Headline

PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.  

Fokus

Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.

Gerak Cepat Revisi UU Ciptaker

26/11/2021 05:00
Gerak Cepat Revisi UU Ciptaker
(MI/Duta)

 

 

UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghadapi ujian serius. Konstitusional tidaknya undang-undang yang juga biasa disebut omnibus law itu akan ditentukan dalam kurun waktu maksimal dua tahun ke depan, tergantung serius tidaknya pemerintah dan DPR memperbaikinya.

Jalan terjal menghadang UU Ciptaker setelah ada putusan Mahkamah Konsitusi, kemarin. Dalam sidang uji formil, Majelis Hakim MK menetapkan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Artinya, ia baru dinyatakan konstitusional jika paling lama sampai dua tahun mendatang dilakukan perbaikan seperti yang dititahkan MK.

Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan. Itulah putusan MK yang dibacakan ketua majelis Anwar Usman.

Putusan MK itu sebenarnya bukan hal baru. Sejak pertama kali diketuk palu dalam perkara uji materi beberapa pasal di UU Nomor 10 Tahun 2088 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 24 Maret 2009, inkonstitusional bersyarat juga diputuskan pada 31 perkara hingga 2012 saja.

Dengan putusan inkonstitusional bersyarat, MK memberikan kesempatan bagi pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan agar produknya sesuai UUD. Putusan itu juga penting demi mengisi kekosongan hukum, termasuk dalam UU Ciptaker ini yang tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan.

Apa pun, putusan MK yang bersifat final dan mengikat harus kita hormati. Karena itu pula, pemerintah dan DPR wajib melaksanakan semua putusan MK agar UU Ciptaker konstitusional tanpa syarat.

Sesuai yang ditetapkan MK, pemerintah dan DPR harus memastikan apakah metode penggabungan dalam UU Ciptaker merupakan pembuatan UU baru atau revisi. UU Ciptaker memang merupakan penyatuan dari 79 UU.

Pemerintah dan DPR juga harus menunjukkan kepatuhan pada asas keterbukaan kepada publik. Prinsip transparansi itulah yang menjadi salah satu pertimbangan MK untuk memutuskan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

Benar bahwa pemerintah dan DPR sudah melakukan beberapa pertemuan dengan sejumlah pihak sesuai asas keterbukaan dan partisipasi publik yang merupakan syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU. Draf UU Ciptaker pun dinilai MK tidak mudah diakses oleh publik.

Waktu dua tahun sekilas kelihatan lama, tetapi ia sesungguhnya sangat sebentar untuk perbaikan UU. Karena itu, pemerintah dan DPR mesti bergerak cepat dan tepat guna memenuhi persyaratan yang dipatok MK agar UU Ciptaker benar-benar konstitusional tanpa embel-embel bersyarat segala rupa.

Gerak cepat menjadi keharusan. Pemerintah dan DPR tak perlu menunggu setahun, apalagi dua tahun, untuk bekerja karena setahun-dua tahun lagi sudah memasuki tahun politik.

Rangkaian Pemilu 2024 sudah berlangsung sejak Maret 2022. Kampanye untuk pemilu legislatif pun mulai bergulir pada 2023. Tentu, energi dan pikiran pemerintah dan utamanya DPR akan tercurah ke kontestasi ketimbang memikirkan legislasi.

Tujuan UU Ciptaker bagus demi terciptanya iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Spirit UU Ciptaker juga baik, yakni untuk memangkas regulasi yang tumpang-tindih dan prosedur yang rumit berbelit. Ekonomi biaya tinggi akibat banyaknya peraturan dan perizinan yang menyuburkan praktik pungli juga menjadi sasaran UU Ciptaker untuk dipungkasi.

Dengan tujuan dan spirit apik seperti itu, UU Ciptaker harus tetap ada sebagai pedoman perbaikan dunia usaha dan investasi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dan DPR tidak boleh abai menjalankan putusan MK. Perbaiki UU Ciptaker segera, jangan ditunda-tunda.



Berita Lainnya
  • Indonesia Rumah Bersama

    30/7/2025 05:00

    Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.

  • Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa

    29/7/2025 05:00

    KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.

  • Ujian Kekuatan ASEAN

    28/7/2025 05:00

    KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.

  • Atasi Karhutla Butuh Ketegasan

    26/7/2025 05:00

    NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.

  • Jaga Kedaulatan Digital Nasional

    25/7/2025 05:00

    Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.

  • Ini Soal Kesetiaan, Bung

    24/7/2025 05:00

    EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.

  • Koperasi Desa versus Serakahnomics

    23/7/2025 05:00

    SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. 

  • Laut bukan untuk Menjemput Maut

    22/7/2025 05:00

    MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.

  • Mengkaji Ulang IKN

    21/7/2025 05:00

    MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.

  • Suporter Koruptor

    19/7/2025 05:00

    PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.

  • Rumah Sakit Asing bukan Ancaman

    18/7/2025 05:00

    DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.

  • Kerja Negosiasi belum Selesai

    17/7/2025 05:00

    AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

  • Setop Penyakit Laten Aksi Oplosan

    16/7/2025 05:00

    BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.

  • Revisi KUHAP tanpa Cacat

    15/7/2025 05:00

    DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.

  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.