SEJUMLAH orang menyebut perpanjangan PPKM darurat, atau istilah barunya PPKM level IV, selama lima hari ialah masa penentuan. Memang jumlah kasus hingga 25 Juli mendatang yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk penentuan level PPKM selanjutnya.
Namun, pertanyaan besar sesungguhnya tetap tidak tergoyahkan meski andaikata pengurangan kasus terjadi. Pertanyaan terbesar dalam pertarungan melawan covid-19 bukanlah tentang kapan pembatasan akan diakhiri, melainkan seberapa siap kita hidup berkawan pandemi pascapembatasan?
Ukuran kesiapan ini pula yang membuat negara-negara barat mencabut status lockdown, tidak peduli berapa jumlah kasus yang terjadi. Di Inggris, misalnya, pemerintah mencabut lockdown klub malam yang diberlakukan sejak Maret 2020. Pembatasan jumlah orang di suatu ruangan juga tidak lagi diberlakukan dan penggunaan masker hanya anjuran, bukan keharusan.
Kunci semua itu tidak lain ialah pencapaian vaksinasi. Bukan sekadar vaksin dosis pertama, vaksin dosis lengkap Inggris telah mencakup 54% populasi.
Tentu, Inggris dengan kemampuan produksi vaksinnya bukanlah bandingan setara Indonesia. Capaian vaksin dosis lengkap kita baru 7,82%, sementara vaksin Merah Putih masih terus dikembangkan. Dari 7 kandidat vaksin Merah Putih kita, prediksi kesiapan tercepat baru pada Maret 2022. Itu artinya, sampai pertengahan tahun depan pun kita masih tergantung pada ketersediaan vaksin impor, baik bulk (biang) maupun siap pakai.
Meski begitu, pembandingan kasar ini perlu disodorkan agar kita paham betul apa yang semestinya menjadi dasar penetapan atau pelonggaran pembatasan. Jelas, vaksin ialah jawabannya. Karena vaksin yang menentukan tekanan terhadap fasilitas kesehatan dan akhirnya mengarah ke angka kematian.
Namun, bukan juga berarti lockdown terus diberlakukan sampai setengah populasi kita tervaksin. Sebab sementara Inggris bisa menyelesaikan vaksin lengkap di 50% populasi hanya dalam setahun, ini jelas mimpi bagi kita.
Lamanya waktu lockdown juga bukan jaminan bagi perubahan perilaku masyarakat. Sekali lagi, lihatlah warga Inggris yang bahkan sampai menyemut di depan klub malam menanti detik-detik lockdown diangkat.
Jika setahun pembatasan pun tidak membuat warga negara terdidik dan lebih kaya menjadi sabar dan disiplin, apa yang bisa diharapkan di Tanah Air? Mungkin tidak butuh waktu sebulan pembatasan dengan penyekatan. Insiden-insiden kericuhan pedagang dengan aparat PPKM ialah sinyal bahwa laparnya perut akan mengalahkan ancaman virus.
Lalu jikapun kita tetap kukuh menjadikan lima hari ini penentuan, strategi apakah yang urgen harus disiapkan setelah itu? Maka jelas vaksin harus menjadi indikator segala kebijakan. Ada angka vaksin yang menjadi sasaran, ada syarat vaksin pula untuk penerima pelonggaran.
Dalam sektor usaha misalnya, di luar sektor kritikal dan esensial, usaha yang menerima pelonggaran mestinya yang telah memenuhi syarat cakupan vaksinasi pekerjanya. Dengan begitu, pemerintah akhirnya dapat mengejar komitmen perusahaan yang semula mendaftar vaksin, tetapi mundur sementara pengadaan vaksin sudah dilakukan.
Hal serupa juga dapat diberlakukan dalam kacamata wilayah PPKM. Pelonggaran dapat diberikan pada provinsi yang mencapai cakupan populasi yang baik. Dengan begitu, pemda juga akan bekerja keras menyukseskan program vaksinasi.
Dengan sudut pandang inilah kita dapat menghadapi pandemi dengan ukuran-ukuran lebih terkontrol. Sebab capaian vaksin ialah hal yang dapat lebih terhitung ketimbang harap-harap cemas menanti angka kasus dan kematian hari berikutnya.
Eloknya pula, selama lima hari PPKM level IV, semua individu dan kelompok masyarakat menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas.
