang semakin baik dengan kepemimpinan yang matang. NU yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan syariahnya.
Menjadi NU yang benar-benar kembali ke khitah, NU tidak tergoda politik kekuasaan. NU mengedepankan politik kebangsaan dan kenegaraan. Sebagai ormas Islam terbesar, NU kerap kali ditarik ke dalam politik praktis.
Siapa pun pemimpin NU yang akan terpilih hari ini untuk menakhodai kaum santri dalam lima tahun ke depan, tentu sangat rentan untuk dikaitkan dengan kepentingan politik 2024, ketika nanti dihelat pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun legislatif.
Tempatkanlah NU melampaui kepentingan politik kekuasaan. NU dengan cita rasa seperti ini, sebagai organisasi keagamaan dan sekaligus organisasi kemasyarakatan terbesar yang secara kuantitatif warganya ditaksir melampaui 100 juta orang, akan tetap kukuh menopang asas kebangsaan dan kebinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
