Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MASIH teramat jauh jarak antara cita-cita dan realitas tentang kekebalan kelompok (herd immunity) di negeri ini. Program vaksinasi covid-19 sebagai instrumen untuk mencapai kekebalan itu tak secepat yang diinginkan.
Menurut catatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dirilis Selasa (8/6), vaksinasi covid-19 per hari itu baru menjangkau 18 juta orang atau angka tepatnya 18.260.482 orang. Ini jauh dari target yang pernah dilontarkan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pada Agustus, atau selambatnya September 2021, vaksinasi sudah mencapai 70 juta orang.
Tak ada cara lain selain mesti dikebut. Target harian yang 1 juta vaksinasi per hari harus betul-betul dikejar. Saat ini untuk mencapai 700 ribu vaksinasi per hari saja sulitnya luar biasa. Sebagai contoh pada saat Satgas Penanganan Covid-19 merilis data penerima vaksinasi itu, tambahan penerima vaksin hari itu 'hanya' sebanyak 484.564 orang.
Presiden Jokowi juga sudah menegaskan Juni ini target vaksinasi per hari 700 ribu orang harus bisa dilakukan dan akan terus ditingkatkan. Bulan depan, vaksinasi dicanangkan bisa mencapai 1 juta orang per hari. Kiranya kita mesti menyebut ini sebagai perintah Presiden, bukan sekadar target.
Perintah punya kekuatan dan wibawa lebih untuk memaksa seluruh perangkat dan aparat pemerintah untuk mengupayakan itu. Seluruh kendala yang selama ini menghambat, setelah dipetakan dengan jelas dan akurat, harus dicari terobosannya.
Apakah soal stok vaksin, apakah tentang kurangnya tenaga kesehatan (vaksinator), apakah terkait pendistribusian yang lambat dan tak merata, atau karena sebab-sebab lain, semua mesti dijabarkan dengan jelas dan jujur di sisa waktu sampai Juli ini.
Ingat, target 1 juta vaksin per hari bukanlah angka yang kecil. Tanpa kegamblangan, tanpa kejujuran untuk membuka data dan kendala, niscaya solusi tak akan hadir. 'Perintah' Presiden pun sangat mungkin akan senasib dengan target-target yang sejak awal dicanangkan. Nafsu besar, tenaga kurang.
Segala daya upaya untuk mempercepat vaksinasi mesti dilakukan. Mengapa? Karena kekebalan komunal tidak hanya penting dari sisi kesehatan dan keselamatan warga, tapi juga sangat krusial dalam konteks penyelamatan ekonomi.
Kita tahu, akibat pandemi, perekonomian kita seperti dihantam batu karang. Pertumbuhan ekonomi negeri ini terjerembap, bahkan sempat mengalami kontraksi yang dalam pada tahun lalu. Kini tanda-tanda positif memang sudah mulai menampakkan diri. Tahun ini pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi sudah mulai naik lagi ke level 5%.
Akan tetapi, harus diakui bayang-bayang covid-19 masih akan menghantui. Ketika kita terlalu kencang di lajur ekonomi dan lajur kesehatannya dibiarkan longgar, risiko bahwa pandemi tak akan kunjung berakhir akan terus membayangi. Sebaliknya, jika terlalu kuat mengekang aktivitas ekonomi jangan berharap target pertumbuhan pemerintah itu bakal dicapai.
Karena itulah herd immunity menjadi krusial untuk segera diraih. Ini bukan untuk 'foya-foya' atau hanya ingin mengembalikan kehidupan ke level normal. Bagaimanapun era pascapandemi covid-19 ini dunia akan hidup dan berputar dengan pendekatan new normal atau kenormalan baru.
Lebih dari itu, herd immunity penting untuk membuat bangsa ini bergerak lebih simultan, tanpa selalu memilih antara kesehatan dan ekonomi. Semakin cepat vaksinasi dituntaskan, semakin cepat dicapai kekebalan kelompok, semakin cepat pula bangsa ini pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.
KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.
HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.
Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin.
DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved