Ancaman La Nina

LA Nina akan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia dari November 2021 hingga Februari 2022. Fenomena alam itu menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan lebih tinggi, bahkan hingga level ekstrem.

Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan akan meningkat hingga mencapai 100%. Peningkatan curah hujan 70%-100% pada November 2021 akan terjadi di Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Selanjutnya, pada Desember 2021, peningkatan curah hujan 70%-100% akan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya Jawa, Bali, dan NTT.

Curah hujan tinggi yang disertai angin kencang, selain berdampak pada sektor pertanian dan perikanan, juga berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi.

Di sektor pertanian, La Nina menyebabkan kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya kerusakan tanaman dan lahan akibat banjir yang muncul dari curah hujan tinggi, meningkatnya kelembapan udara, dan munculnya organisme pengganggu tanaman. Pascapanen, curah hujan yang tinggi akan mengurangi kualitas hasil panen karena kadar air yang meningkat.

Sementara itu, di sektor perikanan, La Nina menyebabkan para nelayan harus lebih waspada saat melaut. Kondisi itu mengakibatkan pasokan ikan dapat berkurang dan juga bisa mengancam keselamatan para nelayan.

Potensi bencana hidrometeorologi patut diantisipasi karena La Nina bisa memicu terjadinya banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, badai tropis, dan pohon tumbang.

Perihal dampak buruk La Nina itu, tentu perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan semua pemangku kepentingan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun semua pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air dan pengurangan risiko bencana.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera mengosongkan 205 bendungan yang mempunyai volume tampung 4,7 miliar meter kubik untuk mengantisipasi adanya peningkatan volume air.

Kementerian ESDM, Badan Geologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, dan BNPB untuk melakukan dan mulai menyiapkan langkah antisipasi.

Begitu juga dengan pemerintah daerah. Mereka harus terus-menerus awas terhadap perkembangan cuaca. Jangan lagi anggap remeh prakiraan cuaca. Ketidakpedulian terhadap prediksi cuaca itulah yang membuat penanganan bencana hidrometeorologi seperti datang tiba-tiba.

Padahal curah hujan yang tinggi sudah diramalkan BMKG, tetapi tidak ada yang menghiraukan. Ramalan cuaca berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dengan tingkat akurasi tinggi itu pantas dijadikan dasar kebijakan pemerintah dalam mitigasi bencana.

Paling umum dari bencana hidrometeorologi ialah datangnya banjir. Kepala daerah harus benar-benar memastikan sistem mitigasi bencana berjalan baik.

Benahi infrastruktur mitigasi di wilayah rawan bencana, cek kembali tempat pengungsian, segera rampungkan proyek saluran air untuk tangkal banjir. Jangan sampai karena ketidaksiapan kondisi di lapangan, upaya mitigasi banjir tidak berjalan.

Seperti di wilayah DKI Jakarta, misalnya. Gubernur Anies Baswedan memprediksi banjir akan surut dalam 6 jam, tetapi kenyataannya banjir di Cawang, Jakarta Timur, Rabu (27/10), butuh waktu 9 jam lebih untuk surut. Mitigasi tidak bisa mengandalkan teori, harus benar-benar dicek kondisinya di lapangan.

Tentu kita tidak mau lagi jatuh korban akibat bencana yang sebenarnya mampu diantisipasi ini. Pasalnya, tidak sedikit saudara kita yang menjadi korban. Di sepanjang 2021 hingga September saja sudah 508 jiwa meninggal dunia, 69 dinyatakan hilang, 12.881 luka-luka, dan sebanyak 5,8 juta jiwa harus mengungsi atau menderita.

Saat cuaca dan fenomena alam bisa diprediksi, tentunya mitigasi bencana bisa dilakukan. Mitigasi bencana tidak hanya dengan memperkuat koordinasi di tingkat pelaksanaan melalui rapat-rapat, tapi yang paling penting ialah memastikan kesiapan masyarakat di tingkat paling bawah dalam menghadapi bencana.