SALAH satu asas penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ialah nondiskriminatif. Karena itu, setiap orang, tanpa membedakan status sosial, wajib mematuhi karantina kesehatan.
Kewajiban itu tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Disebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
Karantina kesehatan harus berjalan tegak lurus, tidak boleh miring-miring, selama masa pandemi covid-19. Apalagi, penetapan negeri ini berada dalam status darurat kesehatan belum dicabut.
Tujuan karantina sekembali dari luar negeri untuk kemaslahatan bersama. Tidak mematuhi ketentuan karantina dapat membahayakan karena kemungkinan membawa virus varian baru dari luar negeri.
Wajar kiranya publik marah, sangat warah, ketika selebgram Rachel Vennya melarikan diri dari karantina seusai liburan dari Amerika Serikat. Ia bukan hanya berpotensi menyebarkan penyakit, tapi sebagai figur publik seharusnya menjadi contoh yang baik dalam upaya penanggulangan pandemi virus korona.
Sejauh ini Rachel Vennya diketahui kabur dari Wisma Atlet Pademangan atas bantuan oknum anggota TNI. Kaburnya Rachel beserta manajer dan kekasihnya terjadi pada 17 September 2021. Ia menjalani karantina selama tiga hari dari kewajiban delapan hari.
Hukum harus ditegakkan tanpa toleransi. Aparat penegak hukum patut segera bergerak cepat untuk memenuhi tuntutan keadilan publik terhadap proses hukum Rachel Vennya. Ia memang telah meminta maaf, tetapi hukum harus tetap diproses.
Ancaman hukuman sudah jelas tertera di Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dipidana penjara paling lama 1 tahun atau paling banyak Rp100 juta.
Polisi memang telah memeriksa Rachel, yakni 11 hari setelah beredarnya tangkapan layar yang berisi pengakuan seorang petugas di Wisma Atlet terkait kehadiran Rachel. Itu pun statusnya hingga kini masih saksi. Padahal, dengan permintaan maaf Rachel, secara implisit mengakui pelanggarannya.
Sebaliknya, apresiasi patut diberikan kepada pihak TNI yang dengan cepat memproses dua anggotanya yang membantu Rachel lolos dari kewajiban karantina. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menonaktifkan dua anggota yang diduga terlibat kasus ini.
Prajurit berinisial IG dan FS langsung dinonaktifkan pada 14 Oktober dari Satgas Komando Tugas Gabungan Terpadu. Polisi militer pun melakukan pemeriksaan intensif terhadap mereka.
Dalam kondisi pandemi covid-19 yang jelas-jelas membutuhkan kepatuhan masyarakat atas aturan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Penegakan hukum dituntut cepat, transparan, dan berkeadilan memproses setiap pelanggaran agar menjadi pelajaran bagi publik untuk semakin disiplin.
Publik juga sudah jengah jika hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas seperti saat terjadi pelanggaran serupa yang pernah dilakukan anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. Hanya bermodal maaf tanpa diproses hukum oleh aparat ataupun etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, urusan dianggap beres.
Aturan hukum itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk suka-suka dilanggar. Jangan-jangan pelanggaran kewajiban karantina selama ini banyak dilakukan, Rachel Vennya hanya apes saja karena ketahuan publik lewat unggahan media sosialnya.
