Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
GUNUNG Semeru di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, erupsi pada Sabtu (4/12). Material guguran awan panas turun bersama hujan deras di lereng gunung. Akibatnya, banjir lahar hujan disertai letupan material, suara dentuman, dan hujan abu melanda wilayah sekitar. Puluhan orang meninggal dan luka-luka, serta ratusan lainnya mengungsi.
Erupsi Semeru terjadi pada saat pandemi covid-19 masih melanda negeri ini. Karena itulah, negara harus hadir untuk menangani bencana secara cepat dan tepat, dengan skala prioritas serta koordinasi terpadu. Penanganan cepat dan tepat sangat diutamakan agar bencana erupsi tidak memicu bencana lainnya seperti penyebaran virus korona.
Penanganan cepat dan tepat dilakukan Presiden Joko Widodo. Hanya sesaat setelah terjadi erupsi Semeru, Presiden langsung memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dan sejumlah menteri, kepala lembaga terkait, dan kepala daerah untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin, melakukan langkah-langkah tanggap darurat.
Perintah Presiden itu, sejauh ini, dijalankan dengan baik di lapangan. Kepala BNPB, kemarin, mendatangi daerah bencana dan melakukan koordinasi. Penanganan bencana terkoordinasi dengan baik dan maksimal.
Skala prioritas penanganan bencana tentu saja pada kesempatan pertama dalam kegiatan penyelamatan jiwa manusia. Dalam kaitan itulah dibentuk posko terpadu tanggap darurat bencana untuk memastikan konsolidasi data dan koordinasi kegiatan pencarian, penyelamatan, evakuasi, dan penanganan pengungsi.
Langkah-langkah tanggap darurat itu termasuk mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana.
Kita memberikan apresiasi atas sikap sigap seluruh elemen bangsa yang telah bahu-membahu melakukan kegiatan penyelamatan jiwa korban bencana Semeru. Masyarakat setempat berkolaborasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan itu. Bantuan juga datang dari berbagai pihak.
Bencana Semeru mestinya semakin meningkatkan kesadaran publik bahwa negeri ini merupakan daerah rawan bencana. Ada tiga jenis bencana yang datang silih berganti, yaitu bencana geologi, hidrometeorologi, dan antropogenik seperti wabah penyakit.
Berdasarkan hasil perhitungan indeks risiko bencana tahun 2020, sebagian besar daerah di Tanah Air berada di kawasan rawan bencana. Sebanyak 19 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 15 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang. Adapun dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 237 kabupaten/kota berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 277 pada kelas indeks risiko sedang.
Tidak ada satu pun provinsi dan kabupaten/kota yang berada pada risiko bencana rendah. Karena itulah, para kepala daerah dan pejabat pemerintah hendaknya selalu waspada dan mengajak masyarakat untuk selalu siaga dan waspada serta bekerja sama guna mengantisipasi datangnya bencana.
Mitigasi menjadi kata kunci mengantisipasi bencana. Akan tetapi, harus jujur dikatakan bahwa mitigasi itu yang sering diabaikan. Bencana itu tidak bisa dihentikan, tapi manusia punya kemampuan untuk menyiasatinya. Kesadaran menyiasati bencana harus dibangun terus-menerus dan menjadi bagian dari gaya hidup modern.
Bencana itu ibarat maling yang tidak tahu kapan datangnya. Karena itu, kita perlu berjaga-jaga dengan menyiapkan proses mitigasi. Jangan sampai terkaget-kaget setelah bencana datang.
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved