SEORANG pejabat sejatinya adalah pelayan. Tugasnya melayani dan mengayomi masyarakat tanpa pandang bulu. Terlebih jika ia seorang penegak hukum, harus berlaku adil.
Penegak hukum tidak semestinya menempatkan hukum seperti mata pisau; tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Oleh karena itu, tepat kiranya Presiden Joko Widodo mengingatkan Polri untuk bertindak tegas dalam menjalankan tugas tanpa tebang pilih.
“Gigit siapa pun yang terbukti melakukan tindak kejahatan kepada negara juga masyarakat," tukas Presiden dalam pengarahan kepada para Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) 2021 di Kabupaten Badung, Bali, kemarin.
Instruksi yang disampaikan Presiden ini terkait dengan kegusarannya melihat kian menurunnya tingkat kepuasan publik di bidang hukum. Presiden menyebut kepuasan publik terhadap kondisi penegakan hukum pada tahun ini menurun jika dibandingkan dengan di 2020 dan 2019.
Persepsi masyarakat terhadap para penegak hukum, kata dia, tecermin dari perilaku dan perlakuan para pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Apakah mereka telah berlaku adil dan tidak memihak golongan atau kelompok tertentu.
Oleh karena itu, Presiden pun mengkritik kebiasaan kapolda maupun kapolres baru yang kerap sowan ke ormas yang bahkan dikenal kerap berbuat onar. Tindakan itu, selain tidak mencerminkan kewibawaan, juga dapat menimbulkan kesan berpihak.
Kritik yang disampaikan Presiden kiranya hal yang wajar. Sudah saatnya aparat maupun pejabat bersikap profesional. Jangan ada lagi oknum yang terlibat mafia hukum, menjual senjata kepada separatis, atau melindungi ormas-ormas tertentu.
Tugas mereka ialah melindungi rakyat, bukan segelintir orang atau kelompok yang justru sering bermasalah dan kerap berbuat rusuh. Kewibawaan aparat dipertaruhkan di sini. Hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Hanya dengan cara itu rakyat bakal kembali percaya kepada aparat.
Namun, dalam melaksanakan ketegasan di lapangan, aparat juga mesti menghormati hak asasi. Jangan merampas hak kebebasan berbicara. Sedikit-sedikit main panggil mereka yang mengkritik pemerintah. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasi mereka. Rakyat, terutama mereka yang terpinggirkan dalam hukum, semestinya juga dibantu dan dilindungi.
Jangan sampai ada persepsi aparat bersikap diskriminatif, hanya melindungi mereka yang punya harta dan takhta, tapi menelantarkan dan menindas yang papa.
Sekali lagi harus diingatkan, pejabat ataupun aparat adalah pelayan bagi semua. Dia tidak boleh bertindak untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu, apalagi untuk kepentingan diri sendiri.
Pejabat atau aparat justru harus rela berkorban demi kebaikan kehidupan bersama. Prinsip dan spirit semacam ini seharusnya dimiliki oleh semua aparatus negara, mulai pimpinan tertinggi negara hingga di lingkup RT/RW.
Semua harus bersikap dan bertindak profesional, bukan lagi sektarian. Seorang pejabat ataupun aparat harus jadi rahmat bagi semua orang, bukan malah jadi public enemy alias musuh masyarakat. Jangan khianati kepercayaan mereka.
